MATARAM — Pengelola Sirkuit Mandalika, Holding BUMN Pariwisata InJourney berencana menghapus ajang World Superbike (WSBK) dari kalender event di Sirkuit Mandalika. Rencana ini lantaran kegiatan WSBK dianggap sudah menimbulkan kerugian sebesar Rp100 miliar.
Penghapusan event WSBK dilakukan, sebagai upaya meringankan beban, mengingat PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) terlilit utang senilai Rp4,6 triliun.
Menanggapi itu, Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah mengingatkan jangan sampai beban utang Sirkuit Mandalika, dijadikan alasan untuk meminta dana ke Pemerintah Pusat. Pasalnya, ITDC telah meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,19 triliun dari Pemerintah. Dimana dari jumlah tersebut, sebesar Rp1,05 triliun akan digunakan untuk membayar utang Sirkuit Mandalika.
“Jangan alasan itu dijadikan sedikit-sedikit penambahan dana. Enak banget, sedikit-sedikit ada masalah, penambahan dana,” ungkap Gubernur, saat ditemui di Kawasan Sengigi, Lombok Barat, Kamis (15/6).
Bang Zul, sapaan akrab Gubernur NTB ini juga mengingatkan supaya ITDC dan Mandalika Grand Prix Association (MGPA) selaku penyelenggara event di Sirkuit Mandalika. Jangan hanya melihat event WSBK hanya dari untung dan rugi saja, tetapi dampaknya secara keseluruhan terhadap semua sektor.
“Menurut saya, karena kita merasakan manfaatnya (event WSBK). Memang kalau penentuan (penyelenggaraan) event awal-awalnya pasti rugi. Gak ada event (awal) pas diselenggarakan langsung untung,” sentil bang Zul.
Persoalan ini mestinya menjadi kesempatan bagi ITDC dan MXGP untuk berinteraksi dengan semua pihak di daerah. Termasuk dengan Pemda NTB. Jangan hanya saat event berlangsung saja baru muncul di permukaan.
“Coba diserahkan kepada Pemda. Saya yakin mestinya kita bisa. Makanya kita mau mengadakan MXGP ini untuk membuktikan bahwa kita bisa,” tambahnya.
Kalaupun nanti dengan penghapusan event WSBK di Sirkuit Mandalika dapat mengurangi beban utang yang ditanggung ITDC. Mestinya penyelenggaraan MotoGP juga dihapus dari kalender event Sirkuit Mandalika. Tapi kembali lagi dampak dari event yang terselenggara di Sirkuit Mandalika ini harus dilihat dari semua sisi.
“Jangan hanya WSBK, kalau bisa MotoGP juga tidak usah (dihapus, red). Tapi kita orang daerah melihatnya ini opportunity (kesempatan) buat kita secara sigmanya. Kalau hanya lihat dengan semata eventnya, gak yang ada untung,” terangnya.
Terpisah, Anggota Tim Monev Akselerasi KEK Pariwisata Kemenparekraf RI, Taufan Rahmadi menyayangkan apa yang disampaikam InJourney soal event WSBK Mandalika yang membuat rugi negara. Sebab, hal itu tidak sejalan dengan visi besar Presiden Jokowi.
“Statement Injourney yang ingin meniadakan WSBK, dan berkata bahwa Sirkuit Mandalika merugi, berarti tidak sejalan dengan visi besar Presiden Jokowi, yaitu ingin membangkitkan Destinasi Pariwisata Super Prioritas dimana terdapat Mandalika didalamnya,” katanya.
Menurut Taufan, rencana penghapusan WSBK dari kalender event Sirkuit Mandalika tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Hal ini perlu di evaluasi secara lebih menyeluruh. Mengingat dampak terselenggaranya WSBK cukup mampu mendongkrak ekonomi masyarakat NTB.
“Pointnya adalah bahwa keputusan untuk meniadakan WSBK ataupun menyatakan Sirkuit Mandalika itu mengalami kerugian atau meminta adanya PMN, jangan dijadikan sesuatu yang bisa dilihat dari satu sisi dan perlu di evaluasi secara lebih menyeluruh,” katanya.
Padahal, dengan adanya gelaran WSBK ataupun MotoGP, malah semakin melejitkan nama Indonesia, khususnya NTB, karena disorot berbagai media baik nasional mapun internasional. Tak hanya itu saja, ada rasa kebanggaan sendiri bagi masyarakat Indonesia, lantaran dipilihnya NTB menjadi penyelenggara sport tourism kelas dunia.
“Ketiga ini berbicara dengan bagaimana kebanggaan bangsa dan dunia, khususnya NTB bisa menyelenggarakan sport tourism kelas dunia di NTB,” ujar Taufan.
