PRAYA – Pemda Lombok Tengah belum merencanakan pelelangan kendaraan dinas (randis) tahun 2020 ini. Meski banyak aset yang kondisinya layak untuk dilelang. Bahkan, pemda juga mengetahui kendaraan yang operasionalnya tinggi dibandingkan manfaatnya.
Kabid Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Tengah, Heni Juliani menguraikan, pemda enggan melelang asetnya karena merasa dirugikan. Setiap pelelangan, yang banyak mendapatkan jatah justru pihak pengusaha. Apalagi, pelelangan dilakukan secara terbuka dengan mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal inilah yang membuat jajaran pemda sulit mendapatkan saat pelelangan.
Karena itu, pihaknya juga sudah menyampaikan persoalan ini kepada pemerintah pusat agar tidak ada lagi lelang terbuka. Mengingat pelelangan terbuka merugikan pemda. Di mana seharusnya, pegawai yang menggunakan kendaraan itu seharusnya bisa dimiliki pegawai yang telah lama merawatnya. “Kalau pelelangan pasti yang dapat hanya showroom. Makannya kita tidak melakukan pelelangan lagi setelah sebelumnya hanya sekali. Kita berharap adanya pelelangan terbatas karena kita juga kasihan melihat ASN yang sudah lama menggunakan kendaraan itu. Malah saat pensiun tidak bisa mendapatkanya. Paling tidak itu bisa sebagai penghargaan mereka yang telah mengabdi untuk negara,” ungkap Heni, Senin (9/3).
Sebenarnya, sambung Heni, harus ada kriteria melakukan pelelangan. Agar ke depan para ASN yang sudah menggunakan kendaraan tersebut berpeluang untuk mendapatkan kendaraan itu lagi. “Makanya untuk tahun 2020 ini, kita belum membicarakan masalah pelelangan aset yang kita miliki di daerah. Meskipun saat ini, aset yang bisa dilelang ada,” jelasnya.
Heni juga mengaku sudah mendata seluruh aset daerah tapi belum berkomunikasi dengan KPKLN. Baru kemudian akan diserahkan kepada pemerintah. “Kita masih belum ada rencana lelang. Makanya kita masih belum melakukan komunikasi,” jelasnya. (met)
