MATARAM –Komisi XI DPR RI menyoroti tidak adanya realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk calon tenaga kerja Indonesia oleh lembaga perbankan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Provinsi NTB sendiri lima besar nasional basis penyalur TKI di Indonesia. “Sangat mengecewakan serapan KUR TKI nihil. Kami di Komisi XI DPR RI akan membentuk panitia kerja (panja) KUR,” kata anggota Komisi XI DPR RI, H Wilgo Zainar dihadapan puluhan pimpinan industri keuangan perbankan dan non bank saat kunjungan kerja Komisi XI DPR RI, Rabu malam (3/8).
Pertemuan yang dihadiri juga dari unsur BI pusat dan OJK pusat serta pimpinan BI NTB, Prijono dan OJK NTB, Yusri tersebut, Wilgo mempertanyakan komitmen bank penyalur KUR TKI di NTB yang hingga saat ini realisasinya masih nihil. Padahal, pemerintah telah memberikan jaminan melalui anggaran yang sangat besar kepada Perum Jamkrindo dan PT Askrindo selaku lembaga penjamin KUR dalam mempermudah penyaluran KUR bagi TKI dan juga pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) khususnya usaha pemula dan juga sektor pertanian dan perikanan. “Kami akan meriview ulang masalah KUR ini dalam pembahasan di Panja nanti,” tandas legislator senayan dari daerah pemilihan Provinsi NTB ini.
Kunjungan kerja Komisi XI DPR RI ke Provinsi NTB yang dipimpin Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Supriyanto tersebut selain menyerap informasi masalah perkembangan industri keuangan baik itu perbankan maupun industri keuangan non perbankan, juga membahas masalah perekonomian secara umum Provinsi NTB dan persoalan lainnya yang berkaitan dengan keuangan.
Dalam pertemuan dengan puluhan industri keuangan di Hotel Golden Palace tersebut, Wilgo bersama anggota Komisi XI DPR RI lainnya mempertanyakan peran lembaga perbankan di NTB dalam penyaluran KUR baik itu untuk UMKM maupun TKI.
Perbankan di NTB lebih memberikan perhatian dalam penyaluran KUR di sektor perdagangan dan ritel. Padahal, program unggulan di Provinsi NTB itu adalah sektor pertanian, perikanan dan pariwisata. Selaras dengan program unggulan NTB yakni Sapi Jagung dan Rumput Laut (PIJAR). Namun justru program tersebut minim disentuh untuk program KUR oleh perbankan.“KUR TKI ini masih susah diakses. Begitu juga usaha pemula termasuk juga pelaku di sektor pertanian dan perikanan kesulitan mengakses KUR ini. Padadal, pemerintah sudah menjamin 70 persen kredit KUR tersebut,” ucap Ketua DPD Partai Gerindra NTB ini.
Persoalan KUR yang sekarang ini begitu susah diakses baik itu KUR TKI dan juga bagi usaha pemula dan sektor perikanan, menurut Wilgo akan menjadi catatan penting dalam pembasan Panja Komisi XI DPR RI nanti. Salah satu item yang akan menjadi perlu di review adalah masalah syarat KUR TKI, mempermudah akses KUR bagi usaha pemula serta sektor unggulan yang menjadi program prioritas di setiap daerah.”Akan lakukan review persyaratan KUR ini. Harus ada mediasi antara pemerintah, lembaga penyalur dan perbankan. Termasuk juga nanti bisa saja mengarahkan untuk membentuk lembaga khusus penyalur KUR,” pungkasnya. (luk)
