MATARAM – Dukungan kepada bakal calon Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy terus mengalir dari berbagai kalangan. Mulai dari kelompok pemuda, Lembaga Wadaya Masyarakat (LSM), kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan lain sebagainya.
Mantan Bupati Lombok Timur periode 2008-2013 itu, sangat menghargai dukungan yang datang pada dirinya. Itu berarti, niat Sukiman yang ingin melanjutkan kembali pembangunan di Lombok Timur mendapat respon baik dari masyarakat. "Kalau bapak-bapak kepala desa berkenan mendukung saya, jangan lupa netralitas sebagai kades harus tetap dijaga. Bantu saya di keluarga masing-masing, saya tidak berharap pada jabatan pelungguh," pesan Sukiman Azmy dalam pertemuan dengan seluruh kepala desa se-kecamatan Aikmel, Sabtu lalu (25/2).
Pertemuan yang bertajuk silaturahim tersebut dilakukan sekaligus mendengar aspirasi para kepala desa. Kedepan, pertemuan serupa juga akan tetap dilakukan di seluruh kecamatan. "Baliho saya juga nantinya tidak boleh ada di dalam kantor desa dan di masjid, tidak boleh kita gunakan wewenang kepala desa untuk menangkan pilkada," ujarnya.
Para kepala desa (Kades) di kecamatan Aikmel memang sangat mendukung pencalonan Sukiman Azmy. Berbagai kebijakan dan program masa pemerintahan Sukiman Azmy terbukti sangat bermanfaat bagi masyarakat. Hal itulah yang dirindukan oleh para kepala desa.
Hadir dalam pertemuan silaturahim tersebut Kades Sukarma H Muhammad Tahir, Kades Kalijaga Timur Abdul Manan, Kades Lenek Suardi, Kades Lenek Duren Juhi, Kades Lenek Ramban Biak Rumitang, Kades Kalijaga Tengah H Salwi, Kades Lenek Daya terpilih Linasih, Kades Kalijaga Selatan terbaru Mustain, Kades Lenek Baru, Kembang Kerang, Kalijaga Baru, Aikmel Timur, Toya, Kades Lenek Kalibambang dan lain-lain.
[postingan number=3 tag=”politik”]
Dalam kesempatan tersebut, Sukiman memaparkan alasannya maju dalam pilkada Lombok Timur tahun 2018 mendatang. "Saya ingin lanjutkan niat yang belum kesampaian. Sebenarnya siapapun bupati pasti niatnya untuk memajukan daerah, tapi yang beda itu skala prioritasnya," terangnya.
Menurut Sukiman, untuk mensejahterakan masyarakat saat ini bisa lebih mudah. Mengingat, dana desa dari APBN jumlahnya cukup besar. Dana tersebut bisa dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk menjalankan program-programnya dengan baik.
Kebijakan pemekaran desa pada masa kepemimpinannya dulu, harus dilanjutkan kembali selama tidak ada moratorium. Tujuan utamanya bukan sekedar agar mendapatkan dana desa, namun pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih dekat. Pemerintah desa juga bisa lebih fokus mengurus desa dengan luas dan jumlah penduduk tidak terlalu banyak.
Sukiman masih ingat ketika dulu banyak yang enggan melakukan pemekaran. Namun sekarang dirasakan manfaat dari kebijakan tersebut. "Dulu saya paksa bapak-bapak agar mau mekar. Kita ini sebenarnya buat sejarah di Indonesia, untuk pertama kalinya ada satu perda mekarkan 66 desa. Insya Allah, program pemekaran desa akan kita lanjutkan. Termasuk rencana satu desa satu lapangan, itu harus terwujud untuk memberikan pembinaan pada generasi muda," ucapnya.
Terkait dengan siapa pendampingnya nanti, Sukiman akan memilih dengan mempertimbangan semua aspek. "Soal pendamping, saya pilih yang benar-benar mau bekerja, bisa membantu saya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Bapak-bapak kades mohon bantuan doa juga dan ajak keluarga masing-masing dukung saya," harapnya.
