MATARAM — Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2023 anjlok. Itu terdata di Badan Pusat Statistika Provinsi NTB, yang mencatat pertumbuhan ekonomi NTB 2023 terhadap 2022 (c-to-c) sebesar 1,80 persen, atau jauh lebih rendah dibandingkan ekonomi NTB tahun 2022 yang mencapai 6,95 persen.
“Kita terpuruk di sektor pertambangan. Selama tahun 2023, sektor pertambangan mengalami pertumbuhan yang negatif, sekitar 10,39 persen,” kata Kepala BPS NTB, Wahyudin, saat dikonfirmasi Radar Lombok, Selasa kemarin (6/2).
Disampaikan, Provinsi NTB masuk dalam kategori 10 provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah se Indonesia, dengan hanya 1,80 persen. Kemudian disusul Provinsi Papua Barat Daya sebesar 1,82 persen, NTT 3,52 persen, Kalimantah Tengah 4,14 persen, Papua 4,20 persen, Riau 4,21 persen, Aceh 4,23 persen, Bengkulu 4,26 persen, Papua Selatan 4,27 persen, dan Kepulauan Bangka Belitung 4,38 persen.
Menurut Wahyudin, sektor pertambangan memiliki share tertinggi kedua setelah sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi NTB. Rendahnya ekonomi NTB di tahun 2023, lantaran pertumbuhan sektor pertambangan terkontraksi akibat tidak ada ekspor selama sekitar 4 bulan sejak 1 April sampai dengan 24 Juli 2023.
Terpisah Asisten III Setdaprov NTB, Wirawan Ahmad mengatakan bahwa salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi (c-to-c) NTB tahun 2023 melambat, yakni akibat menurunnya kontribusi sektor pertambangan.
Hal ini terjadi, disebabkan adanya penghentian ekspor konsentrat oleh PT.AMNT pada triwulan II 2023. Sehingga berimbas terhadap pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan II 2023 yang mengalami kontraksi atau pertumbuhannya negatif.
“Pertama dijelaskan dulu bahwa pertumbuhan ekonomi 1,8 persen itu adalah pertumbuhan ekonomi kumulatif atau pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2023 dari Triwulan 1 sampai dengan Triwulan IV,” ungkapnya.
Sebagai gambaran, pertumbuhan ekonomi NTB triwulan I sebesar 3,57 persen, dan menurun di triwulan II 1,54 persen, setelah izin ekspor konsentrat oleh PT.AMNT dicabut. Terbukti ada penurunan produksi dan penurunan harga komoditas pertambangan secara umum jika dibandingkan antara tahun 2022 terhadap 2023.
Kemudian ekonomi NTB meningkat di triwulan III sebesar 1,58 persen, dan semakin membaik di triwulan IV sebesar 3,66 persen, usai ekspor konsentrat oleh PT.AMNT kembali normal. “Jadi sepanjang 2023 kontribusi petambangan terhadap pertumbuhan ekonomi itu cenderung negatif atau menjadi faktor pemberat daripada pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Wirawan membandingkan pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2022 yang cukup tinggi sebesar 6,95 persen, yakni lebih tinggi diatas rata-rata nasional. Hal ini karena ditopang oleh sektor pertambangan yang juga semakin meningkat. Tapi kondisi sebaliknya terjadi di tahun 2023, dimana ekonomi NTB jauh dibawah nasional akibat sektor pertambangan yang menurun.
Wirawan menyebut ekonomi NTB masih sangat tergantung pada sektor pertambangan, sehingga terjadi polakilitas. Artinya, naik turunnya pertumbuhan ekonomi masih bergantung kontribusi sektor pertambangan.
Karena itu, untuk mengantisipasi persoalan ini, Pemprov NTB dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026, sudah menyusun dan menetapkan ultimate goals, bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif atau tidak bergantung pada satu sektor.
Hal ini sekaligus upaya Pemprov dalam memantapkan peran NTB sebagai lokomotif penggerak ekonomi Bali-Nusra. Pemprov ingin dua hal, yakni meningkatkan kontribusi sektor berbasis pertanian dan industri terhadap PDRB. Ini akan menjadi panduan di era transisi dalam rangka menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan pemerintahan. “Artinya jangan hanya tergantung pada sektor tambang,” ucap Wirawan.
Meskipun dalam perspektif global bahwa tren pertumbuhan ekonomi dunia akan cenderung menurun dan melambat. Namun mantan Kepala BRIDA NTB itu optimis pertumbuhan ekonomi NTB di tahun 2024 kisaran 3,3 persen dampai 4,1 persen.
