SELONG—Kasus dugaan pungutan liar (Pungli) bantuan mesin tempel dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) untuk para nelayan di wilayah Selatan Lotim terus didalami Satreskrim Polres Lotim. Kasus Pungli ini bahkan diduga melibatkan oknum polisi dan oknum pegawai di DKP itu sendiri.
Sejak kasus ini terkuak, kepolisian langsung bergerak untuk memastikan kebenaranya. Sejumlah pihak telah diperiksa untuk dimintai keterangannya, baik itu yang menerima Pungli maupun mereka yang memberikan. “Kasus dugaan Pungli tetap kita proses ,” tegas Kapolres Lotim melalui Kasatreskrim Polres Lotim, AKP Wendi Oktariansyah, ditemui diruang kerjanya, Selasa (1/11).
Sejauh ini lanjutnya, mereka telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang ada keterlibatan dengan kasus ini. Mereka yang telah diperiksa, diantaranya Kadis DKP Lotim, oknum polisi, termasuk kelompok yang menerima bantuan. “Mau terkait atau tidak kita panggil,” tandasnya.
Baru-baru ini mereka juga melakukan pemeriksaan terhadap Ajudan Wakil Bupati Lotim. Dia diperiksa karena ada kaitannya dengan kasus yang sedang mereka tangani ini. Yang jelas lanjutnya, semua pihak yang ada sangkut-pautnya dengan bantuan itu tetap akan dipanggil untuk dimintai keterangan. “Kita dalami siapa yang diberikan uang, dan cara diberikan ,” urai Wendi.
Terkait masalah ini, sebelumnya Bupati Lotim, Ali BD meminta agar pelakunya segera ditangkap. Bahkan ia menyarankan mencari tau siapa oknum yang melakukan Pungli itu. Karena tak dipungkri Pungli ini dilakukan oleh oknum tertentu yang mengaku dirinya sebagai petugas dari dinas terkait. “Bisa saja itu bukan orang DKP, tapi orang luar. Kalau ditangkap itu lebih bagus,” pinta Ali BD.
Dijelaskan, sesuatu dikatakan Pungli jika orang tersebut sengaja memperlambat proses pelayanan ke masyarakat. Di balik itu, mereka mencari keuntungan tertentu untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain. Untuk itu, persoalan ini jangan dibiarkan terus terjadi. (lie)
