MATARAM – Dua pentolan perintis Partai Demokrat Kota Mataram HM Zaini dan I Gusti Bagus Sudana Putra terus mencari keadilan. Kini, mereka mengadukan DPD Demokrat NTB ke DPP terkait dengan kisruh nomor urut bacaleg yang digeser. Zaini telah melayangkan surat ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terkait kezaliman dari DPD Demokrat NTB dan melanggar peraturan organisasi (PO) DPP Demokrat.
Zaini mengatakan, dari hasil konsultasi dengan tim hukum, tidak ada satupun aturan Peraturan Organisasi (PO) DPP Demokrat nomor PO/03/DPP.PD/X/2021 tentang penjaringan, penetapan, dan kampaye calon legislatif yang dilenaggar.
Semua asas sudah dipatuhi, dari AD/ART partai sudah sangat dipahmi. Karena sebagai pendiri sejak tahun 2002 sudah besar di Demokrat. Saya sudah temukan semua bukti-bukti dan sudah saya layangkan surat ke DPP. Karena di DCS sudah digeser oleh kebijakan sepihak DPD Demokrat tanpa sepengetahuan selama ini, katanya kepada Radar Lombok, Minggu (3/9).
Zaini digeser ke nomor dua di dapil Selaparang digantikan H Badrrutaman Ahda, anak mantan Wali Kota Mataram almarhum H Ahyar Abduh. Yang disesalkan Zaini adalah diberikannya peluang penuh kepada orang yang baru muncul di Partai Demokrta Kota Mataram. Bahkan, dari awal Ahda tercatat merupakan orang dari golongan darah Partai Golkar. Sikap dari DPD Demokrat NTB ini dinilai tidak elok, apalagi ia sudah puluhan tahun bersama Demokrat dan telah ikut andil membesarkan partai berlambang bintang mercy itu.
Historinya, dari tidak ada kursi Partai Demokrat bisa menjadi pemenang pemilu tahun 2009 lalu sehingga bisa memimpin menjadi Ketua DPRD Kota Mataram. Basis suara Demokrat juga terus dipertahankan di beberapa kecamatan di Kota Mataram. Semua jasa perjuangannya itu kemudian hancur hanya gara-gara kemunculan orang baru di partainya.
Dia digeser bersama I Gusti Bagus Sudana Putra atau Gus Hari di dapil Cakranegara. Dua petahana yang digeser ke nomor urut dua ini sama-sama merasa kecewa.
Sementara pendatang baru yang baru muncul diberikan nomor urut satu. Pdahal dari hasil pleno DPC sampai ditemukan hasil pleno DPD Demokrat diberikan nomor urut satu. Kok ketika pengumuman DCS 19 Agustus lalu, kita digeser ke nomor dua oleh DPD. Ini sangat tidak adil, kita sudah sangat loyal pada partai dan tidak pernah berbuat salah, ucapnya.
Zaini menyebutkan, dari bukti yang ditemukan dari beberapa hasil pleno DPD Demokrat NTB yang tidak pernah dibuka ke publik. Pada tanggal 15 April 2023, DPD Demokrat dari Kabapilu mengirim surat ke DPC masing-masing kabupaten/kota untuk menyampaikan susunan bacaleg. DPC Demokrat Kota Mataram menindaklanjuti surat dari DPD Demokrat NTB tanggal 25 April sudah ditetapkan enam nama di masing-masing dapil yang mendapatkan nomor urut satu.
Seperti dapil Mataram Ketua DPC Shinta Primasari, dapil Sekabela Hj Gustini Widjianingsih, dapil Ampenan Hj Dian Rachmawati, dapil Selaparang HM Zaini, dapil Cakranegara I Gusti Bagus Sudana Putra, terakhir di dapil Sandubaya, M Zaki Mubarok.
Dikatakan Zaini, hasil pelno ini sudah beberapa kali dipertanyakan juga belum ada respons dari DPD Demokrat. Bahkan, ia sempat melayangkan surat untuk hering meminta kejelasan namun tidak ditanggapi.
Koordinasi dengan pihak ketua DPC sudah dilakukan, namun menyerahkan sepenuhnya ke DPD dan sudah disampaikan sama ketua DPC. Sudah kita sampaikan ke Bu Ketua DPC. Dia juga menyesalkan karena ada perubahan nomor urut, katanya.
Selain surat resmi ke DPP Demokrat, Zaini juga akan menyampaikan persoalan ini pada saat Rapimnas 12 September mendatang di DPP. Beberapa bacaleg sudah sangat menyesalkan sikap dari DPD Demokrat NTB.
Sebelumnya, Ketua DPC Shinta Primasari mengatakan, persoalan terkait nomor urut sudah diserahkan di DPD Demokrat NTB belum ada kejelesan terkait dengan beberapa keluhan kader-kader terkait dengan penempatan nomor urut. Kita persilakan para kader, tentunya terkahir ke DPP, katanya.
Sementara itu, Ketua DPD Demokrat NTB Indra Jaya Usman yang dikonfirmasi via whatshap tidak memberikan respons. Meski beberapa kali ditanya soal kisruh penempatan nomor urut bacaleg di Kota Mataram. Sekertaris DPD Demokrat NTB, Andi Mardan yang dikonfirmasi juga tidak menjawab. Beberapa kali ditelepon tidak diangkat meskipun dalam keadaan aktif. (dir)
