MATARAM–Nampaknya sepeda listrik akan menjadi tren di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemerintah Provinsi) NTB tahun 2021.
Tercatat, ada tiga organisasi perangkat daerah (OPD) yang menganggarkan pembelian sepeda listrik yang kerap dipromosikan Gubernur NTB Zulkieflimansyah itu. Tidak tanggung-tanggung, penganggaran dari tiga OPD ini mencapai Rp 419 jutaan.
Rinciannya, Sekretariat DPRD NTB Rp 200 juta, Dinas Kesehatan NTB Rp 40 juta, Badan Pengembangan SDM (BPSDM) NTB Rp 179,2 jutaan. Data ini terpampang jelas di rencana umum pengadaan (RUP) tahun anggaran 2021. Sejauh ini baru tiga OPD yang terlihat menganggarkan pembelian sepeda listrik. Karena dari puluhan OPD, belum ada setengahnya yang mengisi RUP di Sistem RUP (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) per Kamis (28/1/2021).
Terkait pengadaan sepeda listrik ini, Kepala BPSDM NTB Ir. Wedha Magma Ardhi membenarkannya. Kata dia, yang dibeli nanti adalah sepeda listrik produk lokal yang selama ini dipromosikan Gubernur NTB Zulkieflimansyah. “Ya buatan lokal NTB,” singkatnya, Kamis (28/1/2021).
Sementara itu, Kepala Dikes NTB dr. L. Hamzi Fikri mengaku akan mengecek dahulu penganggaran pembelian sepeda listrik itu. Dan jika memang benar sudah diajukan oleh Kepala Dikes NTB sebelumnya, maka pihaknya nanti akan rapat internal dahulu. “Kami perlu diskusikan dulu dengan struktural dan koordinasi dengan bagian terkait,” tutupnya.
Sementara itu, Sekretaris Sekretariat DPRD NTB Mahdi yang dikonfirmasi membenarkan bahwa Sekretariat DPRD NTB mengajukan pengadaan sepeda listrik pada tahun anggaran 2021. “Benar ada pengadaan sepeda listrik di tahun 2021,” ungkapnya.
Adapun yang nanti akan dibeli yakni sepeda listrik sesuai yang dipromosikan Gubernur. Tetapi tentu kata Mahdi akan dilihat dahulu spesifikasi dan standar sesuai dengan anggaran yang ada.
Yang jelas, pengadaan sepeda listrik ini sebagai upaya mendukung program industrialisasi yang digaungkan Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi). Soal kondisi masih pandemi covid-19, pihaknya akan mengkaji apakah melanjutkan pembelian atau tidak. “Nanti kita kaji terlebih dahulu karena ini menjadi program dalam mensukseskan industrialisasi di NTB,” katanya. (sal)