Selain ditopang oleh sektor pertambangan yang menunjukkan kinerja semakin baik, juga didukung oleh pertumbuhan berbagai sektor, terutama pariwisata akan lebih menggeliat lagi. Berikut sektor pertanian, pertambangan, industri dan perdagangan, serta sektor lainnya yang diprediksi makin berkembang.
Optimistis ini bukan tanpa alasan, tapi mengacu pada masih tingginya konsumsi rumah tangga, kemudian tren peningkatan kinerja ekspor dan pengaruh positif kegiatan pemilu dan pilkada serta kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN). “Ini yang diperkirakan dapat mendongkrak daya beli masyarakat,” jelas Wirawan.
Senada, Kepala Biro (Karo) Perekonomian Setda NTB, H Wirajaya juga mengatakan, bahwa rendahnya pertumbuhan ekonomi di NTB bukan di semua sektor. Namun predikat pertumbuhan ekonomi paling rendah yang dialami NTB itu terjadi hanya di sektor pertambangan saja.
“Pertumbuhan ekonomi sebesar 1,80 persen itu terjadi di sektor pertambangan saja. Itu terjadi karena ada pelarangan pengiriman bahan pertambangan,” jelasnya.
Wirajaya lantas menjelaskan alasan anjloknya pertumbuhan ekonomi NTB di sektor pertambangan. Di mana pada periode antara Maret-April 2023 lalu, terjadi pelarangan pengiriman bahan pertambangan. Hal ini kemudian yang membuat pertumbuhan ekonomi di sektor tambang berantakan.
Namun kalau di sektor non tambang, peningkatan pertumbuhan ekonomi NTB bisa dibilang cukup melaju. Hal itu terbukti dari data BPS yang mencapai angka 4 persenan. “Kalau di sektor non tambang, kita dapat 4 koma sekian persen,” katanya.
Kendati begitu, Wirajaya mengaku cukup optimis di 2024 ini, termasuk untuk pertumbuhan ekonomi di sektor tambang. Pasalnya, proyek smelter dari PT AMMAN sudah akan rampung. Artinya, ada angin segar terhadap masa depan dunia pertambangan NTB.
“Semoga di tahun 2024 ini sektor tambang kita melesat. Apalagi kalau tidak ada larangan pengiriman. Kemudian kita punya wadah sendiri untuk pengolahannya, Insha Allah poin kita akan meningkat,” ujarnya optimis.
Sedangkan Pengamat Ekonomi Universitas Mataram, Dr Firmansyah, memberikan tanggapan mengenai NTB yang masuk 10 Provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah di Indonesia. Dia mengkritik ekonomi NTB yang terlalu bergantung pada satu sektor saja, yakni pertambangan. Sehingga begitu sektor pertambangan kolaps, maka ekonomi NTB juga ikut anjlok.
“Ini memang kendala, bahwa kita masih tergantung pada satu sektor saja, sehingga mau tidak mau harus ada langkah untuk menaikkan sektor lain,” ucapnya.
Salah satu yang direkomendasikan Firmansyah, yakni Pemprov NTB harus mulai mengidentifikasi peluang-peluang sektor lainnya yang bisa dikembangkan kontribusinya terhadap ekonomi NTB. Misalnya meningkatkan kontribusi di sektor yang pariwisata, mengingat hampir semua sektor beririsan dengan pariwisata.
Disamping itu, yang juga tidak kalah penting adalah aspek perindustrian dan perdagangan, perlu diredesain kembali. NTB sendiri memiliki program yakni industri UMKM naik kelas yang mestinya diprioritaskan untuk saat ini. Jika kapasitas UMKM meningkat, tentu saja sektor perdagangan, jasa-jasa, transportasi, dan perbankan ikut meningkat.
“Kalau pariwisata ini bisa kita katakan bidang yang bisa menggerek sektor perindustrian, jasa, dan perdagangan. Seharusnya kita bisa memanfaatkan satu dua tahun momentum Pemilu ini,” ujarnya.
Jika semua sektor ini bergerak dan berkembang, maka dapat memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi NTB. Walapun ekonomi global diprediksi bakal lesu di tahun 2024, namun Dosen Universitas Mataram ini masih optimis ekonomi NTB akan tumbuh diatas 2,5 persen sampai 3 persen di tahun 2024. “Pertumbuhan ekonomi NTB akan seperti ini (rendah, red), jika kita tidak dibenahi mulai dari sekarang,” pungkasnya. (rat/rie)
