MATARAM – Provinsi NTB, khususnya Pulau Lombok telah mendapatkan predikat sebagai wisata halal terbaik di Indonesia dan dunia. Namun selama 2 tahun terakhir, masyarakat NTB sendiri tidak lagi akrab dengan wisata halal.
Brand wisata halal yang diwariskan oleh Gubernur NTB sebelumnya TGB M Zainul Majdi, sudah tak lagi menggema seperti dulu. “Program-program TGB banyak yang tidak dilanjutkan oleh Zul-Rohmi. Wisata halal itu program yang luar biasa,” ujar anggota Komisi II DPRD Provinsi NTB, Mohammad Akri yang membidangi Pariwisata.
Untuk menghidupkan kembali semangat wisata halal, dibutuhkan peran dari Dinas Pariwisata itu sendiri. Meskipun Zul-Rohmi fokus terhadap industrialisasi, bukan berarti tak bisa terus memajukan sektor pariwisata. Provinsi NTB memiliki banyak destinasi kelas dunia. Apalagi sebenarnya, NTB sebagai daerah tujuan wisata halal telah dikenal dunia. Sehingga tidak terlalu sulit untuk mempertahankan, merawat dan semakin memajukan brand wisata halal. “Untuk menghidupkan kembali, butuh ketelatenan, terutama Kadis Pariwisata,” kata politisi PPP ini kepada Radar Lombok.
Selain itu yang harus diingat oleh Zul-Rohmi, sektor pariwisata merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB. “Sektor pariwisata salah satu sektor sumber APBD NTB,” ucapnya.
Saat ini, kata Akri, sektor pariwisata memang sedang lumpuh akibat pandemi Covid-19. “Ini tentu butuh perhatian khusus, bagaimana bisa menghidupkan kembali apabila new normal nanti. Karena Covid-19 ini juga lumayan sudah 6 bulan, sektor pariwisata mati,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Provinsi NTB, Ainuddin menyadari bahwa sektor pariwisata belakangan ini anjlok. Namun dirinya optimis, pariwisata NTB akan mampu bangkit kembali. “Pariwisata pasti akan bangkit lagi,” katanya.
Selama 2 tahun terakhir, sektor pariwisata NTB anjlok disebabkan banyak faktor. Apalagi tahun 2018 terjadi gempa besar yang memberikan dampak buruk terhadap pariwisata. Setelah gempa, harus dilakukan recovery. Semua itu tentu saja membutuhkan waktu. “Sekarang pandemi Covid-19. Siapapun pemimpin daerah, pastilah pariwisatanya anjlok. Yang bisa kita lihat apakah beliau memperhatikan orang-orang atau pelaku pariwisata yang terdampak,” ujarnya.
Ainuddin menilai, Zul-Rohmi cukup memberikan perhatian terhadap para pelaku pariwisata. “Zul-Rohmi memiliki perhatian dan kesungguhan yang sama dalam memajukan pariwisata, tapi waktu dan kedaan yang membedakan dengan pemimpin sebelumnya,” terang Ainuddin.
Radar Lombok meminta penjelasan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, HL Moh Faozal terkait perkembangan wisata halal selama 2 tahun terakhir. “Pariwisata halal atau Halal Tourism sudah menjadi brandid pariwisata, itu jualan kita,” ucapnya.
Persoalannya, sebuah brandid tidak lepas dari pangsa pasar, situasi dan kondisi yang ada. Meski wisata halal terus digelorakan dan pangsa pasar berkembang, tidak akan berarti banyak jika terjadi pandemi. Bagaimana dengan anggaran pariwisata selama 2 tahun terakhir? Diungkapkan, sejak tahun lalu anggaran pariwisata banyak dialihkan untuk recovery. “Akibat gempa, digerus anggaran kita untuk recovery. Ketika sudah mulai pulihkan pariwisata, datang Covid-19. Sekarang anggaran memang sedang bermasalah,” ungkap Faozal.
Meskipun dari segi anggaran bermasalah, Faozal menegaskan bahwa komitmen untuk memajukan wisata halal tetap ada. “Dari sisi kebijakan dan komitmen, kita tetap kuat. Pariwisata dikaitkan angka kunjungan, hari ini tidak bisa kita standardisasi keberhasilan dengan angka kunjungan,” ujarnya.
Faozal sendiri tidak mengetahui berapa jumlah angka kunjungan wisatawan tahun ini. Apalagi tahun 2019 lalu, target kunjungan wisatawan juga tidak tercapai. “Kita tidak bisa bicara angka kunjungan, gak bisa kita hitung. Karena mancanegara jadi zero, seluruh destinasi terdampak. Kita bermain di domestik, kue kecil dan bagi-bagi banyak. Makanya saat ini kita fokus pembenahan destinasi saja. Jumlah angka kunjungan wisatawan belum berani saya publish, kan pandemi sejak Maret,” tutup Faozal. (zwr)
