GIRI MENANG-Pemkab Lombok Barat menetapkan siaga darurat kekeringan melalui SK Bupati Lobar H. Fauzan Khalid. Oleh karena itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lobar gencar melakukan jemput bola, mengidentifikasi desa-desa yang sudah mulai terdampak kekeringan dan membutuhkan air tanpa harus menunggu laporan pemerintah desa setempat. “Kita sudah tetapkan siaga darurat kekeringan, dan saat ini kita gencar mengidentifikasi desa yang sudah terdampak kekeringan. Tidak perlu tunggu surat dari desa,” ungkap Kepala Pelaksana BPBD Lobar H. Moh. Najib, Rabu (23/8).
Diungkapkan, sejauh ini memang baru dua desa yang sudah meminta untuk disalurkan air bersih. Yakni Desa Giri Sasak Kecamatan Kuripan untuk beberapa dusun dengan total 277 KK. Desa Giri Sasak mengajukan pekan pertama Agustus. Selanjutnya Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung untuk Dusun Bentenu dengan total 211 KK. “Banyu Urip, baru hari ini masuk suratnya, dan sudah saya disposisikan. Siap kita suplai air bersih,” jelasnya.
Namun kendatipun hanya dua desa yang sudah mengajukan, beberapa desa lain yang saat ini teridentifikasi membutuhkan air akan mulai disalurkan air bersih per 4 September 2017. Di antaranya Desa Kuripan Selatan Kecamatan Kuripan, Desa Batu Layar Barat dan Desa Bengkaung Kecamatan Batu Layar. Kemudian sejumlah dusun di Desa Sekotong Timur, Desa Mareje Barat dan Timur Kecamatan Lembar. “Ini upaya kita untuk mempercepat bantuan kepada masyarakat yang terdampak kekeringan,” jelasnya.
Dikatakannya, untuk menyuplai air bersih di masing-masing desa yang sudah terdampak kekeringan, caranya berbeda-beda. Tidak semua bisa menggunakan mobil tangki. Sebagai contoh untuk di Dusun Duduk Atas Desa Batulayar Barat, tidak bisa menggunakan mobil tangki, karena yang bisa naik ke atas itu hanya motor. “Kemungkinan kita akan taruh air kemasan di Kantor Desa, nanti masyarakat yang mengambil di sana,” jelasnya.
Begitu juga misalnya dengan di Desa Sekotong Timur. Itu rata-rata dusunnya hanya bisa dilalui oleh sepeda motor, itupun sulit. Oleh karenanya nanti, kemungkinan juga air kemasan akan ditempatkan di kantor desa. Kemudian masyarakat diminta mengambil di kantor desa. “Jadi kalau bisa pakai mobil, kita gunakan mobil. Tidak bisa mobil, kita gunakan tandon. Tidak bisa juga, ya pakai motor atau ditempatkan di kantor desa,” jelasnya.
Adapun untuk kesiapan anggaran maupun armada tidak ada persoalan. Selain juga saat ini sudah ada pihak swasta atau BUMD yang menghubungi BPBD untuk penyaluran CSR bagi penanggulangan kekeringan. “Yang sudah ke kita itu PT Bank NTB. Jadi tidak ada persoalan, ada dana CSR yang siap membantu kita juga,” tandasnya. (zul)
