MATARAM — Kebutuhan tenaga perawat di luar negeri seperti Jepang, kian meningkat setiap tahunnya. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi mengatakan tahun ini Pemerintah Jepang menargetkan kuota sebanyak 50 ribu orang untuk tenaga perawat dari Indonesia.
“Lowongan pekerjaan sebagai perawat sudah mulai dibuka. Sekitar 50 ribu orang kuotanya untuk Indonesia. Besok ada sosialisasi dari Dirjen (Kemenaker, red), kaitan dengan kebutuhan perawat ini,” kata Aryadi, saat ditemui di Mataram, Rabu (2/8).
Dijelaskan, bagi masyarakat yang ingin melamar sebagai perawat di Jepang, dapat melamar secara mandiri melalui sistem yang sudah disiapkan Kemenaker dan Pemerintah Jepang. Artinya, proses perekrutan sudah tidak lagi melalui pihak ke tiga.
“Di Jepang perawat ini tidak hanya bekerja di Rumah Sakit, tetapi juga ada orang tua (merawat Lansia, red),” ujarnya.
Aryadi mengungkapkan Jepang termasuk negara yang tinggi gajinya. Perlindungan terhadap tenaga kerja juga relatif bagus. Dimana nantinya gaji yang diberikan kepada pekerja tergantung dengan nilai kontrak kerjanya. Biasanya mereka yang baru bekerja diberikan gaji minimal Rp 18 juta per bulan.
Karena itu lanjutnya, pola fikir untuk menjadi PNS harus diubah. Sebab, peluang kerja di Jepang ini semakin besar, dengan gaji yang cukup fantastis. “Magang saja dikasih uang saku Rp 12 juta, dan pulangnya dikasih modal kerja. Apalagi menjadi pekerja. Jika dia termasuk pekerja yang berprestasi, bisa jadi tembus Rp 40 juta per bulan,” jelasnya.
Aryadi menyebut NTB memiliki lulusan tenaga keperawatan yang sangat besar. Hanya saja terkendala kemampuan bahasa dan budaya Jepang. Sementara Jepang memiliki disiplin kerja yang tinggi, dan fanatik terhadap bahasa.
“Orang Jeang ini fanatik bahasa, dan ke dua, budaya jepang harus dipelajari. Kalau kita lihat remitansi-nya Jepang ini ke dua setelah Timur Tengah. Bahkan kalah Malaysia. Padahal penduduk (tenaga kerja) kita banyak di Malaysia,” ujarnya.
Namun Pemprov NTB tidak kehilangan akal untuk menyiapkan tenaga perawat agar memenuhi target Jepang. Pihak Pemprov NTB sudah bekerjasama dengan IKAPEKSI, serta dengan salah satu perguruan tinggi di NTB. Dimana para mahasiswa keperawatan ini diberikan pelajaran bahasa Jepang saat duduk dibangku kuliah.
Disampaikan, sebelumnya Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah juga sudah bertemu dengan Diaspora Jepang. Tujuannya supaya lembaga sertifikasi bahasa Jepang ini dapat hadir di NTB, sehingga tidak lagi harus ke Surabaya (Jawa Timur) untuk mendapatkan sertifikasi bahasa Jepang.
“Kalau bisa dihadrikan di NTB. Lembaga sertifikasi itu difasilitasi oleh Diaspora. Karena yang mengetes atau lembaga sertifikasinya orang Jepang juga. Karena minat perawat di Jepang ini karena terkendala bahasa dan budaya. Sehingga ini yang disiapkan,” jelas Aryadi.
Sebenarnya dari segi kompetensi, NTB tidak kalah dengan daerah lainnya. Menurut Aryadi, para lulusan perawat pasti sudah memiliki kompeten. Apalagi di Indonesia para perawat diharuskan memiliki STR (Surat tanda Registrasi). Berbeda dengan negara lain yang tidak mengenal istilah STR.
“Kalau Jepang tidak perlu STR, yang penting adalah sertifikat bahasa. Cuma kendala kita di bahasa dan budaya. Tapi saya lihat sudah mulai meningkat dari segi remitansi,” pungkasnya. (rat)
