MATARAM—Pelaksana tugas (PLT) Kasubbag Publikasi dan Komunikasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, Hartanto, Selasa (8/9/2020), berkunjung ke Kantor Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, untuk membahas terkait perkembangan kepariwisataan di Provinsi NTB, khususnya di Pulau Lombok yang menjadi salah satu daerah dengan destinasi super prioritas, KEK Mandalika.
Tampak menyambut adalah Sekretaris Dispar NTB, Drs Lalu Hasbulwadi, M.Pd, yang pada kesempatan itu memaparkan beberapa hal terkait dengan perkembangan pariwisata Lombok, khususnya Kuta Mandalika, sebagai salah satu pariwisata unggulan dan perkembangan kesiapan pembangunan Kuta Mandalika pada perhelatan MotoGP 2021.
“Pengembangan pembangunan kepariwisataan daerah NTB meliputi empat aspek, yakni destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan organisasi pariwisata,” kata Hasbulwadi.
Dalam hal ini lanjutnya, apa yang dilakukan pihak Dinas Pariwisata NTB untuk menyambut perhelatan MotoGP di Kuta Mandalika, yakni dengan membenahi infrastruktur. Salah satunya Dermaga di Gilimas, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, yang nantinya akan menjadi akses pintu masuk jalur laut untuk para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.
“Dermaga ini merupakan dermaga yang siap untuk didatangi kapal pesiar dari berbagai belahan dunia,” jelas Hasbulwadi.
Untuk mendukung itu, maka Pemerintah Provinsi NTB juga memiliki program unggulan, yakni 99 desa wisata yang tersebar di seluruh NTB. “Kami di Dinas Pariwisata NTB akan terus berupaya meningkatkan kualitas destinasi, infrastruktur penunjang, hingga SDM pariwisata di berbagai desa wisata yang telah berjalan,” tekat Hasbulwadi.
“Kami juga berharap masyarakat-masyarakat di desa wisata ini mampu berinovasi dan memberikan layanan terbaik kepada seluruh wisatawan yang datang,” sambungnya.
Adapun inovasi yang telah dilakukan bersama Pemerintah Provinsi NTB selama masa pandemi di bidang pariwisata, yaitu dengan memberikan sertifikasi CHSE kepada para pelaku usaha pariwisata. Dalam hal ini tempat wisata, hotel dan restaurant, yang merupakan syarat wajib untuk menjalankan aktivitas usaha di bidang pariwisata di era New Normal atau nurut tatanan baru.
“Harapannya, dengan adanya sertifikasi ini dapat memberikan citra yang baik terhadap kepariwisataan di NTB, serta menumbuhkan keyakinan kepada para wisatawan, baik lokal, nusantara, maupun mancanegara untuk berkunjung ke NTB,” pungkas Hasbulwadi. (gt)
