MATARAM — Sejumlah persoalan menjadi Pekerjaan Rumah (PR) yang harus diselesaikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi, yang segera menggantikan Gubernur NTB Dr Zulkiflimansyah, yang masa jabatannya akan berakhir pada 19 September 2023 mendatang.
Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, Muzihir mengungkapkan salah satu persoalan yang harus secepatnya diselesaikan oleh Pj Gubernur NTB, adalah bagaimana melakukan langkah penyehatan terhadap APBD NTB, yang dalam beberapa tahun terakhir dibawah kepemimpinan Zul-Rohmi mengalami kondisi fiskal yang relatif sulit dan tidak sehat. “Saya kira PR yang harus secepatnya diselesaikan adalah penyehatan APBD,” katanya, Senin kemarin (4/9).
Walau begitu, pihaknya menyakini Lalu Gita Ariadi yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov NTB, akan mampu melakukan langkah penyehatan APBD.
Diharapkan dalam penyusunan APBD NTB 2024 ke depan, APBD sudah dalam kondisi sehat, dan sudah tidak ada lagi beban utang yang bisa memberatkan kondisi keuangan daerah. Selain itu, juga bisa dilakukan pencegahan terhadap ada sejumlah potensi sumber kebocoran pendapatan.
“Selaku Ketua TAPD, tentu beliau (Lalu Gita Ariadi) mengetahui potensi kebocoran itu, dan diupayakan untuk ditambal, sehingga tidak ada kebocoran lagi,” imbuh Muzihir.
Diharapkan pula, beban utang program tahun 2022 bisa diselesaikan secara tuntas pada tahun anggaran 2023. Meski diakui, hingga triwulan ke dua tahun berjalan 2023, tidak ada program kegiatan yang terlaksana. Sehingga ini menjadi PR berat yang harus diselesaikan Pj Gubernur. “Dan kita harapkan Pj Gubernur bisa menyelesaikan persoalan itu,” harapnya.
Senada dengan itu, Ketua Fraksi PPP DPRD Provinsi NTB, Mohammad Akri, S.Hi, mengatakan bahwa persoalan terdekat yang harus diselesaikan oleh Pj Gubernur NTB, adalah melakukan langkah penyehatan terhadap kondisi keuangan daerah yang relatif tidak sehat. “Yang paling dekat jadi PR adalah memulihkan kondisi keuangan daerah,” terangnya.
Adapun terkait persoalan kemiskinan dan pengangguran di NTB, pihaknya tidak bisa terlalu berharap untuk bisa diselesaikan oleh Pj Gubernur NTB. Karena Pj Gubernur NTB sendiri hanya menjabat selama satu tahun saja.
Selain itu, Pj Gubernur NTB juga menjabat dalam situasi digelarnya pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan, yakni Pemilu dan Pilkada 2024. Sehingga energi dan beban kerja Pj Gubernur NTB, tentu akan lebih banyak tersita untuk bagaimana terciptanya kondusifitas dan stabilitas di daerah.
“Bagaimana Pj Gubernur NTB bertugas dan tanggung jawab menjamin kondusifitas di daerah, ditengah persaingan politik di daerah,” ucapnya.
Sementara itu, Peneliti Pusat Studi dan Demokrasi UIN Mataram, Dr Agus, mengatakan yang paling utama sebenarnya PR Pj Gubernur adalah memfasilitasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.
Menurutnya Pj Gubernur NTB harus memastikan anggaran Pilkada 2024 tersedia dan cukup, memastikan netralitas ASN dalam masa tahun politik, memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat selama proses Pemilu berlangsung, dan melalukan pendidikan politik secara simultan. “Dengan begitu maka indeks demokrasi NTB bisa meningkat,” jelasnya.
PR Pj Gubernur berikutnya, adalah bagaimana pelayanan publik bisa berjalan lebih baik ditengah berbagai kekurangan sumber daya daerah dan suasana politik yang semakin meningkat tensinya.
Misalnya bagaimana angka stunting dan kemiskinan ekstrim NTB bisa dikurangi dalam mendukung Indonesia Emas 2045, bagaimana membayar utang daerah yang sangat memprihatinkan, dan bagaimana meningkatkan indeks pembagunan manusia NTB yang masih terbelakang. “Jadi banyak sekali PR Pj Gubernur yang sudah menanti,” tandasnya. (yan)
