Tak Dilibatkan LSMC 2023, karena Astindo Bukan Mitra Dispar

Jamaluddin Malady (RATNA/RADAR LOMBOK)

MATARAM — Pelaksanaan event Lombok Sumbawa Motocross Competition (LSMC) 2023, menyisakan persoalan. Pelaku pariwisata meluapkan kekecewaannya karena tidak dilibatkan dalam mega proyek Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI, yang mencapai Rp 24 milliar tersebut.

Menanggapi itu, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, Jamaluddin Malady memberikan penjelasan mengenai tidak terlibatnya Asosiasi Travel Indonesia (Astindo) dalam event Kejurnas Motocross Competition 2023 tersebut. Alasannya, karena Astindo bukan lembaga untuk promosi pariwisata. Ditambah lagi Astindo mitra kerjanya adalah Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, dan bukan Dispar NTB.

“Kenapa tidak semua (asosiasi pariwisata) protes ? Kenapa satu saja (Astindo, red). Karena yang kita libatkan langsung BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah), induknya.  Kalau Astindo itu mitranya Dinas Perhubungan,” jelas Jamaluddin, saat dikonfirmasi, Senin (27/11).

Komandan Lapangan MotoGP Mandalika 2023 ini juga menjelaskan, bahwa asosiasi yang dilibatkan Pemprov dalam LSMC 2023 adalah yang berkaitan dengan promosi pariwisata. Adapun Astindo adalah asosiasi yang menyediakan paket perjalanan wisata saja, dimana mitra kerjanya adalah Dinas Perhubungan.

“Ini Motocross roda dua, bukan travel. Kecuali tamu-tamu ini naik bus pakai travel, iya (Astindo dilibatkan, red). Tapi ini kan bawa motor, riding,” tegas Jamaluddin.

Astindo sambung Kadispar, tidak memiliki ranah untuk promosi pariwisata. Astindo dalam hal ini memiliki kapasitas saat menyambut tamu yang sudah datang. “Nah inikan tamunya bawa motor (sendiri). Masa naikkan motornya diatas travel,” tambahnya.

Baca Juga :  PUPR NTB Perkirakan Kerugian Mencapai Rp 15 Miliar

Disampaikan Jamaluddin, setiap asosiasi sudah memiliki mitra kerja masing-masing. Sebagai contoh, Dinas PUPR memiliki mitra kerja dengan kontraktor. Demikian pula dengan Astindo yang sudah memiliki mitra kerja dengan Dishub NTB.

Kemudian soal anggaran sebesar Rp 24 milliar yang digelontorkan Kemenparekraf RI yang dinilai mubazir untuk satu event. Jamaluddin menjelaskan bahwa anggaran sebesar itu bukan hanya untuk membiayai roadshow di empat kota besar di Indonesia, yakni Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya saja. Tetapi juga untuk anggaran sejumlah rangkaian event LSMC di Lombok-Sumbawa, mulai dari E-Sport Competition, pemilihan duta soprt tourism, touring jelajah Sumbawa, parade otomotif, explore Lombok community, grass track dan motorcross, sasambo custom fest, sasambo creative fest, sound of noise, serta touring jelajah Lombok.

“Ribuan item yang kita kerjakan, termasuk yang tadi malam ekonomi kreatif kita. Bayangkan, berapa ribu orang yang hadir menyerbu UMKM, karena penonton tidak boleh bawa makanan dan minuman,” terangnya.

Kemudian soal tudingan dalam penganggaran terdapat dugaan banyak permainan. Mantan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) NTB ini mengaku siap diperiksa oleh Inspektorat dan aparat penegak hukum (APH). “Nanti kami diperiksa APH, atau Inspektorat. Semua kita diperiksa, kan dipertanggungjawabkan satu rupiah yang keluar,” ucapnya.

Terakhir, sebagai Kepala Dispar NTB yang dipercaya Kemenparekraf RI untuk mengelola event LSMC 2023, Jamaluddin menyampaikan permintaan maaf kepada semua asosiasi di NTB yang tidak dilibatkan dalam event Lombok Sumbawa Motocross Competition 2023.

Baca Juga :  5.812 Pelamar Ikuti Seleksi PPPK Guru di NTB

“Kepada seluruh asosiasi yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Saya menyampaikan permintaan maaf dari ujung kaki sampai ujung rambut. Bukan saya tidak melibatkan. Saya juga bukan Menteri Pariwisata. Kan uangnya dari Menteri Pariwisata. Mohon maaf semuanya,” pinta Jamaluddin.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Travel Indonesia (Astindo) NTB, Sahlan M Saleh mengaku kecewa lantaran tidak dilibatkan dalam event Kejurnas Motocross Competition 2023. “Memang launching banyak asosiasi yang diundang. Tetapi tidak ada satupun asosiasi yang dilibatkan dalam kegiatan ini,” ucapnya.

Sahlan menegaskan, suksesnya pariwisata NTB tidak bisa dijalankan sendiri oleh pemerintah daerah. Hal itu tentunya harus dengan melibatkan pihak swasta yang memiliki goal (tujuan) untuk kemajuan usaha. “Kalau jalan sendiri, kami mencurigai ada apa dengan anggaran tersebut,” ujar Sahlan curiga.

Ia melihat anggaran untuk event (LSMC) tersebut sangat besar, namun tidak pernah melibatkan organisasi yang bisa membantu promosi dan lainnya. Jika hanya untuk branding NTB dan satu kegiatan, maka anggaran tersebut dinilainya terlalu banyak. “Saya tidak tahu apa goal kegiatan ini. Kalau hanya branding NTB Lombok-Sumbawa, menurut saya terlalu banyak anggaran itu,” ujarnya. (rat)

Komentar Anda