MATARAM–Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, M. Yusuf Zaini menilai apa yang disampaikan oleh Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) NTB soal guru honor belum digaji 4 bulan hanya asal bunyi (asbun).
Pasalnya, di Kota Mataram gaji guru honor sudah masuk rekening masing-masing.
“Ketua IGI NTB itu hanya asbun saja. Makanya silakan guru honor yang mana dimaksud belum dibayar 4 bulan,’’ kata Kepala Disdik Kota Mataram, M. Yusuf Zaini kepada Radar Lombok, kemarin.
Begitu juga dengan tambahan penghasilan (tamsil) sudah dibayar dan langsung masuk rekening bapak/ibu guru honor.
“Honor apa lagi yang dibayar? Ketua IGI itu tidak tahu apa-apa, dia hanya asbun,’’ Jelasnya.
Untuk diketahui, guru honor itu anggarannya ada dari bantuan operaional sekolah (BOS). Kemudian dari pemerintah kota ada tamsil dan itu sudah dicairkan melalui rekening guru tidak tetap (GTT) maupun pegawai tidak tetap (PTT) yang berada di bawah naungan Disdik Kota Mataram.
‘’Coba tanya Ketua IGI NTB, apa yang belum dibayar itu. Makanya jangan hanya asbun,’’ tegasnya.
Kalaupun misalnya yang dipersoalkan itu gaji guru honor di bawah naungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, itu juga sudah diproses oleh Dikbud NTB dan mungkin sudah dibayarkan.
Terpisah Ketua PGRI Kota Mataram, Drs H. Lalu Kharudin menegaskan apa yang disampaikan oleh IGI NTB tersebut tidak semua benar karena sudah banyak sekolah yang telah membayarkan gaji GTT dan PTT.
“Sekolah yang sudah membayarkan gaji saudara kita itu adalah yang sudah mendapatkan rekomendasi pencairan dana BOS, karena sumber gaji bulanannya dari dana BOS, memang kita akui pembayaran gaji GTT dan PTT tidak seperti ASN atau ASN-P3K yang menerima transferan gaji setiap awal bulan,’’ Jelasnya.
Walapun demikian, adanya keterlambatan itu mungkin hanya 2 bulan yakni September dan Oktober, tetapi itupun semua sekolah yang sudah membayar dengan ditransfer dari sekolah ke rekening GTT dan PTT.
Sebelumnya, Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) NTB Ermawati mengatakan, kasus keterlambatan gaji terus terulang setiap tahunnya.
“Guru honorer harus masuk dalam program skala prioritas untuk pembayaran gaji. Jangan dianaktirikan, mereka juga sangat berjasa selama ini,’’ cetus Ernawati kepada Radar Lombok, Kamis (20/10).
Dalam catatan Erna, ada ribuan tenaga pendidik honor di Kota Mataram dari tingkat TK, SD, hingga SMP. Mereka hanya mengandalkan gaji yang diberikan selama ini dari Pemkot Mataram tanpa ada uang tambahan lainya.
Di tengah kebutuhan semakin bertambah, mereka tidak diperhatikan. Bahkan, sudah puluhan tahun mengabdikan diri. Namun belum semuanya terakomodir menjadi ASN maupun PPPK.
“Saya prihatin sekali dengan kejadian berulang setiap tahun. Artinya pemerintah tidak memiliki komitmen yang baik untuk menyejahterakan guru guru honor,’’ pungkasnya. (adi)
