MATARAM — Rencana Pemerintah Pusat melalui Badan Urusan Logistik (Bulog) yang akan memasukkan 17 ribu ton beras impor ke NTB, ditanggapi oleh kalangan DPRD Provinsi NTB. Wakil Ketua DPRD NTB, Yek Agil mengaku pihaknya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi, terkait rencana mendatangkan 17 ribu ton beras impor ke NTB.
“Kami setuju beras impor masuk ke NTB, dengan catatan jika ketersediaan (stok) beras menipis di daerah,” kata politisi PKS ini, Selasa kemarin (14/11).
Namun sebaliknya dia akan menolak tegas masuknya beras impor ke NTB, kalau ketersediaan stok beras di daerah mencukupi. Karena bagaimanapun, masuknya beras impor ke NTB akan berakibat terhadap beras lokal hasil produksi petani di daerah. Sehingga hal itu bisa mengakibatkan kerugian bagi para petani lokal. “Jika ketersedian beras mencukupi di daerah, ngapain lagi terima beras impor,” tegasnya.
Sebab itu, rencana mendatangkan beras impor ke NTB harus melalui kalkulasi secara matang. Dengan demikian, jika nanti sampai beras impor masuk ke NTB, tidak sampai merugikan para petani lokal. “Kepentingan petani lokal kita harus diutamakan. Sehingga mereka tidak dirugikan dengan masuknya beras impor,” tandasnya.
Senada, Anggota DPRD NTB Lalu Hadrian Irfani mengatakan sebaiknya pemerintah daerah mengecek terlebih dahulu kesiapan stok beras petani lokal. Jika memang sudah tidak ada sama sekali, dan sangat dibutuhkan beras impor, maka itu tidak menjadi persoalan. “Namun sebisa mungkin tidak impor dulu jika masih ada stok di petani kita,” lugasnya.
Sehari sebelumnya Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi, dalam pertemuan dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB, menyampaikan siap mengawal program pemerintah pusat untuk stabilitasi harga beras di NTB. “NTB siap kawal program pemerintah pusat dan menjaga stabiliasi harga pangan,” tegasnya.
Pertemuan itu, Miq Gita, sapaan akrab Pj Gubernur NTB, juga memberikan arahan dan langkah-langkah strategis yang harus ditempuh ke depan, serta memberikan dukungan penuh untuk mempertahankan NTB sebagai lumbung pangan nasional.
“Ke depan NTB harus terus mempertahankan pada komponen harga, ketersediaan pangan, dan mekanisme kerja Bulog NTB,” jelas Miq Gita kepada Tim TPID.
Di sisi lain, pemerintah hadir melalui beberapa program, diantaranya bantuan pangan 10 kilogram (Kg) per keluarga penerima manfaat (KPM). Dimana NTB ada sekitar 603 ribu warga yang dapat bantuan pangan secara gratis setiap bulannya.
“Selanjutnya pemenuhan kebutuhan beras di pasar-pasar melalui program Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP), dan terakhir melalui pasar murah ke desa-desa,” ujar Miq Gita.
Untuk pelaksanaan berbagai program tersebut, tentu saja dibutuhkan stok beras yang cukup, guna menjaga inflasi dan membendung kenaikan harga beras. “Kurang lebih ada 8.700 ton beras yang akan disalurkan Bulog setiap bulannya di NTB, atau sekitar 19 persen dari konsumsi masyarakat NTB yang sejumlah 45 ribu ton beras setiap bulannya,” beber Miq Gita.
Dijelaskan, bantuan pangan awalnya dilaksanakan sampai bulan November 2023. Namun melalui rapat koordinasi terbatas (Rakortas) Presiden memerintahkan bantuan pangan dilanjutkan sampai Desember 2023, dan dilanjutkan kembali dari Januari sampai Juni 2024. “Bantuan pangan ini dilanjutkan karena dirasakan efektif membendung kenaikan harga beras di pasaran,” terang Miq Gita.
Dengan dilanjutkannya program bantuan pangan ini, tentu saja ketersediaan stok harus dihitung kembali oleh Bulog Provinsi NTB. Dimana saat ini Bulog NTB memiliki stok beras sebesar 15.775 ton. Sehingga kalau dikeluarkan setiap bulan sejumlah 8.700 ton, maka stok beras akan bertahan atau hanya cukup sampai dengan akhir Desember 2023 saja.
Disisi lain, pemerintah pusat juga meminta melanjutkan bantuan pangan agar stabilitas harga di tahun politik tetap terjaga, demi menjaga kondisifitas Negara dan inflasi terkendali. Selain itu, melalui rilis resmi Badan Pangan Nasional memperkirakan panen akan mundur 2 bulan menjadi bulan Mei 2024, karena pengaruh elnino.
“Karena itu, untuk menjaga inflasi harga beras dan kondusifitas Negara dipertimbangkan untuk dilakukan penambahan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk NTB dari provinsi lain, untuk kebutuhan bantuan pangan gratis, pemenuhan stok pasar, dan Gerakan Pasar Murah di desa-desa,” tutur Miq Gita.
Penambahan ini sangat realistis, mengingat panen di wilayah NTB 3 bulan ke November 2023 sampai dengan Januari 2024, masih dibawah kebutuhan konsumsi NTB, sehingga perlu penambahan stok CBP.
“Stok CBP ini akan masuk di pertengahan Desember 2023, dan akan disalurkan untuk program pada bulan Januari sampai dengan Maret 2024. Sehingga tidak akan mengganggu pembelian Bulog NTB pada panen raya Mei 2024,” pungkas Miq Gita. (yan/rat)
