MATARAM — Masa jabatan Bupati Lombok Timur Sukiman Azmy dan Walikota Bima Muhammad Lutfi, akan berakhir pada pertengahan September 2023 mendatang. Untuk itu, Gubernur NTB, Dr H. Zulkieflimansyah mengatakan sudah mengajukan tiga nama calon Bupati/Walikota ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, untuk mengisi jabatan dua kepala daerah yang kosong selama masa transisi sekitar dua tahun.
“Sudah dikirim ke Kemendagri,” ungkap Gubernur saat ditemui usai menghadiri Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi NTB 2023 di Mataram, Selasa (8/8).
Hanya saja, Bang Zul sapaan akrab orang nomor satu di NTB ini enggan mengungkapkan siapa tiga nama yang diusulkan untuk masing-masing calon pejabat dari dua kepala daerah ini. Menurutnya, siapapun yang diusulkan Gubernur hampir sama dengan apa yang disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
“Apa (nama Pj Bupati/Walikota, red) yang disampaikan DPRD, hampir sama. Bukan kita yang milih, kita hanya mengusulkan saja,” kata Bang Zul.
Meski tidak secara gamblang menyebut nama-nama yang sudah diusulkan ke Kemendagri. Gubernur menegaskan syarat calon Pj Bupati/Walikota berasal dari kalangan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang menduduki eselon II atau JPT Pratama. Mulai dari lingkungan pemerintah pusat dan lingkungan pemerintah daerah.
Jika di Pemprov, maka setara dengan kepala dinas, kepala badan, dan asisten. Sementara di kabupaten/kota setara Sekretaris Daerah. “Bisa Sekda Kabupaten/Kota, atau bisa juga yang dari kami di sini (Pemprov), atau bisa juga eselon II di pusat,” ujar Bang Zul.
Menurut Gubernur, siapapun nanti pejabat yang ditunjuk sebagai Pj Bupati Lotim atau Pj Walikota Bima, maka tidak menutup kemungkinan calonnya dari Lotim atau Bima. Namun yang jelas, NTB tidak kekurangan SDM (Sumber Daya Manusia) yang mumpuni.
“Kita tidak kekurangan orang baik, banyak. Yang mengajukan nama bisa Gubernur, bisa DPRD. Calonnya hampir sama lah dengan yang diusulkan oleh DPRD. Tak jauh-jauh,” ujar Bang Zul.
Terpisah, Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Lalu Hamdi membenarkan bahwa pemerintah sudah mengajukan usulan tiga nama untuk masing-masing Pj Bupati Lotim dan Pj Walikota Bima ke Kemendagri RI. Karena usulan tersebut harus disampaikan ke Kemendagri, paling lambat 9 Agustus (hari ini, red).
“Teman-teman (Pemprov, red) sudah ke Jakarta untuk membawa usulan Gubernur terkait nama-nama kandidat Pj Bupati Lombok Timur dan Pj Walikota Bima,” kata Hamdi.
Pihaknya juga memastikan bahwa tiga nama yang diusulkan Gubernur, beririsan dengan nama yang diajukan DPRD Kabupaten Lotim/Kota Bima. “Tidak usah disebut nama, tetapi pasti beririsan dengan DPRD Kabupaten Lombok Timur dan DPRD Kota Bima,” jelas Hamdi.
Dijelaskan Hamdi, untuk calon Pj Bupati Lotim atau Pj Walikota Bima, masing-masing diusulkan tiga nama dari tim DPRD Kabupaten/Kota setempat, tiga nama dari Gubernur, dan tiga nama dari Kemendagri. Sehingga total terdapat 9 nama untuk masing-masing penjabat.
Selanjutnya sembilan nama tersebut dikerucutkan menjadi 3 nama, hingga akhirnya dirapatkan di sidang Tim Penilai Akhir (TPA) bersama kementerian lainnya. “Jadi tiga nama itu akan di usulkan ke Presiden untuk ditetapkan satu orang nanti, dan di SK-kan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai Pj Bupati Lotim dan Pj Walikota Bima,” ujar Hamdi.
Diketahui, pihak DPRD Lombok Timur resmi menetapkan dan mengusulkan tiga nama calon Pj Bupati Lotim. Penetapan dan pengesahan ketiganya melalui sidang paripurna, Selasa 1 Agustus 2023 lalu.
Ke tiga nama yang diusulkan oleh DPRD Lombok Timur, diantaranya Sekretaris Daerah Lombok Timur, Juaini Taofik, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi NTB, Fathul Gani, dan Kepala Dinas Sosial NTB, Ahsanul Khalik.
Sementara DPRD Kota Bima, juga sudah mengusulkan tiga nama calon Pj Walikota Bima, yakni Pejabat Kemendagri, Edy Suharmanto M. Si, Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. M. Rum MT, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Drs. H. Muhtar Landa M.H. (rat)
