PEKANBARU–Pemerintah terus berupaya mendorong peningkatan daya saing UMKM dan kontribusinya terhadap ekonomi Indonesia, salah satunya dengan terus mengkaji dan memperbaiki kebijakan pembiayaan UMKM baik di masa lalu maupun yang masih berjalan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pentingnya kajian dan perbaikan kebijakan-kebijakan UMKM yang telah ada di Indonesia yang disesuaikan dengan tantangan saat ini.
Dengan demikian, kebijakan dapat dikembangkan dari kebijakan yang telah ada dan tidak perlu memulai dari nol.
Hal ini dapat meningkatkan efektivitas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembiayaan UMKM di Indonesia.
Dengan kebijakan yang tepat, pemerintah optimis peran UMKM yang merupakan critical engine bagi perekonomian Indonesia dapat terus meningkat.
“Saat ini kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai 61% dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja mencapai 97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Diharapkan juga, kontribusi UMKM terhadap ekspor non migas yang saat ini baru mencapai 16% dapat ditingkatkan,” ungkap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan Keynote Speech secara virtual pada Kuliah Umum dan Kajian Buku Pembiayaan UMKM Batch IX di Universitas Islam Riau, Pekanbaru (25/05).
Bila melihat ke belakang, berbagai kebijakan UMKM guna memperkuat permodalan telah dilaksanakan mulai dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) hingga tahun 1999, seperti Kredit Bimbingan Masyarakat (BIMAS), Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), dan Kredit Candak Kulak.
Setelah tahun 1999, kebijakan pembiayaan UMKM dilanjutkan dan dikembangkan oleh pemerintah berupa Pembiayaan Ultra Mikro (Umi), Pembiayaan Mikro, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Melalui skema subsidi bunga, suku bunga KUR dapat diturunkan hingga mencapai titik terendah yaitu 6 persen efektif per tahun.
Selanjutnya, pada masa pandemi Covid-19 pemerintah memberikan tambahan subsidi bunga 6 persen pada tahun 2020 sehingga suku bunga KUR 0 persen pada tahun 2020.
Pada tahun 2021 dan 2022, Pemerintah memberikan tambahan subsidi bunga lagi sebesar 3 persen sehingga suku bunga KUR hanya 3 persen.
Dalam upaya meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan, pemerintah terus menambah fasilitas KUR agar dapat diakses secara lebih luas.
Integrasi program Kartu Prakerja dengan KUR menjadi salah satu kunci munculnya UMKM baru yang berdaya saing.
Peserta program Kartu Prakerja, setelah mendapat pembekalan, diharapkan dapat mengakses permodalan dan siap berwirausaha.
“Pemerintah telah mengintegrasikan program Kartu Prakerja dengan KUR, menambah skema KUR Super Mikro (di bawah 10 juta) untuk pekerja terkena PHK dan ibu rumah tangga, serta melakukan kebijakan KUR khusus bagi korporatisasi baik petani maupun nelayan. Dari segi anggaran, pemerintah telah melakukan front loading berbagai kebijakan insentif fiskal dan perlindungan sosial di awal tahun ini sebagai keberpihakan dan dukungan terhadap UMKM,” ungkap Menko Airlangga.
Dalam kegiatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Iskandar Simorangkir menyampaikan bahwa peran penting UMKM juga dapat dipelajari dari negara lain yang telah berhasil mendorong UMKM dalam pembangunan ekonomi, seperti Jepang dan Korea Selatan.
Hal-hal yang dapat diperlajari, di antaranya melalui peningkatan produktivitas SDM, peningkatan keterlibatan UMKM dalam Global Value Chain, dan pembentukan ekosistem kelembagaan yang terintegrasi dengan kebijakan pemerintah.
Acara Kajian Buku Pembiayaan UMKM dibuka oleh Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L.
Dalam sambutannya, Rektor menyoroti pentingnya kajian buku Pembiayaan UMKM ini dan meyakini bahwa buku ini dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi panel dengan narasumber Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal Ferry Irawan dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Detri Karya, S.E., M.A.
Pada sesi diskusi panel tersebut, Prof Detri mengungkapkan bahwa generasi Z berpotensi menjadi pelaku UMKM berkinerja baik dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi.
Menganggapi hal tersebut, Asisten Deputi Ferry Irawan menyampaikan bahwa integrasi ekosistem digital dengan bisnis UMKM menjadi salah satu fokus pemerintah saat ini karena terbukti mampu meningkatkan efisiensi bisnis dan pemasaran.
Turut hadir pada acara tersebut jajaran pimpinan wilayah bank penyalur dan penjamin KUR, perwakilan dari Dinas Perdagangan, Industri, dan Koperasi Provinsi Riau, serta civitas akademika Universitas Islam Riau.
Kuliah Umum dan Kajian Buku Pembiayaan UMKM juga diikuti oleh berbagai pelaku UMKM di Pekanbaru, antara lain pengusaha makanan, kopi, aksesoris, serta tekstil khas Pekanbaru. (*/gt)
