Rapat Kerja Anggaran: Menko Airlangga Usulkan 61 Program Prioritas di Tahun 2023

RAPAT ANGGARAN: Menko Airlangga ketika melakukan rapat kerja anggaran tahun 2023, bersama Banggar DPR RI, Senin (6/6).

JAKARTA–Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Kerja Anggaran yang membahas Pagu Indikatif Kementerian Koordinator di Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat RI, Senin (6/6).

Kesempatan itu, Menko Airlangga menyampaikan bahwa dunia saat ini sedang menghadapi Badai yang Sempurna (The Perfect Storm) dan krisis multidimensi yang terjadi pada saat bersamaan, dengan kompleksitas yang tinggi.

Dengan demikian, dunia saat ini dihadapkan pada tantangan dan krisis 5C yakni: Covid-19, yaitu krisis karena pandemi Covid-19 yang diharapkan segera berakhir sehingga bisa menjadi tailwind yang mampu mendorong pemulihan ekonomi global;

Conflict, yakni krisis akibat konflik Rusia – Ukraina yang mengakibatkan disrupsi rantai pasok dunia (supply chain disruption) terutama pangan dan energi,sehingga meningkatkan harga komoditas dunia;

Climate Change, yakni krisis akibat perubahan iklim yang mengakibatkan meningkatnya suhu global dan berdampak pada degradasi lingkungan, bencana alam, cuaca esktrem, kerawanan pangan dan air, serta gangguan ekonomi global;

Commodity Prices, yakni krisis akibat kenaikan harga komoditas dan kemudian mendorong kenaikan inflasi global; dan Cost of Living, yakni krisis akibat tingginya biaya hidup yang juga akan terus mendorong kenaikan inflasi global.

Sementara itu, isu produktivitas dan mitigasi scarring effect akibat pandemi Covid-19 masih menjadi tantangan bagi upaya pemulihan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 yang akan datang.

BACA JUGA :  Evaluasi PPKM Mikro, Pemerintah Perpanjang Kebijakan Pengetatan Perjalanan

Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tahun 2023 mengusung tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Untuk mendukung pelaksanaan tema ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mengusulkan 61 Program Kerja (prioritas maupun reguler) dengan kemungkinan penambahan, penggabungan dan pengembangan program seiring dinamika pelaksanaannya.

“Kemenko Perekonomian secara langsung akan mendukung beberapa Prioritas Nasional diantaranya Prioritas Nasional-1 atau PN-1 yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, PN-3 meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, PN-5 memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dan PN-6 yaitu membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim,” ungkap Menko Airlangga.

Pada Tahun Anggaran 2022, Kemenko Perekonomian telah melakukan Automatic Adjusment atau pencadangan anggaran sebesar Rp35,2 miliar dalam rangka mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global.

Sampai dengan tanggal 5 Juni 2022, penyerapan anggaran 2022 tercatat telah mencapai Rp157 miliar (35,3% dari total pagu) atau sebesar 38,3% dari total pagu setelah dikurangi Automatic Adjustment.

Berdasarkan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2023, Pagu Indikatif Kemenko Perekonomian TA 2023 tercatat sebesar Rp471,8 miliar dengan komposisi Program Teknis (Koordinasi) sebesar Rp172 miliar atau 36,5% serta Program Dukungan Manajemen sebesar Rp299,8 miliar atau 63,5%.

BACA JUGA :  Airlangga: Kualitas SDM Menengah Menjadi Kunci Indonesia Maju 2045

Angka tersebut meningkat sebesar Rp26,9 miliar atau 6,06% jika dibandingkan dengan Pagu Alokasi Anggaran TA 2022 yang sebesar Rp444,9 miliar.

Dalam pertemuan Rapat Kerja Anggaran tersebut, terhadap SEB Pagu Indikatif TA 2023 Kemenko Perekonomian mengajukan penambahan anggaran terkait dengan adanya kebutuhan peningkatan layanan dukungan manajemen dan penugasan strategis yang belum terakomodir. Kebutuhan tersebut diantaranya yakni untuk Peningkatan Pengendalian Internal, Transformasi Kelembagaan KEK, Pelaksanaan Keketuaan ASEAN 2023, PMO Transformasi Ekonomi Digital, Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan Teknologi Hijau untuk Percepatan Transisi Energi dan Pengembangan Wilayah, serta Rekomendasi Kebijakan Valuasi Ekonomi Kebencanaan.

“Dengan usulan tambahan anggaran sebesar Rp82,2 miliar, maka rincian dalam kelompok program terdiri dari Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan sebesar Rp77,2 miliar dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp5 miliar. Sehingga Pagu Anggaran TA 2023 diusulkan dari semula Rp471,8 miliar menjadi sebesar Rp554 miliar,” jelas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam rapat Rapat Kerja Anggaran Pagu Indikatif Kementerian Koordinator di Banggar DPR RI diantaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, jajaran eselon I dan II dari masing- masing Kementerian, serta sebanyak 9 fraksi DPR RI. (*/gt)