TANJUNG–Keputusan pemerintah pusat melarang warga negara asing (WNA) masuk Indonesia pada 1-14 Januari 2021 memperburuk serapan pendapatan asli daerah (PAD) yang sudah terhantam hebat akibat covid-19 sepanjang 2020.
Adapun momen awal tahun biasanya menjadi high season atau ramai WNA liburan ke gili. “Sekarang saja sudah mulai dirasakan imbasnya, karena biasanya kita juga panen penambahan PAD pada momentum pergantian tahun baru,” ungkap Kabid Pendapatan Bapenda KLU Arifin.
Belum lagi dengan larangan event pergantian tahun baru. Itu begitu berdampak terhadap kunjungan. Diungkapkan, realisasi PAD per 17 Desember 2020 sudah mencapai 87,92 persen atau Rp 95,6 Rp miliar lebih dari target Rp 108 miliar lebih (target awal Rp 220 miliar). Untuk Bapenda sendiri ditargetkan Rp 46,2 miliar namun baru terealisasi Rp 36 miliar. Harapan pajak daerah terbesar dari kawasan wisata gili, namun karena pariwisata terpukul, maka BPHTB dan PBB menjadi andalan saat ini. “Pajak daerah terbesar itu dari kawasan wisata, tapi sekarang jauh menurun,” terangnya.
Jika berbicara PAD murni jauh sekali tercapai. Yang mendongrak realisasi PAD itu dari beberapa OPD di antaranya, BPKAD dengan target Rp 10,7 miliar lebih terealisasi Rp 9,9 miliar lebih, Dishublutkan dari target Rp 307 juta lebih terealisasi Rp 278 juta lebih, Disnaker PMPTSP dari target Rp 3,5 miliar lebih terealisasi Rp 2,1 miliar lebih, Dinas Kesehatan dari target Rp 17,2 miliar lebih terealisasi Rp 14,4 miliar lebih, RSUD dari target Rp 30 miliar terealisasi Rp 31,4 miliar lebih, Dinas PUPR dari target Rp 38,35 juta terealisasi Rp 28,6 juta, DKPP dari target Rp 49 juta lebih terealisasi Rp 54 juta lebih, Dinas LHPKP dari target Rp 300 juta terealisasi Rp 272 juta lebih, Diskominfo dari target Rp 302 juta lebih terealisasi Rp 345 juta lebih, kemudian Disbudpar dari target Rp 41 juta lebih terealisasi Rp 41 juta lebih. “Kalau kondisi sekarang sulit dikejar,” tegasnya. (flo)
