MATARAM–Pemerintah kelurahan diminta membentuk tim pemantau penyakit masyarakat (pekat) di wilayahnya masing-masing.
Tim ini nantinya melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Kasat Pol PP Kota Mataram Khairul Anwar mengatakan, Satpol PP tentunya tidak bisa mengawasi sepenuhnya 50 kelurahan yang ada di Kota Mataram. Namun Pol- PP nantinya bersifat memback-up." Kami harapkan kelurahan membuat tim khusus pemantau pekat," katanya Selasa kemarin (20/9).
Ia menjelaskan, pihaknya kerap menerima informasi keberadaan kos-kosan yang disalahfungsikan. Kemudian masih sering terjadi pencurian. Pada posisi ini tentunya Pol PP tidak bisa intens mengawasi melainkan masyarakat setempat yang lebih tepat bisa mamantau dan mengawasi aktivitas di wilayahnya masing-masing." Seperti kemarin penggerebekan pelaku mesum di kos-kosan di salah satu kelurahan," kata Khairul.
Pada dasarnya untuk ketertiban umum memang menjadi tugas dan fungsi Pol PP. Tetapi masyarakat terutama kelurahan juga sangat berperan, sehingga dibentuk petugas trantib di setiap kelurahan melalui Linmas. Pihaknya sudah memetakan wilayah-wilayah yang masih rawan menjadi lokasi pekat ini.
Beberapa wilayah yang masih tercatat rawan yakni seperti dikawasan bagian selatan tepatnya di kawasan Pegesangan Kota Mataram. Kamar kos sering dijadikan tempat mesum. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya pengawasan dari pemilik kos itu sendiri. " Setiap tempat kos harus ada pengawas atau penjaga," katanya.
Terpisah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) juga bergerak untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Mataram. Salah satu upaya yang dilakukan dengan memperkuat keberadaan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) di masyarakat." Kita perkuat FKDM dalam melakukan pengawasan," terang Kepala Bakesbangpoldari Rudi Suryawan. Apalagi semua kelurahan sudah memiliki Babhinsa atau Bhabinkamtibmasnya diharap keberadaan mereka bisa membantu dalam menjaga kondusifitas daerah.(ami)
