MATARAM — Usulan tiga nama penjabat (Pj) Gubernur NTB akan mulai dibahas DPRD NTB pada Juni ini. Sejumlah partai politik (parpol) sudah menentukan sikap, siapa kandidat Pj Gubernur NTB akan dijagokan. Seperti PKB menjagokan Rektor UIN Mataram Prof. Masnun Tahir, dan PDIP akan mengusulkan Dr Agus Fatoni selaku Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Namun sebagian Parpol masih ada yang belum menentukan sikap. Seperti Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD NTB, Sudirsah Sujanto mengungkapkan, sejauh ini pihaknya masih menunggu dan melihat siapa saja nama kandidat Pj Gubernur yang mengemuka ke publik. “Kita masih wait and see,” ucap Sekretaris Komisi IV DPRD NTB ini kepada Radar Lombok, Rabu (7/6).
Diungkapkan, pihaknya masih mencermati terkait wacana nama kandidat Pj Gubernur terus mengemuka ke tengah publik. Dipastikan wacana nama kandidat Pj Gubernur akan dibahas di internal Partai Gerindra.
Kemudian keputusan Partai Gerindra NTB diteruskan ke Fraksi Partai Gerindra DPRD NTB agar bisa ditindaklanjuti. “Dalam waktu dekat ini kita bahas di internal partai,” terangnya.
Pihaknya tidak mempersoalkan apakah Pj Gubernur itu harus putra daerah atau bukan. Pihaknya tidak mau terjebak kepada persoalan tersebut. Namun terpenting menurutnya, Pj Gubernur itu harus bisa mengayomi semua kelompok kepentingan di NTB, punya kompetensi dan kapabilitas dalam memimpin di NTB.
Sehingga pihaknya tidak mempersoalkan apakah nanti Pj Gubernur itu putra daerah atau bukan. “Pasalnya, kita berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tidak masalah putra daerah atau bukan,” ungkap mantan Anggota DPRD Lombok Utara tersebut.
Demikian Partai NasDem juga belum menentukan sikap siapa kandidat Pj Gubernur yang akan diusulkan. Sekretaris DPW Partai NasDem NTB, Wahidjan mengatakan, DPW Partai NasDem dan fraksi belum melakukan pembahasan terkait siapa nama kandidat Pj Gubernur akan dijagokan.
Pihaknya terus mencermati terkait wacana nama Pj Gubernur mengemuka di tengah publik. “Kita tetap cermati wacana nama-nama Pj Gubernur yang muncul,” imbuhnya.
Namun begitu, pihaknya berharap, siapa nanti Pj Gubernur tetap mempertimbangkan prioritas bagi putra daerah. Menurutnya, banyak putra daerah yang dinilai memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh aturan sebagai Pj Gubernur.
Dengan Pj Gubernur dari putra daerah, maka diharapkan mampu menjaga dan mempertahankan situasi kondusif dan nyaman di daerah. Terlebih akan memimpin di tahun politik.
Meski kontestasi politik dipastikan memanas, namun kondisi daerah tetap stabil dan kondusif. “Peluang untuk tercipta situasi kondusif, itu lebih besar dilakukan oleh putra daerah,” pungkasnya. (yan)
