Airlangga: Operasi Pasar Dilakukan Pemerintah untuk Kendalikan Harga Bahan Pokok

INSPEKSI PASAR: Rangkaian Kunker ke Bali, Menko Airlangga sempat lakukan inspeksi ke Pasar Rakyat Phula Kerti Denpasar. (ekon)

DENPASAR–Pada minggu kedua Desember 2021, harga minyak goreng curah secara nasional rata-rata sebesar Rp18.307 per liter atau mengalami kenaikan 2,84% dibandingkan bulan sebelumnya.

Sedangkan minyak goreng kemasan mencapai Rp18.249 per kg atau naik 6,94% (mtm). Sementara itu, harga minyak goreng kemasan sederhana khususnya di Provinsi Bali telah mencapai rata-rata Rp19.000 – Rp20.000 per liter.

Upaya meringankan beban masyarakat akibat lonjakan harga kebutuhan pokok khususnya minyak goreng, Pemerintah telah menyiapkan langkah untuk menstabilkan harga minyak goreng dengan mendorong pelaku usaha untuk menyediakan minyak kemasan sederhana sebanyak 11 juta liter seharga Rp14.000 per liter baik di ritel modern maupun langsung ke masyarakat melalui operasi pasar.

“Operasi pasar minyak goreng merupakan komitmen nyata Pemerintah dalam menjaga stabilisasi harga barang kebutuhan pokok masyarakat terutama menjelang Natal dan Tahun Baru 2022. Kami berharap masyarakat dapat membeli minyak goreng dengan harga terjangkau dan harga minyak goreng dapat berangsur stabil,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat meninjau operasi pasar minyak goreng di Pasar Rakyat Phula Kerti Denpasar Bali, Sabtu (18/12).

Antusiasme masyarakat sangat besar terhadap program ini dan mengaku sangat terbantu untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga yang terjangkau. Pemerintah terus mendorong distribusi penyaluran minyak goreng ke ritel modern dan masyarakat sehingga target 11 juta liter dapat tercapai pada akhir tahun 2021 ini.

BACA JUGA :  Menko Airlangga Apresiasi Rekomendasi Akademisi Unair untuk Penanganan Pandemi dan PEN

Pasar Rakyat Phula Kerti telah selesai direvitalisasi dan diresmikan pada Januari 2020. Pemerintah juga menggencarkan penggunaan transaksi non tunai di berbagai tempat, termasuk di pasar tradisional.

Masyarakat dapat melakukan transaksi non tunai dengan menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang merupakan standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia agar proses transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Di sisi lain, hal ini juga dapat meminimalisir penggunaan uang fisik di masa pandemi Covid-19 guna mengatasi penyebaran virus Covid-19.

Pemerintah juga sangat menghargai peran serta perbankan khususnya Bank Nasional Indonesia (BNI) dalam membantu menggerakan kembali aktivitas transaksi penjual dan pembeli di pasar tradisional tanpa mengabaikan protokol kesehatan melalui digitalisasi ekosistem pasar yang dilaksanakan di Pasar Phula Kerti ini melalui QRIS.

Hingga hari ini, tercatat jumlah UMKM yang menggunakan QRIS di Provinsi Bali mencapai 40.380 UMKM. Merchant QRIS di Provinsi Bali di dominasi oleh usaha mikro sebesar 54%, lalu disusul dengan usaha kecil 30%, usaha menengah 11%, usaha besar 4,6%, dan lainnya sebesar 0,3%.

BACA JUGA :  Presiden Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal di DIY dan Semarang

Sambil berkeliling mengunjungi kios-kios di pasar tersebut, Menko Airlangga juga berdialog dengan para pedagang dan secara simbolis menyerahkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BNI kepada UMKM binaan BNI. Menko Airlangga juga menyempatkan diri untuk berbelanja langsung berbagai kebutuhan pokok dari UMKM di sana mulai dari sayur-sayuran dan daging, termasuk juga makanan tradisional setempat.

Pemerintah terus mendukung pengembangan UMKM di Bali melalui program KUR. Penyaluran KUR di Provinsi Bali sampai dengan 14 Desember 2021 telah mencapai Rp6,97 triliun. Sedangkan penyaluran Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Provinsi Bali mencapai Rp400,8 milyar yang diberikan kepada 334.019 pelaku usaha mikro.

“Diharapkan UMKM di Provinsi Bali yang terdampak pandemi Covid-19 dapat segera bangkit kembali, sehingga dapat turut mendorong pemulihan ekonomi nasional,” pungkas Menko Airlangga.

Kegiatan ini juga turut didampingi oleh Anggota DPR RI Gde Sumarjaya Linggih, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Musdhalifah Machmud, dan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Mohammad Rudy Salahuddin dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomiman, serta Wakil Walikota Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa. (*/gt)