Setelah memberi intruksi Pol PP, Mohan tetap akan melakukan penertiban secara rutin. Begitu juga tempat karaoke yang diduga menyediakan wanita penghibur.
Mohan menegaskan seluruhnya menjadi tupoksi dari Satpol PP. Ia mengharapkan Pol PP bisa bertindak tegas. ‘’Sepanjang itu memang tidak boleh, apalagi bertentangan dengan kesusilaan. Saya berikan Pol PP kewenangan untuk bisa menertibkan. Itu juga harus mereka lakukan terhadap akses persoalan sosial kemasyarakatan yang muncul. Apalagi itu menyangkut kewibaan pemerintah terkait tidak tegasnya terhadap masalah seperti ini. Pol PP harus memastikan mereka bekerja berdasarkan apa yang menjadi persoalannya,’’ tegasnya.
Sementara itu, Kasat Polpp Kota Mataram, Bayu Pancapati mengatakan, pihaknya siap melakukan penertiban. Ini dilakukan menindaklanjuti instruksi Wakil Wali Kota Mataram.
Pihaknya memastikan akan menyisir salon-salon yang menggunakan plang bertuliskan spa. Dikarenakan spa yang mengantongi perizinan di Kota Mataram hanya tiga, sedangkan yang lainnya tidak boleh menggunakan plang bertuliskan spa.
‘’Tidak boleh dong, kan yang mengantongi izin hanya tiga. Akan kita turunkan plangnya. Kita juga akan bekerja sama dengan para lurah untuk menindaklanjuti bila ada wilayah kelurahan yang ada kegiatan salon esek-esek itu,’’ tegasnya. (gal)
