GIRI MENANG– Sampai saat ini baru 50 persen kamar hotel di Lombok Barat yang sudah dipesan wisatawan yang akan berlibur dan menonton MotoGP. Di saat kamar belum habis terjual, malah pihak ITDC mempromosikan paket liburan MotoGP untuk wisata Bali. Para pelaku pariwisata di daerah ini memprotes pihak ITDC yang justru memprioritaskan menjual paket di luar NTB. Seharusnya ITDC memprioritaskan membantu pemerintah daerah menjual hotel-hotel di Lombok. “Tidak pas kalau ITDC menjual kamar hotel yang ada Bali. Karena bagiamana pun kondisi kamar di Lombok banyak belum ter-booking, “ kata salah satu pelaku wisata Lobar, Lalu Ratmawe Wirajuna, kemarin.
Apa yang dilakukan oleh pihak ITDC dianggap tidak pas, karena ini event ini ada di Lombok. “Tapi mereka berhak juga, tapi kita juga berhak protes, karena ini digelar di Lombok, ” tegasnya.
Di satu sisi, lanjutnya, seharusnya isu soal kamar hotel full booking di Lombok, terutama di Lobar jangan sampai menyebabkan pihak luar mencari penginapan di Bali. Padahal di Lobar saja tidak banyak terbooking. Justru dengan adanya pihak berkompeten menjual Bali, sangat dikhawatirkan menambah keyakinan bahwa kamar hotel di Lombok sudah habis terjual. “ Padahal faktanya kan tidak begitu, ini seharusnya menjadi pemikiran bersama bagaimana menjual hotel-hotel di Lombok,” imbuhnya.
Termasuk adanya persoalan harga kamar yang naik secara tidak wajar. Menurutnya, secara pasar memang terjadi sah-sah saja, karena berlaku hukum pasar. Namun tentu di sini pemerintah harus hadir. Bagaimana memikirkan kelanjutan pariwisata Lombok NTB kedepannya. Sehingga adanya regulasi harus memperhitungkan dan mengkaji semua aspek. Termasuk bagaimana dengan booking online kamar oleh tamu ke hotel-hotel secara langsung di tengah era 5.0 yang semuanya serba bebas. “ Karena itu mekanisme dan aturan itu harus dikaji lagi,”tegasnya.
Apalagi kedepan NTB berpeluang menggeleng F1, Pemprov harus berkaca dari kejadian saat ini.
Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Lobar, Munawir Haris, menyatakan dukungannya atas Peraturan soal harga kamar yang dibuat Pemprov NTB. “Kami di dewan mendukung langkah gubernur dalam kaitan munculnya pro dan kontra terkait kebijakan hotel yang menaikkan harga kamar,” katanya.
Menurutnya, event MotoGP ini bukan event yang hanya sekali di gelar di Lombok. Untuk itu, dia mengingatkan para pelaku usaha wisata untuk tidak menerapkan aji mumpung dengan menaikkan harga kamar dengan tidak wajar. “ Bayangkan, ada yang sampai menjual kamar Rp 4 juta sampai Rp 5 juta per malam. Ini tidak lazim dan terkesan aji mumpung,” katanya.
Munawir Haris menyatakan juga bahwa kondisi ini bisa membahayakan dunia pariwisata di Lobar. Bagaimana tidak, wisatawan yang menginap di tempat yang mahal tentu akan menceritakan juga ke temannya yang lain. “Ini bahaya, karena ini akan saling cerita di Lombok begini,” ungkapnya.
Dia juga mengkritik pihak-pihak yang mencoba mencari keuntungan di situasi seperti sekarang ini. Apa yang dilakukan pihak-pihak tertentu justru membahayakan dunia pariwisata di Pulau Lombok. “ Kalau ramai semua menaikkan harga, kalau sepi semua resah. Ini soal kelanjutan daerah, ketika ada event lanjutan nantinya tidak akan ada yang menginap di Lombok,” tambahnya lagi.
Dikonfirmasi mengenai langkah pihak dewan terkait kondisi itu, Munawir Haris mengatakan, untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang bisa memperburuk citra pariwisata di Lobar, maka perlu ada regulasi, baik itu transportasi maupun jasa akomodasi kepariwisataan. “ Kita di Lombok ini baru mulai, jangan seperti ini. Kita ini baru bangkit. Jangan memperburuk citra pariwisata kita saat kita gecarnya promosi ayo datang ke Lombok, ayo datang ke Senggigi. Kan susah,” ungkapnya.(ami)
