PRAYA – Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH Mahalli Fikri menegaskan untuk mendukung Ketua DPC Partai Demokrat Lombok Tengah, Ahmad Ziadi untuk maju sebagai calon bupati Lombok Tengah 2020-2025. Pernyataan dukungan ini ditegaskan Mahalli dalam konfrensi pers di Kota Praya, Minggu (23/2).
Mahalli didampingi Ziadi dan jajaran pengurus DPC Partai Demokrat Lombok Tengah menyatakan, dukungan Partai Demokrat (PD) ini dijatuhkan kepada Amad Ziadi setelah melihat hasil lembaga survei Roda Tiga Konsultan (RTK). Hasilnya sangat memuaskan dan menunjukkan bahwa Ahmad Ziadi sangat berpeluang bisa memenangkan pilkada Lombok Tengah. Dengan demikian, PD secara tegas menyatakan dukungannya untuk mengusung Ahmad Ziadi. Di samping Ahmad Ziadi tercatat sebagai salah satu kader terbaik PD. “Hasil survei RTK terhadap AHZ sangat memuaskan. AHZ sangat menjanjikan dan aroma kemenangan sudah tercium. Hasil survei AHZ juga sudah di tangan DPP,” tegas Mahalli.
Mahalli juga dalam kesempatan itu menegaskan, PD tidak akan pernah mengeluarkan rekomendasi dobel. Bukan hanya untuk pilkada Lombok Tengah, melainkan seluruh daerah yang melaksanakan pilkada. Mahalli juga memastikan PD tidak akan membuka pedaftaran calon bupati maupun wakil bupati di Lombok Tengah. Mengingat sudah ada kader terbaik PD yang ikut maju sebagai kandidat. Apalagi melihat peluang kemenangannya yang begitu besar. “Dalam kesempatan ini, saya ingin katakan jika Demokrat tidak akan pernah mengeluarkan dobel rekomendasi. Karena rekomendasi yang dikeluarkan untuk mendaftar dimasukkan ke dalam Silon KPU. Sehingga tidak mungkin Demokrat mengeluarkan rekomendasi dobel. Demokrat juga mengutamakan kader. Dari sekian kader di Lombok Tengah, AHZ menurut survei yang paling memenuhi,” tegasnya.
Mahalli mengulas, jika sudah ada kader yang maju. Maka pihaknya memastikan untuk tidak membuka pendaftaran calon bupati. Sementara untuk calon wakil bupati yang akan mendampingi Ahmad Ziadi, semuanya diserahkan kepada yang bersangkutan. Demokrat hanya akan meminta agar Ahmad Ziadi intens melakukan konsolidasi dan komunikasi politik, termasuk mencari partai koalisi. “Untuk pendamping AHZ diserahkan sepenuhnya kepada AHZ sendiri,’’ ujar Mahalli.
Dalam kesempatan itu, Mahalli menugaskan kepada Ahmad Ziadi untuk mencari partai koalisi atau partai pengusung. Bahkan, pihaknya tidak mempermasalahkan ketika nanti Ahmad Ziadi akan memilih Normal Suzana menjadi pendampingnya. “Saya sampaikan jika untuk wakil silakan cari sendiri. Kalau dengan Normal Suzana dinilai sudah sesuai dan sepakat, silakan!. Kan AHZ yang jadi pengantin untuk memilih istri nantinya,” terangnya beristilah sembari menambahkan, sesuai juklak-juknis, PD akan mengeluarkan rekomendasi dukungan pada Mei-Juni mendekati pendaftaran.
Pernyataan Ketua DPD PD NTB untuk mendukung Ahmad Ziadi ini ternyata tak mendapatkan dukungan sepenuhnya dari internal PD. Salah satunya M Samsul Qomar (MSQ). Selaku kader PD, Qomar sangat menyesali pernyataan dukungan Mahalli ini kepada Ahmad Ziadi. Qomar mengaku, pernyataan Mahalli tentang Ahmad Ziadi adalah satu-satunya kader PD yang akan bertarung harusnya tidak demikian. Karena seyogyanya kader Demokrat memiliki peluang dan hak yang sama. “Tidak benar itu. Kan klaim sepihak beliau tanpa menjalankan aturan partai,” sesal Qomar.
Semestinya, sambung mantan anggota legislatif ini, DPC PD segera menjalankan peraturan organisasi partai dan juklak-juknis terkait pilkada, bukan malah melakukan proses sendiri. Qomar bahkan meminta agar DPC membuka juklak-juknis partainya. Karena tidak ada poin yang menyatakan kalau harus mencari bupati saja atau wakil bupati saja tapi membuka penjaringan. “DPD juga sudah mengeluarkan surat instruksi ke DPC untuk menjalankan juklak-juknis dan PO. Sayangnya bukan dijalankan, malah ketua DPD sendiri yang mengklaim bahwa prosesnya sudah selesai,” sesalnya lagi.
Dengan jengkel, Qomar juga mempertanyakan pernah tidak DPC PD membuka pendafataran dan penjaringan bakal calon kada. Karena baginya sudah jelas tidak ada, sehingga ia mempertanyakan siapa yang berbohong. Ia juga menegaskan harus jelas semua kader sama haknya. Jangan ada yang klaim punya kapabilitas sendiri dan punya modal sendiri. “Hasil survei apa yang dimaksud?. Coba rilis!, itu juga saya tidak yakin ada. Karena setahu saya hanya Pathul Bahri dan Dwi Sugianto yang pakai survei sama Lalu Suryade. Kalau poling buatan tim survei mungkin ada,” ketusnya.
Untuk itu, Qomar menyarankan semua pihak agar menunggu siapa yang akan mendapatkan SK DPP. Karena tidak bisa dipastikan sekarang, juga oleh ketua DPD sekalipun. Apalagi statmen Mahalli yang menegaskan hanya ketua DPD yang dimintai saran oleh DPP tanpa sekretaris. Baginya hal itu sangat keliru, karena semua akan dimintai saran dan pendapat, termasuk sekretaris juga. “Potensi lain yang bisa timbul dari pelanggaran AD/ART partai adalah sanksi tegas kepada DPC Lombok Tengah, yaitu ketua dan sekretaris yang tidak mengindahkan PO dan juklak-juknis partai. Saya meyakini itu. Dan kami akan melaporkan ini ke Dewan Kehormatan DPP di Jakarta minggu depan,” ancamnya.
Qomar juga dengan tegas mengaku sangat kecewa kepada DPD yang tidak berlaku adil kepada semua kader. Mengingat ada juga kader lain yang berpotensi akan maju. “Jangan karena kedekatan personal maka kader lain diabaikan haknya. Apalagi juklak-juknis dan PO itu keputusan resmi DPP. Harus taat itu!,” tandasnya. (met)
