Ardianto dan Ramdi akan Di-PAW?

Iradat Gunawan (HERY MAHARDIKA/RADAR LOMBOK)

TANJUNG –Tubuh Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPRD Lombok Utara, digoyang.

Berhembus kabar, bahwa dua anggota DPRD Lombok Utara dari Partai Hanura, yaitu Ardianto dan Ramdi bakal di-PAW (pergantian antar waktu). Kedua anggota dewan ini dianggap memiliki persoalan masing-masing berdampak terhadap internal keorganisasian. Ramdi memiliki kasus dugaan ijazah palsu, sedangkan Ardianto dianggap terlalu getol mengkritik kebijakan pemerintahan Najmul-Sarifudin.

Kabar tidak sedap ini lantas membuat Ketua PAC Tanjung, Iradat Gunawan angkat bicara. Dia mengaku tidak terima alasan Ketua DPC Hanura KLU, Lalu Muhammad yang sudah terlalu jauh bermanuver. Terlebih dengan hembuasan kabar akan di-PAW-nya Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara, Ardianto dan anggota Banggar Ramdi. ‘’Kebijakan Lalu Muhammad ini sudah terlalu jauh bermenuver,’’ kata Iradat, Sabtu (7/1).

Iradat juga menyesalkan, cepatnya lahirnya berbagai agenda yang keluar dari aturan organisasi. Misalkan, Ketua DPC Hanura beserta kepengurusannya harus melakukan perbaikan internal kepartaian, karena lembaga selama dipimpin sebelumnya kurang sehat. ‘’Akan tetapi, yang dilakukan maneuver-manuver ada pesanan pejabat tertentu yang sedang berkuasa sekarang,” beber Iradat.

[positngan number=3 tag=”hanura”]

Iradat lantas membeberkan agenda pembahasan dalam ertemuan yang dilakukan di sekretariat DPC. Yaitu, merencanakan PAW Ardianto dan Ramdi. Kedua anggota dewan ini dicari-cari apa kesalahan secara hukum. Dari hasil pembahasan itu telah ditemukan Ramdi memiliki kasus dugaan ijazah palsu, sementara Ardianto tidak ditemukan satupun persoalan hukum. Sehingga posisi Ardianto masih aman untuk di-PAW.

Pengurus DPC mengincar pergantian posisi Ardianto pada Ketua Fraksi Hanura dan Ketua Komisi I dan anggota Banggar DPRD Lombok Utara. “Pergantian posisi Ardianto, dengan alasan terlalu vokal mengkritik kebijakan pemerintah saat ini. DPC mencoba mengganggu rekan-rekan yang ada di dewan,” bebernya.

Baca Juga :  PKB Sebut Belum Ada Urgensi Interpelasi

Adanya dua agenda ini, menurut dia, sangat mengganggu stabiltas internal kepartaian. Jika ini gentol dilakukan maka ia khawatir image Partai Hanura semakin buruk. Kedua kader terbaik yang menjadi anggota dewan ini sangat bagus kontribusinya kepada kader partai dan masyarakat. “Wajar lah seorang anggota dewan vokal. Tugas dewan ada itu kan ada tiga, sebagai lembaga budgeting, controlling, dan membuat peraturan. Dan selama ini mereka banyak berkontribusi ke masyarakat,’’ katanya.

Iradat menegaskan, pihaknya selaku kader tentunya akan memberikan perlawanan ketika ada kebijakan pimpinan yang membuat gaduh. Untuk itu, ia berharap agar pimpinan partai tak membuat gaduh internalnya. Terlebih dengan mengusik kader yang sudah duduk sebagai anggota dewan dan berkontribusi nyata untuk masyarakat.

Seharusnya, kata Iradat, partai memberikan dukungan kepada kadernya agar semakin maju dan berkembang. Sehingga partai pimpinan Wiranto itu, bisa berkembang di daerah itu. “Jangan membuat kegaduhan, sehingga sangat berpengaruh terhadap suara partai,’’ tegas alumni Universitas 45 Mataram ini.

Ketua DPC Hanura Lombok Utara, Lalu Muhammad dikonfirmasi terpisah, membantah ada rencana PAW dua anggota dewan tersebut. Pihaknya baru sebatas melakukan evaluasi internal partai. Mengenai kasus Ramdi selaku anggota dewan dari Hanura, pihaknya sebatas mengecek karena berdasarkan AD/ART itu memang ketika sudah menjadi tersangka, maka partai akan memberikan surat teguran (SP) untuk memproses apakah proaktif atau bagaimana. “Cuman DPC mengusulkan ke DPD kemudian ditembuskan ke DPP. Masih dikorescek, karena kemarin surat dari polres sudah ada pelimpahan ke kejaksaan,” tanggapnya.

Baca Juga :  PDIP Kota Mataram Rekrut Kader dari NU dan Muhammadiyah

Sementara, posisi Ardianto memang dievaluasi sekedar usulan dari internal fraksi, karena selama ini Ardianto tidak memiliki permasalahan. Pihaknya hanya sebatas mengevaluasi posisi sebagai ketua Fraksi Hanura. Karena berdasarkan rapat internal Ardianto terlalu sibuk sehingga koordinasi ke DPC berkurang, dan satu sisi juga pengkaderan. “Pak Ardianto sudah menjabat ketua fraksi 2,5 tahun. Dan harus ada pengkaderan,” terangnya.

Terkait posisi Ardianto menjadi ketua komisi I dan anggota badan anggaran, menurut dia tergantung dari pembahasan kepartaian. Tapi, ia akan melihat potensi yang ada. Diakui, bahwa Ardianto selama ini memiliki potensi yang luar biasa, namun ia harus memikirkan sibuk dengan banggar dan ketua komisi.

Agar seluruh anggota dewan Partai Hanura terkoordinasi dengan baik, maka perlu ada pembagian tugas. Terkait siapa-siapa yang mengisi jabatan strategis tersebut, katanya, pembahasan kemarin baru sebatas membahas posisi ketua fraksi. “Tapi, berdasarkan pembahasan sementara untuk poisis ketua komisi I tetap akan dipercayakan ke Pak Ardianto. Cuman di fraksi saja untuk membahas. Sedangkan banggar belum, masih dibahas,” jelasnya.

Muhammad juga mengelak, adanya intervensi orang-orang tertentu. Karena sudah beberapa kali melakukan evaluasi dan pelaporan. ‘’Masalah pergantian dari DPP yang menentukan. DPC hanya mengusulkan. Tidak ada kepentingan orang, tidak ada intervensi di partai. Kita masih melakukan evaluasi di tubuh Hanura, agar lebih baik,” pungkasnya. (flo)

Komentar Anda