MATARAM–Kepemimpinan GUbernur NTB, TGH M Zainul Majdi tidak lama lagi akan berakhir. Namun angka kemiskinan hingga saat ini masih tinggi. Bahkan periode kedua kepemimpinannya dinilai lebih merosot dibandingkan periode pertama, dalam hal pengentasan kemiskinan.
Berdasarkan data yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, periode pertama kepemimpinan pria yang akrab dipanggil Tuan Guru Bajang (TGB) itu sangat memuaskan. Itu pula yang membuat mayoritas masyarakat NTB memilihnya kembali pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilakda) 2013 lalu.
Kepala Seksi (Kasi) Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial BPS Provinsi NTB, Hertina Yusnisa membeberkan data periode pertama kepemimpinan TGB. “Bagus kepemimpinan TGB itu dari 23,81 persen tahun 2008, bisa turun menjadi 17,97 persen di 2013. Turun angka kemiskinan sampai 5,84 persen,” terangnya saat ditemui Radar Lombok di kantornya, Selasa kemarin (11/7).
Berbeda halnya jika dibandingkan kinerja TGB pada periode kedua. Angka kemiskinan 17,97 persen tersebut, hingga saat ini baru bisa diturunkan menjadi 16,02 persen. Artinya, hampir 4 tahun kepemimpinan periode kedua, hanya mampu menurunkan angka kemiskinan 1,77 persen saja.
Sebelum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018, Pemprov NTB menargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar 2 persen setiap tahun. Namun setelah adanya revisi, setiap tahun ditargetkan 1 persen. Itupun tidak pernah berhasil diwujudkan meski target telah dikurangi.
Dipaparkan Hertina, pada tahun 2008, angka kemiskinan di NTB sebanyak 1.080.613 jiwa atau 23,81 persen. Tahun berikutnya berhasil diturunkan sebesar 1,03 persen, kemudian tahun 2010 lebih tinggi lagi penurunannya 1,23 persen. “Pada Maret 2011, angka kemiskinan kita tinggal 900.573 atau 19,73 persen,” ungkapnya.
Selanjutnya pada September 2012, angka kemiskinan turun menjadi 18,02 persen atau sekitar 840.108 jiwa. Adanya Pilkada pada tahun 2013, membuat pengentasan kemiskinan mulai tidak fokus. Terbukti, per September 2013 angka kemiskinan bertengger pada angka 17,25 persen.
Perjalanan penurunan angka kemiskinan di periode kedua cukup memprihatinkan. Pada September 2014 tercatat tidak terjadi perubahan signifikan yaitu 17,05 persen atau 816.621 jiwa. “Data per Maret 2015, sempat angka kemiskinan bertambah, waktu itu jumlah orang miskin menjadi 823.890 jiwa dibandingkan September 2014,” kata Hertina dengan data yang dipegangnya.
Kemudian angka kemiskinan per maret 2016 lalu, terjadi penurunan namun tidak signifikan. Begitu juga hingga September 2016 lalu, angka kemiskinan masih tinggi sebesar 16,02 persen atau 786.580 jiwa. “Nanti tanggal 17 Juli akan dirilis lagi angka kemiskinan,” imbuhnya.
Hal yang harus dijadikan perhatian, lanjut Hertina, banyak masyarakat NTB hidup dalam kategori rentan miskin. Apabila terganggu sedikit saja kondisi ekonominya, maka akan langsung masuk kategori orang miskin.
Dicontohkan, masyarakat yang menerima Beras kesejahteraan (rastra) atau beras miskin (raskin). Apabila terjadi hambatan dalam penyalurannya, maka banyak masyarakat yang akan langsung menjadi orang miskin. “Kami temukan di Bima misalnya, sampai bulan Mei itu belum juga terima Rastra. Mereka itu bisa langsung digolongkan jadi orang miskin,” ucap Hertina.
Untuk mengatasi hal itu, salah satu cara yang bisa diambil oleh pemerintah daerah (Pemda) yaitu disiapkannya Rastra daerah. “Kalau daerah-daerah lain itu, mereka sudah anggarkan Rastrada (Beras Kesejahteraan Daerah – red). Jadi tidak hanya andalkan bantuan dari pusat. Ini penting, karena faktor kemiskinan di NTB yang terbesar itu akibat beras,” saran Hertina.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, Ridwan Syah saat dimintai tanggapannya mengakui tidak mudah menurunkan angka kemiskinan. Dibutuhkan kerja keras semua pihak agar target RPJMD bisa terwujud.
Diterangkan, target penurunan angka kemiskinan pada RPJMD 2013-2018 setelah revisi sebesar 1 persen per tahun. Pada tahun 2013, angka kemiskinan sebesar 17,25 persen. Ditargetkan selama 5 tahun, bisa turun 5 persen menjadi 12,25 persen. “Semua komponen terutama Kabupaten/kota harus fokus turunkan angka kemiskinan. Radar Lombok juga bantu do’a supaya angka kemiskinan kita turun,” kata Ridwan Syah.
Ketua fraksi PDI-P DPRD NTB, Ruslan Turmuzi menilai berbagai program dan kebijakan TGB-Amin tidak pernah serius ingin mengatasi persoalan NTB. “Kami menilai TGB-Amin ini gagal. Itu karena programnya politis dan populis semata,” ujarnya.
Apabila ingin melihat NTB benar-benar maju dan kemiskinan bisa dikurangi, maka jangan lagi menghabiskan uang hanya untuk program-program politis dan populis. “Faktanya, kita habiskan uang hampir Rp 1,2 trilun untuk jalan provinsi, kita habiskan uang hampir Rp 1 triliun untuk Islamic Center. Kami sebagai partai pengsungnya saja kecewa,” ungkap Ruslan. (zwr)
