SELONG—Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengaku prihatin dengan sejumlah tragedi yang menimpa para Tenaga Kerja Indonesia (TKI), khususnya dari Lotim sendiri. Termasuk peristiwa karamnya kapal di perairan Batam beberapa hari lalu yang didalamnya juga banyak TKI asal Lotim.
Untuk meminimalisir peristiwa itu, Pemkab pun kini terus berupaya untuk mencegah keberangkatan TKI illegal. Hal ini harus menjadi perhatian semua pihak terkait, termasuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dissosnakertran) setempat. “Namun Dissosankaretan tetap melakukan sosialisasi kepada para calon TKI agar mereka berangkat resmi,” kata Wakil Bupati Lotim, Khaerul Warisin, Senin (7/11).
Menurutnya, banyak TKI Lotim yang berangkat secara illegal, disebabkan proses keberangkatan sebagai TKI resmi masih rumit. Dari itu, dalam waktu dekat akan segera dioperasionalkan Kantor Imigrasi khusus di Lotim. Keberadaan Kantor Imigrasi ini lanjutnya, sebagi bentuk kerjasama pihak Pemkab dengan Imgrasi. “Kalau Imigrasi sudah beroperasi di Lotim, ini merupakan salah satu cara untuk mencegah keberangkatan TKI illegal,” yakinnya.
Kantor Imigrasi Lotim direncanakan mulai beroperasi bulan depan (Desember). Bahkan Pemkab setempat sudah menyiapkan lahan untuk di hibahkan dengan luas sekitar 20 are. Namun sebelumnya, pihak Imigrasi terlebih dahulu akan menyewa gedung untuk dijadikan kantor sementara. Jika semua sudah siap, Imigrasi Lotim akan mulai beroperasi. “Jadi kita akan mengurus semua dokumen keberangkatan masyarakat sebagai TKI, cukup di Lotim. Mereka tidak perlu lagi ke Mataram atau ke Sumbawa,” kata Warisin.
Yang jelasnya lanjutnya, pihaknya kini akan lebih intens melakukan koordinasi dengan Dissosnakertran, termasuk BNP2TKI NTB. Bagaimana lebih memperbanyak turun memberikan sosialiasi ke masyarakat, memberikan pemahaman supaya tidak nekat bekerja keluar negeri dengan menggunakan jalur tikus. “Kita perlu adakan pertemuan dengan pihak terkait, supaya masalah seperti ini (Laka Laut) jangan terjadi lagi,” lanjutnya.
Terkait santunan bagi TKI yang tewas Laka Laut di perairan Batam, ia mengaku itu akan diupayakan. Meski masalah ini Pemkab tidak menyiapkan anggaran khusus, namun pihaknya tetap akan berupaya memberikan sejumlah santunan kepada pihak keluarga TKI yang menjadi korban. “Kita akan minta ke pihak Dissosnakertran untuk segera memberikan santunan. Ini yang akan kita bicarakan dengan pihak dinas tenaga kerja,” pungkas Warisin. (lie)
