MAKASSAR – Komite I DPD RI menggelar rapat kerja dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terkait Tahapan Persiapan Pemilu Serentak Tahun 2024.
Turut hadir pada rapat kerja ini, Pimpinan dan Anggota Komite I DPD RI, KPU Provinsi Sulsel, Polda Sulsel, Kejati Sulsel, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sulsel, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sulsel, dan akademisi serta tokoh masyarakat pemerhati Pemilu, di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Sabtu (11/11/2023).
DPD RI sebagai lembaga negara yang mewakili daerah, berkepentingan untuk ikut mengawasi persiapan Pemilu dan bersinergi dengan KPU dan Bawaslu di daerah dan para penegak hukum demi terselenggaranya Pemilu sesuai dengan amanat UUD 1945 dan asas Luber Jurdil.
Komite I DPD RI mencatat pelanggaran administratif maupun pidana merupakan peristiwa yang rawan terjadi dalam setiap Pemilu. Data statistik pelanggaran Pemilu 2019 lalu menunjukkan terdapat 16.134 pelanggaran administrasi, 373 pelanggaran kode etik, 582 pelanggaran pidana dan 1.475 pelanggaran hukum lainnya. Sementara itu, tindak pidana Pemilu yang berhasil diputus di pengadilan melalui mekanisme sentra Gakkumdu mencapai 345 putusan.
‘’Komite I DPD mendukung penguatan Bawaslu dalam menangani pelanggaran Pemilu dan menekan angka pelanggaran di Pemilu 2024 mendatang sekecil mungkin,’’ kata Wakil Ketua Komite I DPD RI, Sylviana Murni bersama Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi di sela-sela membuka rapat.
Wakil Ketua Komite I DPD RI, Sylviana menyoroti pada rapat kerja ini bagaimana pengawasan dan tahapan persiapan dan apa yang menjadi permasalahan di Sulawesi Selatan.
‘’Kita harapkan soliditas antara penyelenggara Pemilu, dan sejauh mana tahapan-tahapan yang terjadi, sosialisasi edukasi ke masyarakat yang sudah dijalankan, juga dukungan anggaran Pemda,’’ ujar Sylviana.
Senada dengan itu, Senator asal Sulsel, Ajiep Padindang mengatakan, kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
‘’Bawaslu Sulsel salah satu yang terbaik dan berprestasi, saya harapkan terbaik dalam menyukseskan gelaran Pemilu 2024 nanti,’’ kata Ajiep.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli mengurai kesiapan jajarannya dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024.
Mardiana mengungkapkan, dibutuhkan keterlibatan seluruh pihak untuk mewujudkan terciptanya Pemilu yang luber dan bermartabat di Sulsel. Untuk mencapai hal tersebut, Mardiana menjelaskan jajarannya telah siap dan menjalankan pengawasan terhadap tahapan Pemilu yang tengah berjalan.
‘’Tentu dalam konteks cegah, awasi dan tindak, Bawaslu membutuhkan perangkat struktur. Di Sulsel, Bawaslu memiliki 80 komisioner, 933 Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), 3095 Panitia Pengawas Kelurahan/Desa dan nantinya Bawaslu akan merekrut sebanyak 26.345 pengawas untuk tingkat TPS yang tersebar di 24 kabupaten dan kota,’’ ,” jelasnya.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat, Subbidang Kesejahteraan Rakyat, Jayadi Nas mengungkapkan, bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel telah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) adalah bukti kesiapan Sulsel dalam mengawal Pemilu 2024.
‘’Pemerintah Sulsel telah serius menghadapi Pemilu 2024 mulai dari persiapan di sisi regulasi, pendanaan, logistik dan antisipasi permasalahan, sebagai upaya serius Pemilu di Sulsel menjadi semakin baik,’’ ungkap Jayadi.
Melalui rapat dan penjelasan semua pihak, Komite I DPD RI mengapresiasi kinerja Bawaslu, KPU, Forkopimda dan menunjukan kesiapan Sulsel dalam menghadapi Pemilu 2024. Selain itu, Komite I DPD RI berharap Sulsel dapat menjadi role model bagi provinsi lainnya.
‘’Kita bekerja bersama agar Pemilu 2024 menjadi demokrasi yang dibanggakan, tidak hanya di Sulsel tapi di seluruh Indonesia,’’ kata Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi.(RL)
