TANJUNG – Lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan yang dibangun pada tahun 2015 dengan anggaran Rp 400 juta mangkrak.
“Paska selesai di bangun 2015 lalu dengan anggaran sebanyak Rp 400 juta, lapak-lapak yang jumlahnya sebanyak 50 lokal itu hanya dijadikan tempat tinggal binatang sepeti anjing dan lainnya,” ungkap tokoh pemuda Desa Karang Bajo Mahsun, Rabu kemarin (8/2).
Masyarakat setempat menilai pembangunan lapak di lokasi itu merupakan program menghambur-hamburkan uang rakyat. “Itu pembangunan sia-sia yang hanya menguntungkan pribadi. Buktinya sampai sekarang bangunan lapak itu mangkrak karena PKL menilai bangunan itu tidak wajar untuk mereka," kesalnya.
[postingan number=3 tag=”pkl”]
Diterangkan, lapak-lapak itu merupakan program Kementrian Koperasi yang berkoordinasi dengan Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan UMKM (Diskoprindag UMKM ) Lombok Utara yang dikerjasamakan dengan Koperasi Gema Prima (KGP) Karang Bajo. “Ini program Kementerian Koperasi,” terangnya.
Wajar para PKL tidak bersedia dipindah. Pasalnya, dilihat dari kondisi lapak dengan bangunan yang tidak wajar yang membuat para PKL tidak mau pindah. “Kalau dilihat dari bangunannya yang hanya dibatasi oleh seng-seng. Sedangkan lantainya saja yang tidak menggunakan keramik. Padahal seharusnya dengan angka Rp 400 juta lantainya harus menggunakan keramik," sebutnya.
Selain itu, lanjutnya, pada saat pembangunan pihak yang melaksanakan program seperti pemerintah desa maupun koperasi tidak berkoordinasi dengan para PKL maupun masyarakat sekitar. Perjanjian hanya dilakukan oleh internal mereka sendiri yakni ketua koperasi dan Kades Karang Bajo. “Akibatnya, ya seperti sekarang ini tidak difungsikan alias mangkrak. PKL tidak ada yang mau menempatinya. Terus sekarang siapa yang harus bertanggungjawab,” tandasnya.
Pihaknya akan menyurati Pemkab Lombok Utara. Pasalnya, ada dugaan bahwa pembangunan lapak PKL di tanah milik ketua koperasi itu sendiri dibangun dengan maksud menguntungkan diri sendiri. ''Sebab pada saat perjanjian kerja sama koperasi dengan pihak desa itu tidak diketahui oleh para PKL,” katanya masyarakat lainnya Mahdi
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Koperasi KGP Karang Bajo belum ada respon. Begitu juga, Kasi Bidang Koperasi pada Diskoperindag UMKM Lombok Utara.(flo)
