TANJUNG–Persoalan lahan Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) 1 Tanjung antara pemilik lahan dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Pemerintah Provinsi NTB tak kunjung tuntas. Alhasil pemilik lahan pun akhirnya memagari areal SLBN itu, Jumat (15/1).
Hendra Wiraksa selaku pemilik lahan mengaku sudah menyomasi Bupati KLU, Kepala Dikpora KLU, Kepala BPKAD KLU, Kepala UPTD, Dikpora NTB, dan Kepala SLBN 1 Tanjung. Tetapi tak kunjung ada respons memuaskan soal pembayaran lahan yang dipergunakan membangun SLBN seluas 40 are itu. Sehingga akhirnya dipagari. “Saya sudah layangkan somasi, jika tidak digubris maka akan kita tempuh jalur hukum,” ungkapnya.
Diungkapkan, pada 2019 lalu sudah digelar pertemuan antara dirinya dengan perwakilan Pemerintah KLU dan Pemprov NTB. Di sana pihaknya dijanjikan bahwa lahan itu akan dibebaskan segera. Namun tidak ada tindak lanjut, sehingga berujung somasi. Bahkan sebelum dipagari sudah dipasangi papan informasi yang menegaskan bahwa lahan tersebut miliknya. “Masalahnya saya juga akan manfaatkan lahan ini. Tim advokat kami sedang bekerja saya harap akan ada hasil dari somasi ini,” harapnya.
Terpisah, Kepala BPKAD KLU Sahabudin menjelaskan, hasil komunikasi terakhir dengan Pemprov NTB, Pemerintah KLU harus membebaskan lahan tersebut. Pihak Pemprov sudah berkoordinasi dengan KPK. Karena idealnya, SLBN yang dihibahkan oleh Pemerintah KLU ke Pemprov NTB harus klin dan klir. “Kami sudah bersurat ke provinsi, dan mereka (Pemprov NTB) sudah konsultasi ke KPK sarannya KPK ketika ini bermasalah maka itu menjadi tanggung jawab pemberi hibah dalam hal ini Pemda Lombok Utara,” jelasnya.
Untuk itu pihaknya akan melakukan komunikasi dengan Bupati dan PLT Sekda KLU mengenai persoalan ini. Apakah bisa dianggarkan di APBD 2021 atau di APBD Perubahan 2021. Pihaknya berharap segera ada solusi terbaik untuk semua pihak sehingga aktivitas belajar-mengajar di SLBN tidak sampai terganggu. “Kita akan koordinasi lagi termasuk dengan provinsi, intinya kita akan selesaikan baik-baik,” pungkasnya. (flo)
