MATARAM — Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi, membeberkan alasan Pemprov NTB menganggarkan revitalisasi Kantor Gubernur NTB, yang merupakan bangunan gedung lama, sehingga butuh penataan kembali.
“Ini (kantor Gubernur NTB, red) gedung lama, ujung-ujungnya lagi dalam konteks keselamatan dan kesehatan kerja. Jangan sampai ada dampak-dampak akibat dari lamanya gedung ini (kecelakaan kerja, red),” kata Pj Gubernur saat ditemui di Mataram, Senin (15/1).
Disampaikan Miq Gita, sapaan akrab Pj Gubernur NTB, program penataan kawasan Kantor Gubernur itu dicanangkan Pemprov, setelah melihat banyak konstruksi bangunan yang mulai rusak. Sebagai gambaran, plafon yang ada di bagian depan dan belakang kantor Gubernur, serta kontruksi tangga-tangga bangunan sudah banyak rusak. “Itu perlunya (revitalisasi kantor gubernur, red) sebelum terjadinya musibah dan lain sebagainya,” ujarnya.
Tidak hanya kontruksi bangunan, Miq Gita juga menyebut penggunaan listrik di Kantor Gubernur sebelumnya diperuntukkan hanya untuk jaringan penerangan. Sementara saat ini penggunaan listrik sudah banyak dibutuhkan untuk mendukung semua aktivitas yang ada di Kawasan Kantor Gubernur.
“Untuk AC, Komputer, kalau dulu jaringan kabelnya sederhana, tapi sekarang dengan fungsi-fungsi itu butuh perbaikan. Sekarang pegawai juga untuk kenyamanan kerja bawa penghangat air dan sebagainya, padahal dulu konsep awal tidak ada,” sebut Miq Gita.
Melihat kondisi Kantor Gubernur yang menjadi ikon Pemerintah Provinsi NTB itu banyak rusak, mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB itu kemudian membandingkannya dengan sejumlah bangunan Kantor Bupati/Walikota di NTB yang justru banyak baru dibangun, dan jauh lebih mewah. “Sementara coba lihat Kantor Bupati kan baru-baru dia, seperti Kantor Bupati Loteng, Lobar, KSB, KLU, Dompu,” ujarnya.
Karena alasan itu, Pj Gubernur mengalokasikan anggaran sebesar Rp 40 milliar untuk pengerjaan mega proyek tersebut. Bahkan Kemendagri juga sudah memberikan persetujuan terhadap revitalisasi Kantor Gubernur NTB.
Adapun persoalan teknis terkait renovasi Kantor Gubernur ini ditegaskan Miq Gita, akan dilaksanakan oleh OPD terkait, dalam hal ini Dinas PUPR untuk melakukan survei lokasi, desain bangunan dan keperluan lainnya diminta harus segera memberikan antensi. “Nanti teknisnya pasti akan dilelang sesuai ketentuan. Dan secara teknis teman-teman (Dinas) PUPR yang memprosesnya,” katanya.
Sebelummya, Plh Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB, Lies Nurkomalasari mengatakan proyek perbaikan Kantor Gubernur NTB akan di lelang untuk konsultan managemen kontruksi (MK) pada Februari 2024 nanti. Hal ini mengingat program kegiatan tersebut, merupakan proyek yang sangat besar mencapai Rp 40 milliar.
“DED belum, cuma sekarang akan lelang konsultan MK-nya. Jadi disitu sudah ada konsultan perencanaan, pengawasan sudah ada disitu. Setelah dilaksanakan lelang konsultan, baru kemudian lelang fisik,” singkatnya.
Untuk mempercepat pengerjaan mega proyek tersebut, Pj Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Ibnu Salim juga meminta kepada semua OPD lingkup Pemprov yang terkait, untuk segera menyiapkan administrasi proyek pembangunan yang menelan anggaran sebesar Rp 40 milliar tersebut.
“Makanya saya sekarang minta pada teman-teman OPD itu mempercepat proses administrasinya, sehingga pelaksanaan kegiatan di tahun 2024 ini sudah mulai bergerak dalam rangka serapan,” kata Ibnu, sapaan akrab Inspektur Inspektorat NTB ini.
Selain persiapan administrasi, Ibnu juga meminta agar segera ditunjuk DPTK, BPK pengelola adminstrasi. OPD diminta untuk cepat menyusun perencanaan, TOR, pedoman pelaksanaan timeline agenda dengan memperhatikan kondisi cuaca saat ini. “Ibarat musim tanam, revitalusasi Kantor Gubernur diupayakan tidak terlambat dikerjakan. Istilah di pertanian, kalau musim tanam itu segera, jangan malah bulan April,” katanya.
Tidak sampai disitu, Ibnu juga meminta agar pihak-pihak yang terlibat ini segera menyusun race register, berikut potensi resiko terhadap kegiatan renovasi Kantor Gubernur itu. Karena seperti diketahui, NTB saat ini sudah memasuki musim penghujan, sehingga perlu dikaji apakah revitalisasi Kantor Gubernur saat musim hujan efektif atau tidak. “Itu yang perlu diperhatikan, supaya betul-betul maksimal hasilnya,” ucapnya. (rat)
