TANJUNG – Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) Artadi angkat bicara terkait penghentian distribusi air bersih oleh PT Berkat Air Laut (BAL) di Dusun Gili Trawangan dan Meno per 1 Desember 2022.
Artadi mempertanyakan nasib masyarakat yang selama ini terlayani kebutuhan air bersihnya oleh PT BAL. “Mampu tidak pemerintah daerah melayani kebutuhan air bersih untuk masyarakat dan pengusaha Gili Trawangan dan Gili Meno sesuai kebutuhan?” tanya Artadi, Senin (5/12).
Jangan sampai kata Artadi pemerintah daerah kelabakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat dan pengusaha di dua pulau tersebut. “Kita menginginkan agar pelayanan itu tetap maksimal. Sekarang ini langkah apa yang disiapkan pemerintah?” ucap Artadi.
Khusus untuk wilayah Gili Trawangan kata Artadi memang tidak terlalu bermasalah. Pasalnya sudah ada air laut yang diolah menjadi tawar oleh PT Tiara Citra Nirwana (TCN) yang bekerja sama dengan PDAM Amerta Dayan Gunung. Kemudian jaringan pipa juga sudah ada. Permasalahannya adalah untuk di wilayah Gili Meno.
“Yang Gili Meno yang sama sekali tidak ada pasokan air dari PDAM. Ini yang jadi pertanyaan kita. Jangan sampai Pemda tidak ada solusi jitu untuk melayani air bersih di sana,”ungkapnya.
Politisi Gerindra ini menjelaskan bahwa sebentar lagi ada perayaan Natal dan Tahun Baru 2023. Pada momen ini biasanya kunjungan wisatawan ke wilayah Gili meningkat drastis. Hal ini jelasnya perlu menjadi atensi pemerintah daerah. Jangan sampai ketika wisatawan ramai kemudian pelayanan air bersih terganggu. Itu akan menimbulkan masalah ke depannya bagi citra pariwisata KLU. “Pemda harus punya inovasi jitu untuk permasalahan ini,” tegasnya.
Jika pendistribusian air bersih ke Gili Meno menggunakan perahu kata Artadi itu agak berat. Lebih baik PDAM Amerta Dayan Gunung membangun jaringan tanpa melibatkan perusahaan swasta. “Perkiraan anggaran setelah saya tanya PDAM itu sekitar Rp 8 hingga Rp 9 miliar. Jadi kenapa tidak PDAM saja yang masukkan air ke sana. Tidak perlu libatkan perusahaan lain. Itu kan nanti dananya bisa dari penyertaan modal atau pinjam uang di bank,” cetusnya.
“Apalagi ini kan bisnis yang hasilnya yang sudah jelas. Kenapa tidak berani spekulasi. Kalau kita kerja sama dengan perusahaan lain kan keuntungannya harus dibagi,” imbuhnya.
Sementara itu Direktur PDAM Amerta Dayan Gunung Firmansyah mengatakan bahwa untuk pendistribusian air bersih untuk Gili Trawangan sudah tidak ada masalah. Sebab sumber air dan jaringannya sudah siap. Yang berat itu untuk pendistribusian air bersih ke Gili Meno karena jaringannya belum tersedia. “Solusinya untuk sementara adalah pendistribusian air menggunakan boat dari Gili Air ke Gili Meno. Itu nanti kita kerja sama pengelolaannya dengan warga setempat,” ungkapnya.
Untuk membangun jaringan pipa bawah laut kata Firmansyah, itu solusi yang belum bisa direalisasikan saat ini, karena terkendala anggaran. Pihaknya pun berencana akan memulai pemasangan jaringan pipa bawah laut pada 2023 mendatang. “Ini untuk mengurangi biaya operasional boat ini,” bebernya.
Jadi untuk sementara, masyarakat dan pengusaha di Gili Trawangan dan Gili Meno diminta untuk bersabar dulu. Sebab Pemda akan berupaya maksimal bagaimana pasokan air bersih bisa terlayani, terlebih pada saat perayaan Natal dan Tahun Baru 2023. “Kita doakan saja agar semua berjalan lancar,” ucapnya.
“Untuk masalah air di Gili Meno ini Pemda sebenarnya yang ambil alih. PDAM disuruh membantu secara teknis. Pemda akan menyegerakan pemasangan pipa bawah laut. Rencananya awal tahun sudah diproses,” imbuhnya.
Pihaknya kata Firman siap-siap saja untuk membantu Pemda. Pasalnya yang punya pengalaman memasang pipa bawah laut di KLU sejauh ini baru PDAM. “Jadi Pemda meminta dukungan, kami tentu siap,” tegasnya.
Disinggung mengenai kebutuhan biaya untuk pemasangan jaringan ke Meno, Firman belum bisa memastikan. Sebab itu nanti harus melalui kajian dari dinas terkait. “Kami rencananya memasang pipa dengan ukuran 4 inci dulu. Kalau mau aman sebenarnya 6 inci tetapi untuk memenuhi kebutuhan dasar ini 4 inci sudah cukup sebenarnya, kalau jarak sekitar 1,5 km,” bebernya.
Sementara itu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) NTB H Muhammad Rum mengatakan bahwa persoalan ini sudah ada jalan keluarnya. “Untuk di Gili Trawangan itu sudah tidak ada masalah karena airnya sudah melimpah. Masyarakat tinggal mendaftar jadi pelanggan PDAM. Biaya pemasangan meter airnya itu sudah diturunkan dari Rp 5 juta menjadi Rp 1,5 juta dan bisa dicicil,” ungkapnya.
Nah untuk di Gili Meno itu PT TCN yang bekerja sama dengan PDAM sudah menawarkan untuk mendistribusikan air dari Gili Trawangan. Hanya saja masyarakat menolak air hasil olahan itu. “Jadi jangan salahkan investor yang tidak mau bantu,” ucapnya.
Maka sebagai solusinya kata Rum, yakni dengan mendistribusikan air ke Gili Meno dengan menggunakan perahu. “Sesegera mungkin mereka pasang pipa bawah laut,” bebernya.
Untuk diketahui, penghentian operasional PT BAL sejak 1 Desember lalu itu berdasarkan surat PT Gerbang NTB Emas (BUMD mitra PT BAL) Nomor: 151/GNE-DIR/XII/2022 perihal permintaan penutupan dan penghentian kegiatan operasi dan distribusi air ke pelanggan pada 1 Desember 2022.
Pokok persoalan ini muncul tidak ujug-ujug, hal ini lantaran DPM-PTSP NTB menganulir izin PT GNE melalui Surat Nomor: 503/03/001/PENCABUTAN-SIPA/DPMPTSP/2022 tentang pencabutan izin pengambilan air tanah PT Gerbang NTB Emas tanggal 1 November 2022. Dengan begitu, GNE sebagai mitra sudah tidak bisa lagi menjamin operasional PT BAL yang memproduksi air untuk kebutuhan rumah tangga dan pengusaha di Gili Trawangan dan Gili Meno.
Rum menegaskan bahwa penghentian operasional PT BAL kali ini sudah final dan tidak akan diperpanjang lagi. Adapun sebelumnya PT BAL diberikan perpanjangan waktu untuk beroperasi karena situasi darurat. “Kalau sekarang sudah tidak ada lagi perpanjangan. Masa darurat diperpanjang terus. Nanti masalah kita. Darurat itu ada masanya dan sekarang masanya sudah berakhir,” tutupnya. (der)