Kepada seluruh pihak yang mendukungnya, Sukiman menegaskan kembali bahwa proses hukum yang menjerat dirinya bukanlah hambatan. Hal itu sudah terbukti di daerah-daerah lain, seperti dalam pilkada Jakarta, Gorontalo, Buton dan lain-lain.
Dikatakan, kasus hukum yang dihadapinya saat ini memang sengaja dibuat oleh pihak-pihak tertentu. Pihak tersebut membuat perangkap melalui celah yang dulunya tidak pernah terpikirkan. "Sebagai orang yang sadar hukum, saya legowo mengikuti proses ini. Saya harus pertanggungjawabkan kebijakan masa lalu yang tidak pernah disangka akan jadi masalah," katanya.
Sukiman merasa tidak pernah merugikan uang negara selama menjabat sebagai bupati. Hal itu akan dibuktikannya di pengadilan nanti. "Asal-usul masalah ini ada yang lapor ke KPK tahun 2015, setahun tidak ada perkembangannya. Tapi, tiba-tiba ditangani kejaksaan. Apakah betul saya pernah merusak uang negara, akan kita buktikan di pengadilan," ujar Sukiman.
Kades Lenek, Suardi dalam kesempatan tersebut mengakui besarnya manfaat dari pemekaran desa. Menurutnya, saat ini masih banyak desa yang layak mekar. Oleh karena itu, ia berharap agar Sukiman melanjutkan lagi program pemekaran desa jika terpilih kembali menjadi bupati.
Sementara itu, Kades Lenek Lauk, M Zaini berharap agar Sukiman Azmy memilih H Rumaksi sebagai pasangannya. Paket tersebut diyakini akan mampu membawa perubahan yang nyata bagi Lombok Timur. "Saya pasti dukung Pak Sukiman yang sudah terbukti berhasil pimpin Lombok Timur, dan akan lebih hebat lagi kalau H Rumaksi jadi wakilnya," kata Zaini.
Menurutnya, sosok H Rumaksi yang saat ini menjadi anggota DPRD NTB dari partai Hanura, telah dikenal banyak orang. Pengalamannya juga sudah tidak perlu diragukan lagi, mulai dari menjadi kades, DPRD kabupaten dan provinsi. "Bisa merangkul semua kalangan H Rumaksi itu, kepedulian terhadap masyarakat lemah juga kuat. Banyak sudah dia bantu masyarakat," ujarnya.
Dukungan yang datang ke HM Sukiman Azmy bukan dari kades saja. Pada hari Sabtu lalu (25/2), Lembaga Fasilitator dan Mediator Pemberdayaan Masyarakat (FMCenter) Kabupaten Lombok Timur, menyerahkan surat pernyataan dukungan sukarela di kediaman Sukiman.
Lembaga yang diketuai Mochtar Effendi tersebut telah berdiri sejak tahun 2007. "Kami seluruh pengurus bersama komunitas-komunitas binaan dan semua mitra siap berjuang memenangkan Pak Sukiman Azmy. Kami memang menantikan kembalinya sang mutiara yang hilang," kata Mochtar.
Ketua DPC Gerindra Lotim, Syawaludin kembali menegaskan partainya memberikan dukungan sepenuhnya terhadap HM Sukiman Azmy. Apabila ada pengurus Gerindra yang mendukung calon lain, itu bukanlah atas nama partai. Misalnya seperti yang dikatakan Eko Rahadi mengatasnamakan Ketua Forum Pengurus Anak Cabang (PAC) mendukung calon lain, Syawaludin menegaskan bahwa tidak pernah ada Forum PAC.
Pernyataan Eko akan menjadi penilaian oleh partai. Apalagi menyebut PAC Pringgasela tidak aktif, semua itu tidak benar. "Semua PAC kita aktif kok, malah ketua PAC Pringgasela itu anggota dewan. Eko ini bicara ngawur. Tidak ada juga forum 9 PAC, silahkan bisa konfirmasi ke Pak Badran Achin ketua PAC Masbagik. Media juga seharusnya konfirmasi dulu ke kami sebelum dimuat," sesalnya. (zwr)
