MATARAM–Temui Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah, tim Kanwil Kemenkumham NTB yang dipimpin oleh Kepala Bidang Hukum, Puri Adriatik Chasanova beserta staf hadir di ruang rapat Kantor Bupati Lombok Tengah pada Selasa (2/4) guna melakukan penilaian peserta seleksi Paralegal Justice Award tahun 2024.
“Kabupaten Lombok Tengah mengirimkan 3 perwakilan desa untuk mengikuti PJA 2024, yaitu Desa Tampak Siring, Desa Lendang Are, dan Desa Batu Jangkih. Kanwil Kemenkumham NTB dan Panselda Lombok Tengah tentu saja akan melakukan penilaian secara subjektif melalui website PJA”, ungkap Puri.
Paralegal Justice Award sendiri merupakan program dari Kemenkumham RI melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), sesuai amanat Menkumham Yasonna H. laoly. Dimana PJA meliputi 2 kategori yang dinilai yaitu Non Litigation Peacemaker (NLP) dan Anubhawa Sasana Jagaddhita (ASJ). NLP merupakan anugerah yang diberikan kepada Kepala Desa/Lurah yang berprestasi dan berintegritas dalam menyelesaikan sengketa yang ada di wilayahnya, sedangkan ASJ adalah anugerah yang diberikan kepada desa/kelurahan yang telah berhasil menciptakan dan menumbuhkan lapangan kerja, investasi, dan pariwisata.
Di satu sisi, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah juga optimis dapat meraih predikat Paralegal Justice Award 2024. “Data dukung telah dipenuhi dan kami juga telah melakukan pembinaan kepada 3 desa yang diusulkan. Besar harapan kami selaku pemerintah daerah dapat meraih predikat PJA tahun ini”, ungkap HM Nursiah selaku wakil bupati Lombok Tengah.
Dalam kesempatan terpisah Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan menyampaikan, Kanwil Kemenkumham NTB berkomitmen akan berperan aktif dan objektif dalam proses seleksi dan penilaian Paralegal Justice Award 2024. “Paralegal Justice Award sendiri bukanlah sebuah kontestasi. Lebih dari itu, program ini merupakan upaya pemerintah dalam mendorong penyelesaian masalah secara kekeluargaan / jalur perdamaian melalui jalur non litigasi, menumbuhkan lapangan kerja, investasi, dan pariwisata,” tutup Parlindungan. (Huda)
