MATARAM–Kemenkumham RI akan segera menggelar Paralegal Justice Award (PJA) 2024.
Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham Sofyan mengatakan, PJA merupakan penghargaan yang diberikan BPHN bagi para kepala desa atau lurah berprestasi yang memberikan pengabdian terbaiknya bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
Hal itu disampaikan saat menjadi narasumber dalam Sosialisasi Proses Seleksi Daerah Peserta PJA 2024, yang diikuti Kanwil Kemenkumham NTB secara daring di ruang legal drafter, Rabu (13/3).
Giat ini diikuti oleh Kepala Bidang Hukum Puri Adriatik Chasanova dan Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham NTB.
Sofyan juga mengungkapkan bahwa jumlah pendaftar PJA 2024 sebanyak 1.067. Setelah pendaftaran, maka tahapan berikutnya seleksi daerah oleh panitia seleksi daerah provinsi dan panitia seleksi daerah kabupaten/kota.
Dan sesuai amanat Menkumham Yasonna H. Laoly, Kanwil Kemenkumham juga diminta untuk bersinergi dengan pemerintah daerah guna sukseskan seleksi PJA 2024.
Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan sempat menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkumham NTB siap bersinergi dengan pemerintah daerah maupun instansi pendukung PJA 2024.
“Kanwil Kemenkumham NTB akan menjadi motor penggerak panselda kab/kota, serta bersinergi dengan pemerintah daerah maupun instansi pendukung meliputi Mahkamah Agung, Kemendagri, dan Kemendes PDTT dalam menyeleksi kandidat Paralegal Justice Award 2024,” pungkas Parlindungan. (huda)
