Lalu Gita Persilakan Pejabat NTB yang Merasa tak Nyaman Mundur

PEJABAT PEMPROV NTB: Tampak sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov NTB, saat mengahadiri sidang paripurna di Gedung DPRD NTB belum lama ini.(RATNA/RADAR LOMBOK)

MATARAM — Di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Drs HL Gita Ariadi, kini Pemerintah Provinsi NTB memiliki slogan baru, “NTB Maju Melaju”. Slogan ini diharapkan melanjutkan berbagai pembangunan yang sebelumnya telah dilaksanakan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2018-2023, Dr H Zulkieflimansyah – Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) yang telah resmi berakhir 19 September lalu.

Disampaikan Pj Gubernur NTB, dengan telah usainya masa pengkhidmatan Zul-Rohmi, maka tidak boleh ada stagnasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di NTB. Pemerintahan harus tetap berjalan hingga Pilkada serentak 2024 yang akan datang. “Dari makna itu, kita tidak boleh berhenti. Maka kita harus tetap bergerak maju dan melaju mengejar berbagai ketertinggalan yang ada. Diksi maju juga bagian integral dari Kabinet Indonesia Maju. Jadi apa yang menjadi kebijakan nasional kita pastikan soft landing di daerah kita,” jelasnya saat memberikan arahan pada sosialisasi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 belum lama ini.

Dengan mengusung tagline “NTB Maju Melaju” tersebut, Gita mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus bersinergi dan kompak dalam mengawal dan menyukseskan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Adapun bagi Pejabat Pemprov NTB yang merasa tidak nyaman berada di bawah kepemimpinan dirinya, maka dipersilakan untuk mundur. “Saya tahu ada teman-teman yang dengan kehadiran saya (Pj Gubernur), sudah tidak ingin bergabung dan (mengatakan) lebih baik keluar. Dua tiga hari ini saya menunggu apakah tekad untuk keluar dan tidak membersamai itu akan dilanjutkan atau ada perubahan. Saya menunggu dengan segala kesabaran dan semua saya serahkan ke teman-teman,” sindirnya.

Baca Juga :  Jadi Tersangka, Ustad Mizan Tak Ditahan

Gita juga kembali bicara blak-blakan kalau masih ada pejabat eselon II di lingkungan Pemprov NTB yang saling menjatuhkan satu sama lain. “Selevel eselon II masih ada yang saling menjebak satu sama lain. Sesama eselon II masih ada saling cerita, pertemuan di sana-sini. Maaf, saya tidak mencari informasi, tapi saya disuguhkan informasi. Dalam alam demokrasi sah-sah saja. Tapi selama ini saya merasa, kita sudah berteman, ternyata ada situasi yang lain. Tersadar saya, kita berada di kasur yang sama, tetapi kita bermimpi yang lain,” katanya.

Gita juga mengisyaratkan tidak lagi menggunakan staf-staf khusus lama saat masa kepemimpinan Zul-Rohmi untuk mendampingi dirinya memimpin NTB. Perombakan kabinet menjadi salah satu hal yang akan dilakukan.
Ketika disinggung soal siapa saja pejabat yang kemungkinan bakal di mutasi dalam waktu dekat? Gita terkesan enggan menjawab. “Siapa berani menaburkan, dia pasti menuai badai. Mari kita tetap berjalan. Saya berharap kita menatap bersama NTB ke depan,” tegasnya.

“Mari kode etik birokrasi kita tegakkan. Tidak ada target bombastis di luar kemampuan kita, kewenangan kita. Saya tidak ada ambisi program yang berlebihan, selain tegak lurus dengan program nasional, serta peraturan perundang-undangan dengan level tugas, tanggungjawab dan kewenangan,” tandas Miq Gita.

Baca Juga :  Dewan Tuding LKPJ Gubernur tak Sesuai Fakta

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Muhammad Nasir saat dikonfirmasi tidak menampik terkait rencana Pj Gubernur yang akan melakukan mutasi besar-besaran pada pejabat di lingkungan Pemprov NTB. Namun dirinya enggan membocorkan siapa saja pejabat yang akan dimutasi. “Saya dak mau buka, nanti repot. Tapi kalau mau diminta (Pj Gubernur) sekarang ini, saya siap berikan,” bebernya.

Sebenarnya rencana mutasi tersebut, kata Nasir, sudah lama yakni ketika Zul-Rohmi masih menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Tapi dalam rapat paripurna DPRD Provinsi NTB, Gubernur NTB itu dilarang mengeluarkan kebijakan strategis. Sehingga untuk menghindari terjadinya gesekan-gesekan dan kegaduhan di daerah, sebagaimana yang sudah terjadi di provinsi lain. Maka mutasi pejabat dilakukan setelah pelantikan Pj Gubernur NTB.
“Kemarin ada rekomendasi dari KASN jangan mutasi menjelang berakhir masa jabatan. Saya sampaikan itu ke Pak Gubernur dan Ibu Wagub dulu. Walaupun ngotot tapi ditunda. Sehingga muncul informasi kemarin, (Pj Gubernur, red) segera melakukan perombakan, karena konsepanya sudah ada,” pungkasnya. (rat)

Komentar Anda