MATARAM—Usai perombakan komposisi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB disibukan dengan menggelar konsolidasi internal.
Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Muhammad Suruji mengatakan, dari awal Januari, pihaknya masih sedang sibuk merumuskan terkait persiapan konsep kebijakan di seluruh SMA/SMK dan SLB serta yang lainnya. Namun yang menjadi fokus belum lama ini adalah terkait biaya SPP bagi siswa.
“Dalam hal biaya memang dari dulu sudah ada. Hanya saja bagaiamana caranya kebijakan tersebut bisa berpihak terhadap masyarakat,” ungkapnya, Rabu (4/1).
Setelah pihaknya sudah menuntaskan semua persoalan yang ada di internal, terangnya, baru kemudian akan turun keliling melakukan sosialisasi. Kebijakan sosialisasi akan dilaksanakan bersama LSM, Dewan Pendidikan, SKPD dan semua komponen yang berkaitan dengan dunia pendidikan.
Dalam konsolidasi nanti, bebernya, akan dibeberkan terkait persoalan biaya SPP. Besaran jumlah SPP yang akan dikenakan dipastikan tidka lepas dari kondisi riil di lapangan.
[postingan number=3 tag=”pendidikan”]
Menurut Suruji, melihat dari kisaran jumlah biaya SPP yang paling tinggi adalah sekitar Rp 150 ribu setiap bulan. Berdasarkan kondisi tersebut, pihaknya akan tetap pertimbangkan dan sesuaikan. "Kami tetap akan sesuaikan, agar tidak terjadi ketimpangan," tambahnya.
Terpisah, pengamat pendidikan sekaligus Ketua Badan Akreditasi Pendidikan Sekolah/Madrasah (BAP S/M) NTB, Suyanto, menyambut perubahan ini dengan sangat positif. Terkait kebijakan yang akan dilakukan pihak Dikbud, dirinya tetap menunggu hasilnya.
Hanya saja dari pengamatannya saat ini, perubahan yang terjadi di tataran dinas tersebut sudah semestinya dilaksanakan. Ini mengingat budaya dan pendidikan memang sejak dulu senantiasa berubah-ubah.
Suyanto yakin dengan dibentuknya perubahan ini, tujuannya untuk perubahan yang lebih baik. Namun tetap saja ia percaya perubahan akan da tergantung pengelolanya.
"Setiap perubahan yang dilakukan pusat, pasti memiliki tujuan yang baik," ungkpanya. (cr-rie)
