MATARAM-Puluhan anggota Pamswakarsa “Amphibi” mendatangi komplek Pasar Mandalika kemarin. Mereka tidak terima ada lapak PKL yang merupakan anggota Amphibi dirusak dan dibongkar terkait rencana relokasi. Yang tidak diterima, lapak justru dirusak oleh pengurus Asosiasi Pemuda Kreatif Mataram (APKM), bukan petugas resmi seperti Pol PP.
Anggota “Amphibi” yang datang tidak hanya dari Mataram, tetapi juga dari Lombok Barat dan Lombok Tengah. Mereka berkumpul di Posko “Amphibi” di depan Terminal Mandalika. Setelah itu mereka mendatangi langsung lapak yang dirusak kelompok warga itu di Jalan Sandubaya.
Koordinator “Amphibi” Kota Mataram H. Muzakkir mengatakan, pihaknya sangat menyayakan sikap arogansi Asosiasi Pemuda Kreatif Mataram (APKM). “ Ini kan aset daerah kenapa mereka asal rusak tanpa ada surat pemberitahuan. Yang berwenang melakukan perusakan adalah Satpol PP maupun Dinas Perdagangan, kami tidak terima karena anggota kami diperlakukan tidak adil,” katanya kepada Radar Lombok, Senin, (24/7).
Muzakkir mempertanyakan legalitas APKM serta adanya surat resmi nomor 08/APKM/III/2017 tertanggal 1 Februari dari APKM yang ditandatangani Lurah dan Camat Sandubaya untuk menarik pungutan ke pemilik Ruko. Pihaknya telah melaporkan perusakan aset tersebut ke Polsek Cakranegara untuk ditindak lanjuti. Karena sudah ada unsur pidana yang dilakukan kalangan anggota APKM.
Turut hadir koordinator “Amphibi” wilayah Lombok Tengah H. Abdul Kadir Jaelani. Mereka turun langsung sebagai bentuk perhatian bersama atas kasus ini. “ Kita akan kawal terus. Apalagi sampai ada pelecehan yang menyebut “Amphibi” telah mati. Kita masih tetap eksis dan telah berbadan hukum. Kita sudah layangkan laporan ke Polsek Cakranegara,” katanya.
Ia meminta pemerintah daerah bersikap. Mereka meminta oknum diusut tuntas. Apalagi anggota sampai saat ini belum bisa berjualan karena lapak mereka dibongkar paksa tanpa ada pemberitahuan.
Anggota Pamswakarsa “Amphibi” kemudian mencari pelaku perusakan. Anggota bahkan sampai masuk ke kantor Camat Sandubaya. Pertemuan berlangsung alot ketika ada mediasi antara Ketua Asosiasi Pemuda Kreatif Mataram (APKM) M. Saleh dengan pengurus “Amphibi” . Camat Sandubaya Lalu Samsul Adnan dan Lurah Bertais Lalu Muhsan Jalaludin serta Kepala Dinas Perdagangan Lalu Alwan Basri jadi penengah.
Ketua APKM M. Saleh berkilah tidak melakukan perusakan aset, namun melakukan penertiban sesuai dengan surat perintah yang diberikan Camat dan Lurah. “ Kami sudah melayangkan surat teguran ke pedangang dan mereka akan direlokasi. Saya tidak lakukan perusakan namun mereka akan direlokasi ke tempat yang lebih representatif,” ungkapnya.
Pertemuan berlangsung dua jam lebih. Setelah ada pernyataan pemberhentian pungutan kepada pemilik Ruko dan lapak PKL yang akan direlokasi, Koordinator “Amphibi” Kota Mataram H Muzakkir meminta aparat tetap bertindak. Beberapa laporan yang masuk termasuk tidak ada surat perintah dari Dinas Perdagangan selaku pengelola aset daerah. “ Saya tetap minta oknum yang melakukan perusakan tetap ditindak secara hukum,” singkatnya.
Sementara itu Camat Sandubaya Lalu Samsul Adnan berdalih tidak pernah menandatangi pesetujuan pungutan. Saat itu hanya pengajuan soal pengelolaan keamanan PT. Pade Angen yang telah disetujui. “ Sudah kita tarik dan tidak ada lagi pungutan, surat himbuan tersebut sudah tidak berlaku. Saya sempat memang tanda tangan diajukan oleh Lurah tapi ndak saya cek detail isinya,” ucapnya.
Kepala Dinas Perdagangan L Alwan Basri juga tidak membenarkan adanya pembongkaran yang dilakukan Asosiasi Pemuda Kreatif Mataram (APKM). “Salama ini kami tidak pernah mengeluarkan surat perintah pembongkaran. Sebelumnya memang ada wacana untuk relokasi lapak tersebut sesuai permintaan Pak Wakil Wali Kota,” ungkapnya.(dir)
