PRAYA-Mantan Kabid Kepegawaian RSUD Praya, Abdullah akhirnya angkat bicara soal dugaan pungutan liar (pungli) tenaga sukarela yang menyeret namanya.
Dimana sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan NTB membeber hasil temuannya terkait dugaan pungli tersebut. Dimana ORI NTB mencatut dua nama oknum pegawai RSUD Praya. Namun, kedua nama itu sudah diserahkan ke Pemkab Lombok Tengah dan belum ada kejelasan sanksi sampai sekarang.
Belakangan, Abdullah selaku salah satu mantan kabid yang disebut terlibat menyesali pencatutan namanya dan pemberitaan yang beredar di media massa. Dia mengaku, masalah pungli itu sama sekali tidak melibatkan dirinya. Terlebih, 98 tenaga sukarela yang bekerja tanpa surat keputusan (SK).
Abdullah mengaku, sejak tahun 2016 telah terjadi monopoli kebijakan di internal RSUD Praya. Dirinya selaku Kabid Kepegawaian sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam urusan perekrutan tenaga sukarela. Kecuali, tahun 2015 sebanyak 133 tenaga sukrela. ‘’Namun, semuanya tenaga ini sudah memiliki SK dan tidak ada masalah,’’ klaimnya.
[potingan number=3 tag=”pungli”]
Nah, tahun 2016 kemudian terjadi lagi prekrutan tenaga sukarela besar-besaran tanpa melibatkan dirinya. Semua ini terjadi karena adanya monopoli kebijakan di internal lembaga layanan kesehatan itu. Tenaga sukarela yang direkrut tahun itu hanya memiliki surat tugas saja tanpa SK. ‘’Tak heran jika kemudian itu menjadi temuan Ombudsman,’’ cetusnya.
Semua perekrutan itu, lanjut Abdullah, ditangani oleh Kabid Keperawatan H Mutawalli dan Kasi Keperawatan H Ikrom. Tapi anehnya, dirinya yang menerima pil pahit akibat informasi dugaan pungli tersebut, karena namanya diseret selaku pelaku. ‘’Saya yang tidak pernah berbuat apa-apa, malah di-nonjob-kan. Sementara orang yang melakukannya malah enak-enak mendapatkan jabatan,’’ sesalnya.
“Saya tidak iri dengan jabatan mereka. Hanya saja yang paling sakit, saya yang tidak pernah berbuat, malah saya kena imbas dan nama saya kok disebut sebagai pelaku pungli,” tambahnya.
Sementara mantan Kabid Keperawatan RSUD Praya, H Mutawalli yang dikonfirmasi mengaku belum siap memberikan keterangan. ‘’Lain kali saja,’’ katanya singkat dihubungi via ponselnya. (cr-ap)
