SELONG – Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) di Desa Paokmotong Kecamatan Masbagik diresmikan, Kamis (14/9). Peresmian tersebut dihadiri oleh Gubenur NTB H. Zulkiflimansyah. APHT akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Lombok Timur terutama bagi warga di sekitar lokasi tersebut. Setelah mulai beroperasi APHT ini dinilai mampu menyerap ribuan tenaga kerja.
Acara peresmian juga dihadiri Sekda Lombok Timur dan sejumlah kepala OPD lingkup Pemkab Lombok Timur maupun Pemprov. Termasuk juga para Kades yang ada di Kecamatan Masbagik. Usai melakukan peresmian, gubernur bersama dengan para pejabat lainnya meninjau proses pembuatan rokok. “Pabrik pembuatan rokok itu menjadi pabrik rokok pertama di NTB. Kita harap pabrik yang ada Lombok Timur ini bisa memancing kabupaten -kabupaten lain untuk melakukan hal serupa. Dan pabrik ini juga kita harapkan bisa memancing pabrik yang lebih besar lagi,” kata Gubernur NTB Zulkiflimansyah.
Lebih lanjut disampaikan, keberadaan pabrik rokok ini diharapkan bisa menyerap hasil tembakau petani di NTB khususnya di Lombok Timur. Dengan demikian maka hasil tembakau para petani tidak lagi dikirim ke daerah lain bahkan ke luar negeri. “Selama ini desa disuruh untuk menenun kain, kemudian hasilnya dijual kepada para pelancong-pelancong yang datang ke Lombok. Seperti dari dari Surabaya, Jakarta dan Jawa Barat. Satu lembar kain dijual Rp 500 ribu. Kemudian kain yang dibeli dari NTB itu diubah menjadi baju dan dijual lagi ke NTB dengan harga yang jauh lebih mahal,” ungkapnya.
Sementara itu di tahun ini harga tembakau sangat mahal sehingga membuat petani tersenyum, bahkan bisa naik haji. Tapi tembakau kelas dunia yang dimiliki NTB itu kembali diproduksi dalam bentuk rokok kemudian beli dengan harga yang jauh lebih mahal oleh masyarakat NTB sendiri. Keadaan suatu daerah akan tetap miskin jika daerah itu tidak punya keberanian untuk mengolah bahan mentah yang dimiliki oleh daerah itu sendiri untuk menjadi produk yang punya nilai lebih tinggi.” Sudah saatnya sekarang kita mengatakan provinsi ini maju, karena kita ingin provinsi kita juga mampu mencicipi kemakmuran dan kesejahteraan,” ungkapnya.
Tidak ada proses pembangunan industri yang sepi dari ketidaksetujuan dan protes dari masyarakat. Pekerjaan yang paling berat bukan lah membangun industrinya atau mengubah tembakau menjadi rokok. Tapi bagaimana mengubah cara pandang dan berpikir masyarakat. Penolakan dan rintangan dinilai merupakan hal yang biasa dalam pembangunan, sebab untuk menuju kesuksesan memang penuh dengan rintangan dan perjalanan panjang.” Karena itu sebuah perjalanan panjang harus dimulai dengan langkah pertama. Apa yang dilakukan Lotim dengan lokasinya hari ini adalah keberanian untuk mengayunkan langkah pertama itu,” ungkapnya.
Diakui, memang akan ada protes akan ada demonstrasi karena masih ada yang merasa terganggu dengan APHT ini. Akan tetapi ia meyakini suatu saat nanti rokok di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia bisa dihasilkan dari Kabupaten Lotim. Oleh karena itu keberanian untuk melakukan langkah pertama harus didukung bersama.
Sementara itu Kepala Bappeda NTB Iswandi menyampaikan dengan adanya APHT ini diharapkan produsen rokok ilegal yang belum mendapatkan NPP BKC dari Bea Cukai dapat mendaftar masuk ke dalam APHT. Sehingga peredaran rokok ilegal di NTB dapat berkurang dan pendapatan negara dan daerah meningkat.” Dengan diresmikannya APHT ini kami harap tidak ada lagi rokok ilegal yang beredar di NTB,” ungkapnya.
Disebutkan produksi tembakau di NTB pada tahun 2019 sebesar 62.758 ton. Sedangkan pada tahun 2020 sebesar 57.096 dan tahun 2021 sebesar 52.631. ton. Sedangkan alokasi DBHCH NTB dalam kurun waktu empat tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 dana DBHCHT sebesar 342,9 miliar, tahun 2021 sebesar 318 miliar. Tahun 2022 sebesar 341 miliar dan tahun 2023 sebesar Rp 473,6 miliar.
Berdasarkan data dari kantor bea Cukai Mataram pada bulan Juli 2023 jumlah pabrik hasil tembakau yang ada di Pulau Lombok tercatat sebanyak 125 perusahaan, yang tersebar di Kabupaten Lotim sebanyak 73 perusahaan, di Kabupaten Lombok Tengah 21 perusahaan, di Kabupaten Lombok Barat sebanyak 10 perusahaan dan kota Mataram sebanyak 20 perusahaan. “ Pabrik atau perusahaan terbanyak di Lotim, maka pembangunan APHT maka pertama kali dimulai dari Lotim dengan jumlah tenaga kerja yang akan terserap di dalam APHT ini adalah kurang lebih 1000 orang lebih tenaga kerja yang dibutuhkan,” sebutnya.
Penyelenggaraan pabrik rokok ini disebut sebelumnya ini telah dilakukan proses sosialisasi dan seleksi calon penyelenggara maupun pelaku usaha. Sementara calon pelaku usaha yang akan masuk ke dalam APHT ini diperkirakan kurang lebih sebanyak 10 perusahaan.
Sementara itu PLT Bea Cukai Mataram Agustyan Umardani menyampaikan pendapatan negara dari sektor cukai cukup besar. Di seluruh Indonesia pendapatan negara sebesar Rp 216 triliun.” Untuk itu dengan adanya APHT ini dapat mengurangi dan membasmi peredaran rokok ilegal di NTB,” katanya.
Sekda Lotim HM. Juaini Taufiq menyampaikan untuk DBHCHT Kabupaten Lotim tahun 2023 sebesar Rp 78, 34 miliar. Dana tersebut sejauh ini telah digunakan untuk berbagi pembangunan di Lotim.” Alhamdulillah DBHCHT yang diberikan kepada kami sudah kami gunakan untuk berbagai keperluan,” terangnya.
Penggunaan DBHCHT Lotim dengan rincian untuk peningkatan kualitas bahan baku saprodi tembakau sebesar Rp 14,8 miliar. Program pembinaan lingkungan sosial berupa pemberian bantuan kepada petani tembakau dan modal UKM sebesar Rp 21,7 miliar. Upaya penegakan hukum kampanye gempur rokok ilegal sebesar Rp 4,6 miliar.
Selain itu DBHCHT Lotim juga digunakan untuk pembangunan rumah sakit di Kecamatan Masbagik dan pembayaran iuran BPJS sebesar Rp 34,6 miliar. Dan program prioritas berupa BPJS ketenagakerjaan kepada petani dan buruh tani dan kualitas lainnya sebesar Rp 2,4 miliar.(lie)
