MATARAM—Hari Buruh Migran Internasional yang jatuh setiap tanggal 18 Desember, benar-benar terlupakan di Provinsi NTB. Tidak ada sama sekali perayaan ataupun kegiatan pemerintah daerah terkait dengan buruh migran.
Padahal, jumlah buruh migran atau yang lebih populer disebut Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ini cukup banyak di Provinsi NTB. Bahkan NTB tercatat sebagai salah satu kantong TKI terbesar di Indonesia.
Kepemimpinan Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) kini disorot. Duo Doktor tersebut sejak awal berkomitmen untuk memberikan perhatian serius terhadap buruh migran. Tapi faktanya, semua itu hanya sebatas wacana.
“Apa iya kami harus kembali lagi bekerja ke luar negeri. Apa gak bisa kami bekerja di negeri sendiri, di daerah sendiri,” ujar Novitasari, mantan buruh migran asal Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang datang ke Mataram untuk meluapkan aspirasinya.
Dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) NTB ke-62, nasib buruh migran juga benar-benar terlupakan. Sama sekali tidak pernah disebut. Padahal, buruh migran adalah pahlawan devisa.
Janji Zul-Rohmi, akan memperhatikan para buruh migran. Mulai dari pra penempatan, saat penempatan hingga pasca kembali ke kampung halaman. “Kami butuh pemberdayaan ekonomi. Selama ini respon pemerintah sangat minim. Tidak ada bantuan saat kami membuka usaha misalnya di kampung,” ungkap Novitasari.
Masalah buruh migran sangat kompleks. Baik itu yang berangkat secara prosedural maupun terperangkap jalur illegal. “Kami bukannya ingin dikasih modal, tapi setidaknya ada perhatian pemerintah saat kami berusaha bekerja di daerah sendiri,” ucapnya.
Menjadi buruh migran, lanjutnya, sangat rentan mengalami kekerasan. Terutama bagi kaum wanita. Pelecehan seksual juga kerap terjadi. “Apalagi bagi buruh migran yang non prosedur. Alamat saja dipalsukan oleh oknum. Jika meninggal, akan sulit dipulangkan jenazahnya ke pihak keluarga. Hutang juga justru semakin menumpuk,” kata Novitasari.
Penuturan yang lebih mengecewakan disampaikan Maryati, mantan buruh migran yang kasusnya sempat ditangani penegak hukum. “Ketika saya ada kasus, suami saya mengadu ke Disnakertrans. Tapi Disnakertrans seperti tidak bisa berbuat apa-apa. Nelpon saja tidak pernah Disnakertrans, apalagi berkontribusi soal lain,” ujarnya.
Maryati merupakan salah satu buruh migran yang terperangkap oleh calo. Dirinya tidak memiliki banyak informasi tentang bekerja di luar negeri. Tujuan dalam hati hanya ingin merubah nasib dengan mengais rizki di negara orang.
Derita Maryati benar-benar dirasakan sejak awal. Dirinya mendaftar dan dijanjikan bekerja di Abu Dhabi. “Saya dibodohi, ternyata saya dikirim ke Suriah. Padahal jelas saya mendaftar bekerja ke Abu Dhabi,” tuturnya.
Sejak awal berangkat, Maryati sempat disekap di Jakarta. Kemudian kembali disekap di Batam, lalu di Malaysia. “Saat tiba di Suriah, saya bekerja di majikan yang tidak baik,” ceritanya.
Merasa tidak betah, Maryati melarikan diri ke Agency. Bukannya mendapatkan perlindungan dari Agency, namun justru disiksa. “Saya lari ke KBRI, tapi KBRI juga tidak mudah bisa memulangkan saya dari Suriah,” ucapnya.
Sudah menderita, gaji bekerja selama 2 tahun juga tidak didapatkan. Namun dengan penuh keberanian, Maryati memberikan kesaksian kepada penegak hukum setelah pulang ke NTB. “Sponsor saya sudah divonis 3 tahun 2 bulan. Tapi untuk saya, sama sekali tidak ada bantuan dari pemerintah. Disnakertrans juga tidak ada perannya,” beber Maryati.
Beberapa mantan buruh migran lainnya juga mempertanyakan peran Disnakertrans Provinsi NTB. Peran pemerintah daerah sangat minim dalam memberikan perlindungan bagi buruh migran.
Pemerhati buruh migran NTB, Muhammad Saleh yang juga Koordinator Pusat Bantuan Hukum Buruh Migran (PBHBM), sangat kecewa dengan kepemimpinan Zul-Rohmi. “Peran Zul-Rohmi tidak jelas untuk buruh migran. Momentum Migran Day ini, harus menjadi momentum bagi Duo Doktor untuk mengevaluasi diri,” ujar Saleh didampingi para pemerhati buruh migran lainnya.
Menurut Saleh, Provinsi NTB sejak dulu dikenal sangat memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan buruh migran. Banyak ide, gagasan dan tindakan yang telah dilakukan agar nasib buruh migran semakin membaik.
Justru selama 2 tahun terakhir, peran Pemda menjadi sangat minim untuk buruh migran. “NTB sering menjadi inisiator perlindungan migran di tingkat nasional. Seperti adanya LTSP, kita yang pertama di Indonesia. Kemudian kampung TKI, dan lain-lain. Tapi selama 2 tahun Zul-Rohmi, tidak ada satupun inisiasi untuk buruh migran,” ucap Saleh.
Pemimpin sebelum-sebelumnya, telah banyak berbuat untuk buruh migran. Namun tahun ini di masa kepemimpinan Zul-Rohmi, justru yang ada lebih dari 74 orang buruh migran meninggal dunia. Ribuan orang dipulangkan. “Saya tidak ingin katakan kepemimpinan Zul-Rohmi buruk, tapi faktanya belum ada inisiasi atau program untuk buruh migran. Semoga Migran Day bisa membuat Duo Doktor sadar,” harap Saleh.
Saleh sendiri sangat heran dengan kepemimpinan Zul-Rohmi. Masalah TKI bukannya berkurang, justru semakin parah. Janji pemberdayaan tidak terealisasi, janji perlindungan hanya basa-basi.
Contoh konkritnya, perhatian Pemprov NTB terhadap puluhan TKI yang telah meninggal dunia. Pemprov tidak mengetahui penyebab kematiannya. Apalagi berbicara bantuan atau santunan bagi keluarga almarhum, tidak ada sama sekali. “Pemprov saat ini tidak punya konsep tentang pekerja migran. Apalagi mau memasukkan masalah perlindungan pekerja migran dalam RPJMD dan RPJMDes,” sesal Saleh.
Sementara Kepala Disnakertrans Provinsi NTB, Hj Wismaningsih Drajadiah yang dimintai keterangannya, mengakui jika pihaknya tidak melaksanakan kegiatan apapun di daerah dalam rangka hari buruh migran internasional. “Kami hanya mengikuti kegiatan yang dilaksanakan Kemenaker RI secara virtual,” terangnya.
Lalu berapa jumlah buruh migran saat ini hingga bulan Desember? Apakah jumlah orang meninggal juga bertambah? Wismaningsih justru tidak tahu harus menjawab apa. Wismaningsih lebih memilih tidak memberikan komentar apapun. (zwr)
