MATARAM – Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB terus berupaya menggenjot penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penopang belanja pembangunan. Kinerja Bappenda NTB selama tiga tahun terakhir telah berhasil menggenjot penerimaan daerah yang bersumber dari sejumlah obyek pajak dan retribusi daerah.
Kepala Bappenda NTB Hj Eva Dewiyani memaparkan bahwa pada tahun 2021, penerimaan daerah yang bersumber dari PAD, seperti Pajak Daerah realisasi tahun 2021 sebesar Rp 1,418 trliun lebih dan realisasi 2022 naik menjadi Rp 1,706 triliun atau growth 20,30 persen. Retribusi Daerah, realisasi tahun 2021 sebesar Rp 10,448 miliar lebih, 2022 naik menjadi Rp 14,455 miliar lebih atau growth 38,35 persen.
Selanjutnya, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, realisasi tahun 2021 sebesar Rp 46,263 miliar lebih, 2022 naik menjadi Rp 50,616 miliar lebih atau 9,41 persen. Kemudian, Lain -lain PAD yang sah, realisasi tahun 2021 Rp 413 miliar lebih dan tahun 2022 naik menjadi Rp520,862 miliar lebih atau 25,96 persen.
“Dengan demikian jumlah total realisasi PAD tahun 2021 sebesar Rp 1,888 triliun lebih dan 2022 naik menjadi Rp 2,292 triliun lebih atau growth 21, 37 persen,” beber Eva Dewiyani, Kamis (2/11).
Eva meyebut bahwa persentase kontribusi PAD terhadap APBD pada tahun 2019 sebesar 34,77 persen, tahun 2020 sebesar 35,09 persen, tahun 2021 sebesar 35,45 persen, tahun 2022 sebesar 43,18 persen dan pada akhir tahun 2023 diestimasikan sebesar 48,35 persen. Menurut Eva, semakin meningkatnya kontribusi PAD terhadap APBD NTB menunjukkan kinerja penerimaan PAD NTB semakin bagus dan menigkat.
Ia juga memproyeksi penerimaan PAD pada tahun 2023 ini akan melampaui target, khususnya dari lima obyek pajak daerah, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan, Penerimaan Cukai Rokok, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Dari lima obyek pajak daerah itu, PKB menjadi yang paling potensial untuk digenjot kenaikan penerimaanya.
Untuk mendongkrak penerimaan PAD bersumber pajak daerah dengan obyek PKB, lanjut Eva, Bappenda NTB terus mendorong optimalisasi kinerja melalui layanan 24 jam nonstop selama tujuh hari dalam satu minggu, serta dengan menghadirkan berbagai inovasi seperti e-Samsat Delivery sebagaimana yang telah berjalan selama ini.
“Ini akan menjadi modal dan kekuatan utama Bappenda Provinsi NTB untuk merealisasikan pundi-pundi penerimaan PAD. Kami juga menghadirkan sejumlah inovasi dan memperbanyak layanan untuk menggenjot PAD dari PKB,” ungkap Eva.
Eva optimis PAD NTB pada tahun 2024 mendatang bisa lebih besar, seiring dengan adanya pertumbuhan potensi – potensi baru yang disertai penegakan hukum, serta melihat trend pertumbuhan PAD yang bertumbuh setiap tahunnya.
“Pertumbuhan PAD dari tahun 2021 hingga Oktober 2023 terus mengalami peningkatan. Karena itu, kami di Bappenda NTB optimis kondisi fiskal Pemprov NTB akan lebih baik di tahun 2024,” ucapnya optimis.
Oleh karena itu, Eva menambahkan, pada tahun anggaran 2024 menjadi momentum tahun penyehatan APBD NTB. Di mana belanja daerah akan difokuskan hanya pada program dan kegiatan prioritas. Sebagai dampaknya, belanja program dan kegiatan seluruh perangkat daerah, tentu akan mengalami rasionalisasi.
“Di tengah situasi sulit dan dilematis ini Bappenda Provinsi NTB akan terus berikhtiar meningkatkan capaian realisasi PAD untuk kemudian dapat seoptimal mungkin digunakan membiayai belanja program dan kegiatan seluruh perangkat daerah,” pungkasnya. (luk)
