MATARAM – Bawaslu RI merilis bahwa NTB berada di urutan ke-7 dari 10 besar daerah dengan tingkat kerawanan netralitas ASN tertinggi di Indonesia pada Pemilu 2024.
Anggota Bawaslu NTB Hasan Basri membenarkannya. Ia mengaku, ini adalah tantangan tersendiri bagi Bawaslu dalam melakukan pencegahan. Adapun untuk level kabupaten/kota, Dompu juga masuk dalam 20 besar nasional sebagai daerah tinggi tingkat kerawanan netralitas ASN.
Menurutnya, tingkat pelanggaran netralitas ASN di NTB terbilang cukup tinggi karena ASN kerap kali dijadikan komunitas politik. Ditambah lagi, ada relasi kuasa antara kepala daerah dan ASN. Dengan kondisi tersebut, kepala daerah memanfaatkan situasi itu dengan memobilisasi ASN untuk kepentingan politik. “Dengan dalih kerap dilontarkan bentuk loyalitas kepada pimpinan,” ucap mantan Ketua Bawaslu Kota Mataram tersebut.
Lebih lanjut, dengan tingginya tingkat kerawanan netralitas ASN, maka pihaknya sudah memiliki upaya pencegahan. Di antaranya, MoU dengan pemda agar tidak memobilisasi ASN bagi kepentingan politik.
Ia memastikan bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti setiap temuan maupun laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN. Kemudian, oknum ASN yang dinyatakan melanggar netralitas, akan direkomendasikan kepada KASN untuk disanksi. “Karena untuk sanksi itu jadi kewenangan KASN,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu NTB Itratip mengakui, ada dua pejabat tinggi Pemprov NTB telah direkomendasikan ke KASN agar disanksi yakni Penjabat Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi dan Asisten I Setda NTB Fathul Gani. Sejauh ini, pihaknya masih menunggu terbitnya rekomendasi sanksi dari KASN.
Itratip menegaskan, Bawaslu tidak akan memberikan toleransi kepada siapa pun yang terbukti melanggar netralitas ASN. “Kami tidak menoleransi siapa pun ASN yang melanggar aturan netralitas,” tegasnya. (yan)
