MATARAM—Kekeringan yang saat ini melanda sembilan kabupaten/kota di NTB menjadi atensi yang serius bagi anggota DPRD Provinsi NTB.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) diminta agar prioritaskan anggaran untuk tangani kekeringan, jangan hanya fokus pada anggaran penanganan Covid-19. Anggota Komisi V DPRD NTB H Bohari Muslim mengingatkan Pemprov NTB agar memperhatikan juga anggaran penanganan masalah dampak bencana kekeringan yang saat ini masih melanda sebagian wilayah di NTB. Pemprov memang harus fokus masalah penanangan Covid-19, tapi jangan sampai lupa mengatisipasi dampak yang ditimbulkan akibat dari bencana kekeringan ini. “Ya kita tetap ingatkan, masalah kekeringan ini juga masalah bencana, jangan hanya Covid saja yang diurus. Kalau anggara belum dicairkan, kita minta agar segera memprioritaskan anggara kekeringan bisa segera dicairkan,”tegas anggota DPRD dari Dapil IV Lombok Timur ini saat dikonfirmasi radarlombok.co.id, Kamis (1/10).
Bohari sapaan akrabnya, belum lama ini pihaknya bersama anggota DPRD NTB telah merampungkan pembahasan APBD Perubahan 2020. Evaluasi juga sudah dilakukan oleh DPRD. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini segara bisa direalisasi untuk anggaran perubahan,”terangnya.
Meski begitu, kata Bohari, pemerintah dalam hal ini Pemprov NTB sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat memiliki tanggung jawab dalam hal penanganan masalah bencana. Termasuk masalah kekeringan. “Untuk mengatasi dampak kekeringan sekarang ini, masih banyak kok dana-dana yang bisa dipakai. Apalagi untuk bantuan bencana. Karena masalah kekeringan ini kan bencana. BPBD NTB juga jangan diam dong. Insya Allah kalau kita mau tangani ada saja jalan keluarnya,”ujarnya.
Bohari juga menyinggung masalah persoalan kekeringan yang setiap tahun terjadi di NTB. Hal ini tidak lain karena persoalan keseimbangan lingkungan. Hutan banyak digunduli. Penebangan pohon secara sembarangan masih terus terjadi.”Ini penting juga diperhatikan pemerintah daerah, bukan hanya sekedar sosialisasi saja, tetapi mencarikan solusinya,”katanya.
Terpisah, Kepala Pelaksana (Kalak) BadanPenanggunlangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, Ir I Gusti Bagus Sugihartha mengakui, kekeringan di NTB semakin meluas. Bahkan dari sembilan kabupaten/kota yang telah ditetapkan siaga darurat kekeringan beberapa bulan lulu, sekarang sudah ada daerah yang statusnya naik menjadi tanggap darurat kekeringan. “Jadi kekeringan sekarang ini semakin meluas untuk saat ini. Seperti yang sama-sama kita ketahui dari sebelumnya kita masih dalam kondisi siaga darurat. Tapi sekarang sudah ada sekitar empat kabupaten/kota, bahkan Lombok Timur sudah dinyatakan tanggap darurat terlebih dahulu. Yang lain masih persiapkan tanggap darurat,”katanya.
Sugihartha membeberkan, kabupaten/kota yang sedang proses naik status dari siaga menjadi tanggap daraurat kekeringan diantaranya, Kabupaten Bima, Kota Bima, Sumbawa dan Sumbawa Barat. Kenaikan status siaga menjadi tanggap darurat, karena kekeringan di daerah tersebut semakin meluas. “Mudah-mudahan kita bisa mengatasi kekeringan-kekeringan yang berdampak di masyarakat,”harapnya.
Disinggung mengenai anggaran penanganan bencana ini, Sugihartha mengatakan tengah mengusahakannya. Seperti yang diketahui, BPBD NTB beberapa bulan lalu telah mengusulkan anggaran baik ke Pemprov NTB maupun ke pemerintah pusat dengan jumlah anggaran sebanyak Rp 48 miliar. Rinciannya Rp 8 miliar ke Pemprov NTB dan Rp 40 miliar ke pemerintah pusat melalui BNPB. “Ya kita sedang berusaha ya, baik itu bantuan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi sendiri. Mari kita sama-sama pahami kondisi daerah, baik pusat maupun di daerah ini sedang sulit-sulitnya dan kita masih memfokuskan ke persoalan Covid,”katanya.
“Tetapi bukan berarti meninggalkan masalah persoalan kekeringan. Jadi kami sedang berupaya untuk mendapatkan bantuan-bantuan tersebut dan kami akan berusaha, minimal untuk mobilisasi pendistribusian air, bisa kita siapkan, ” sambungnya.
Pemerintah kabupaten /kota sudah berjalan dan bergerak semua untuk mengatasi masalah kekeringan ini. Pihaknya juga sudah ikut membantu dari peralatan, diantaranya mobil-mobil tingki. Tetapi pihaknya sangat menyadari dari sesi operasionalnya masih menunggu dana. Nantinya untuk operasional itu pihaknya menggunakan Dana Tidak Terduga (DTT). “Ini kan kita sedang menyiapkan dana yang tersedia, karena ini dana melalui Dana Tidak Terduga (DTT). Sebab dana DTT itu harus tetap tersedia. Bukan soal tidak ada anggarannya,”bantahnya.
Bahkan, sambungnya, dana yang telah diusulkan baik ke Pemprov maupun ke BNPB untuk penanganan kekeringan lebih masif, saat ini masih dalam proses. Namun kemungkinan jumlah anggaran yang diusulkan belum bisa dipenuhi secara totalitas atau semuanya. “Tapi tentunya anggaran yang kita upayakan ini, pastinya anggaran-angaran masih sangat prioritas untuk kebutuhan masyarakat. Salah satunya kebutuhan mobilisasi untuk penyaluran air bersih,”katanya.
Sugihartha, belum bisa pastikan kapan usulan anggaran kekeringan ini bisa terealisasi. Meski dari pemerintah pusat sudah ada lampu hijau, tetapi belum tahu kapan anggarannya bisa dicairkan. Masih ada proses yang cukup panjang yang harus dilalui sebagai syarat untuk bisa merealisasikan anggaran itu. Sebab nanti sebelum anggaran ini terealisasi, ada tim dari pusat yang turun melakukan survei. “Ya nantikan ada tim yang turun, karena sudah ada disposisi dari Deputi, bahwa ada tim dari BNPB yang akan turun segera. Kita tunggu dulu baru bisa terealisasi. Sebarapa dana yang dicairkan tergantung dari hasil evaluasi survei dari mereka (BNPB), ” katanya.
“Kalau di Pemprov sendiri kami sedang berusaha berkerjasama dengan BPKAD. Mudah-mudahan segera. Karena ini BPKAD sedang menyisir anggaran yang teralokasi, karena Covid ini kan luar biasa kita butuhkan biaya. Jadi disisir dululah anggarannya,”terangnya.(sal)
