SELONG – Setelah melalui berbagai tahapan penyelidikan hingga penyidikan, penanganan kasus dugaan penyelewengan dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan tahun 2015 – 2018 di Kecamatan Suela akan memasuki babak baru. Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur dalam waktu dekat akan menetapkan tersangka.
Hal tersebut tak lepas setelah penyidik Kejari Lombok Timur menggelar ekspose atau gelar perkara terkait dengan progres penanganan kasus ini. Berdasarkan hasil audit yang melibatkan tim auditor Inspektorat dengan jelas telah ditemukan kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus yaitu dengan nilai mencapai angka ratusan juta. ” Berkaitan dengan penangan kasus dugaan tindak pidana korupsi PNPM ini kita telah menemukan adanya unsur kerugian negara dalam pelaksanaan SPP pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri di Kecamatan Suela,” kata Kasi Intel Kejari Lombok Timur Lalu Moh. Rosyidi kemarin.
Berdasarkan hasil audit Inspektorat, nilai kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus ini mencapai angka sekitar Rp 700 juta. Indikasi korupsi dalam kasus ini yaitu dengan modus pendamping PNPM Mandiri di Kecamatan Suela membuat kelompok fiktif. Dimana pendamping PNPM Mandiri mengajukan kelompok fiktif untuk memperoleh dana tersebut. Meskipun ada yang mendapatkan pinjaman itu tapi tidak sesuai dengan nilainya. Misalnya ada yang menerima Rp 30 juta tapi hanya diberi Rp 10 juta. Saat dikembalikan malah digunakan untuk kepentingan pribadi. ” Bantuan dari Kementerian Sosial RI itu kata Rosyidi berupa fisik dan non fisik. Modusnya dana yang digunakan tersebut untuk kepentingan pengurus itu sendiri ” terangnya.
Saat ini tim penyidik sedang mengumpulkan berbagai pihak yang ada sangkut pautnya dengan kasus untuk memastikan apakah ada perbuatan melawan hukum.(lie)