Di sisi lain, data BPS NTB merilis dengan adanya gelaran WSBK maupun MotoGP yang di Sirkuit Mandalika, berdampak baik kepada industri penunjang pariwisata seperti UMKM, transprtasi, penginapan hotel di NTB, dan lainnya.
Misalnya pada April 2022 sampai April 2023, hunian hotel bintang naik 26,70 persen. Sedangkan untuk non-berbintang juga naik sebesar 18,73 persen dan termasuk juga length of stay (lama menginap) di Hotel.
Di waktu yang sama, kunjungan wisatawan ke NTB juga naik 11,11 persen dan membuat pertumbuhan ekonomi NTB naik 3,57 persen. “Kita juga bisa tahu dari data BPS, bahwa terjadi perputaran uang,” sebutnya.
Soal adanya kerugian atau belum bisa untung yang dirasakan ITDC. Mestinya itu disikapi sebagai bagian dari tantangan. Sebab, jika keuntungan yang selalu diharapkan tentu membutuhkan waktu dan butuh proses yang cukup lama.
“Jika InJourney ingin meniadakan WSBK, berarti tak sejalan dengan visi Presiden Jokowi yang ingin membangkitkan Destinasi Pariwisata Super Prioritas, seperti Mandalika,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, bahwa ITDC memiliki utang sebesar Rp 4,6 triliun. Utang tersebut terbagi atas kewajiban pembayaran jangka pendek sebesar Rp1,2 triliun dan jangka panjang Rp3,4 triliun. Adapun utang ini sebagai dampak penugasan pengembangan 1.200 hektare KEK Mandalika di Lombok Tengah, serta pembangunan Sirkuit Mandalika. Berikut penyelenggaraan MotoGP dan World Superbike (WSBK).
Untuk itulah dilakukan pengajuan PMN sebesar Rp 1,05 triliun, guna menyelesaikan sisa utang Rp 1,2 triliun tersebut. Khusus untuk long term akan dilakukan berbagai langkah strategis ke depan. Karena kerugian Mandalika setiap tahun akan semakin besar, karena tidak hanya rugi, tetapi secara cashflow juga negatif.
“Kerugian terbesar sebetulnya adalah WSBK. Bukan dari MotoGP. MotoGP dia bisa melakukan biaya operasionalnya tertutup, tetapi yang WSBK ini memunculkan kerugian,” jelas Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney), Dony Oskaria.
Sehingga apa yang akan dilakukan adalah renogosiasi untuk menghilangankan WSBK, agar tidak muncul biaya dalam penyelenggaraannya. Dengan tidak adanya WSBK, maka kerugian akan menurun Rp 100 miliar. “Tahun ini akan kita lakukan untuk negosiasi untuk membuang WSBK,” bebernya.
Sedangkan Anggota Komisi II Bidang Pariwisata DPRD NTB, Made Slamet menilai Pemerintah provinsi (Pemprov) selama ini tidak terbuka terkait pembiayaan dalam mendukung kegiatan penyelenggaraan WSBK dan MotoGP tahun 2022.
Pihaknya pun dari DPRD NTB tidak mengetahui sama sekali dari mana sumber pembiayaan dari Pemprov untuk mendukung kegiatan tersebut. “Pemprov tidak pernah terbuka soal anggaran pendukung kegiatan MotoGP tahun 2022,” kata politisi PDIP ini.
Hal itu disampaikan menanggapi terkait akan dihapusnya event WSBK, lantaran meninggalkan utang dan rugi. Dia juga melihat dalam gelaran WSBK justru Dinas PUPR yang jauh lebih sibuk dibandingkan dengan Dinas Pariwisata.
Dengan gelaran WSBK dan MotoGP 2022 yang menimbulkan utang dan kerugian, dia mempertanyakan sejauhmana multy player effect dari gelaran even tersebut. “Kita pertanyakan sejauhmana multy player dari gelaran ini,” ucap Ketua DPC PDIP Kota Mataram ini.
Menurutnya, perlu ditelaah dan ditelisik lebih jauh terkait penyebab penonton tidak sesuai dengan diharapkan. Karena dengan kurangnya penonton dalam gelaran WSBK dan MotoGP, telah menimbulkan ada kerugian dalam penyelenggaraan. “Coba ditelisik apa penyebab penonton kurang, dan tidak sesuai yang diharapkan,” ujarnya.
Senada dengan itu, Anggota Komisi II Bidang Investasi dan Keuangan, Lalu Wirajaya mengatakan perlu dilakukan telaah dan kajian secara mendalam, mengapa gelaran WSBK dan MotoGP bukan mendatangkan keuntungan, malah memunculkan utang.
Disampaikan, setiap gelaran even dilakukan untuk memperoleh keuntungan. Dengan gelaran even WSBK dan MotoGP yang justru menyebabkan utang, maka jadi pertanyaan sendiri. “Kita pertanyakan kenapa bisa rugi?” pungkasnya. (cr-rat/yan)
