MATARAM — Kontrak pengelolaan Mataram Mall oleh PT Pacific Cilinaya Fantasi (PCF) akan segera berakhir. Untuk itu, pihak DPRD Kota Mataram mendesak Pemerintah Kota Mataram untuk memikirkan bagaimana pengelolaan Mataram Mall ke depan.
Ada beberapa wacana yang mulai mengemuka, seperti hendak dijadikan Kantor Wali Kota Mataram. Namun itu dinilai tidak etis, karena Mataram Mall adalah salah satu pusat perbelajaan terbesar dan pertama di NTB.
Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, HM Zaini mengatakan sebelumnya sudah dilakukan pembahasan bersama Badan Keuangan Daerah (BKD), terkait dengan pengelolaan Mataram Mall ke depan, dengan melihat potensi, pusat bisnis, dan letaknya yang berada di tengah kota.
“Jadi ada beberapa wacana, mulai dari perpindahan kantor sampai jadi pusat UMKM, sudah masuk dalam pembahasan. Tetapi kita lebih tertarik untuk dijadikan pusat grosir seperti Tanah Abang di Jakarta. Tinggal nanti dipoles kembali. Karena ini bangunan megah yang saat ini kondisinya sudah mulai sepi,” kata Zaini, kepada Radar Lombok, Kamis (11/1).
Menurutnya, dengan dikemas seperti Tanah Abang Jakarta, maka tingkat kunjungan dipastikan lebih banyak. Karena dari segi daya beli masyarakat, tentu saja mereka lebih banyak ke pusat grosir dibandingkan belanja ke pertokoan yang harganya mahal.
Seperti di pusat-pusat grosir di Tanah Abang, menjadi daya tarik ketika orang ke Jakarta. Apalagi dari segi harga juga murah, dan lebih banyak pilihan. Sehingga keberadaan Mataram Mall sebagai aset Kota Mataram, tidak nganggur. “Jangan sampai jadi aset terbengkalai seperti LCC sekarang di Lombok Barat. Mataram Mall nasibnya jangan sampai sama seperti itu,” tegasnya.
Saat ini, kondisi di Mataram Mall banyak penyewa ruang yang sudah berhenti. Hanya ada beberapa tenant saja yang ada di lantai satu. Sementara lantai dua sampai empat banyak yang kosong.
Sementara Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, HM Syakirin Hukmi mengatakan, untuk persoalan aset Mataram Mall sudah jadi awal pembahasan dari awal tahun 2024. Sebelum kontrak berakhir, tentu harus dilakukan pembahasan bersama Legislatif terkait pengelolaan aset ke depannya. “Ini masih dalam proses pembahasan, termasuk beberapa wacana seperti jadi Kantor Wali Kota Mataram. Semua masih terbuka, termasuk kalau dijadikan pusat grosir,” singkatnya. (dir)
