Gubernur Janjikan SMK Pariwisata di Sekotong

GIRI MENANG–Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah berjanji akan membangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata di Sekotong. SMK ini, katanya, sangat diperlukan untuk mempersiapkan SDM andal menghadapi perkembangan pariwisata Sekotong.

Janji ini disampaikan gubernur saat menghadiri kegiatan groundbreaking pembangunan hotel di Pantai Mekaki, Rabu (13/7).

Dikatakan gubernur, setelah ada masuk investor yang akan mengembangkan Mekaki, maka selanjutnya pasti akan diikuti juga oleh investor lainnya. “Saya yakin ke depan Mekaki tidak akan sepi lagi, pasti akan diikuti investor berikutnya,” kata gubernur.

Zul, sapaan akrabnya, meminta Pemerintah Kabupaten Lombok Barat aktif  membantu investor. Kalau ada yang belum tuntas, pemerintah harus ikut membantu terutama menyangkut syarat-syarat perizinan.

Baca Juga :  Tiga Pemuda Pelangan Diamankan dalam Kasus Kepemilikan Sabu

Agar masyarakat Sekotong tidak menjadi penonton saja, gubernur meminta investor Mekaki untuk memberikan porsi kepada penduduk lokal untuk bekerja di hotel ini. “Penduduk asli harus ikut, jangan jadi penonton,” katanya.

Ia mengatakan, warga Sekotong tidak boleh sekadar menjadi satpam atau tukang parkir. Posisi-posisi yang lain juga harus bisa diisi.

Untuk mendukung ketersediaan SDM, gubernur berjanji akan menyiapkan SMK Pariwisata di Sekotong. Pemprov akan menyediakan SMK Pariwisata, tujuannya untuk menghadapi kemajuan pariwisata. “Nanti kita siapkan SMK Pariwisata di Sekotong,” janjinya.

Baca Juga :  Dibangunkan Jalan, Warga Banyu Urip Ucapkan Terima Kasih ke Lalu Ahmad Ismail

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, mengatakan apa yang dikatakan gubernur terkait SMK Pariwisata pastinya akan didukung dan Lombok Barat setuju dengan rencana itu. “Kita setuju dan pastinya kita dukung,” jawab bupati.

Tetapi, secara tidak langsung bupati juga mengingatkan gubernur untuk tidak memberikan harapan palsu (PHP) kepada Lombok Barat, dengan berbagai rencana program. “Pasti kita dukung, tapi mudah-mudahan tidak PHP,” tegasnya.

Karena pembangunan SMK adalah kewenangan pemerintah provinsi, maka Pemkab Lombok Barat pasti mendukung apa yang menjadi program pemerintah provinsi itu. “Mudah-mudahan tidak PHP,” harapnya. (ami)

Komentar Anda