MATARAM – Kalangan DPRD NTB menyoroti terlalu seringnya mutasi yang dilakukan oleh Gubernur NTB Zulkieflimansyah dalam jarak waktu yang singkat, hitungan bulan.
Sekretaris Fraksi PPP DPRD NTB Rusli Manawari mengatakan, akibat terlalu sering mutasi pejabat, banyak pekerjaan dan dokumen yang dipastikan berubah drastis. Sehingga hal ini menyebabkan eksekusi program kerja lambat. “Akibat mutasi terlalu sering ini, menghambat program kerja untuk dieksekusi,” ucap politisi asal Sumbawa tersebut, kemarin.
Anggota DPRD NTB dari Fraksi Partai Demokrat Raden Rahadian Soedjono mengatakan, kebijakan mutasi yang dilakukan oleh Gubernur NTB dalam tempo singkat sangat kontraproduktif. Mutasi pejabat itu dilakukan tanpa ada pertimbangan matang sehingga internal OPD secara manajerial tidak akan lebih baik.
Apalagi ada pejabat yang rangkap jabatan. Sementara di sisi lain, saat yang sama pejabat itu harus bisa menjaga keseimbangan di antara dua institusi berbeda tersebut. “Kita ragukan pejabat baru dan rangkap jabatan bisa mengawal terlaksana program yang ada di OPD,” tandasnya.
Ia berpandangan, mutasi yang terlalu sering dilakukan dalam tempo singkat mencerminkan ada pengelolaan manajemen pemerintahan yang amburadul. Sebab itu, pihaknya mendorong ada keterlibatan BKN dan Komisi ASN dalam pengangkatan dan mutasi di daerah.
Ia menilai, secara etik pola pergantian mendadak merupakan bentuk gagal mendidik untuk mendorong dan mewujudkan ASN yang profesional dan akuntabel.
Sementara itu, Sekda NTB Lalu Gita Ariadi mengatakan bahwa mutasi pejabat sudah sesuai dengan aturan dan kebutuhan organisasi, sehingga tidak ada hal yang dilanggar. Dia menilai kebijakan mutasi tentu ada plus minus. “Mutasi ini bentuk evaluasi kebutuhan organisasi. Ibarat sepak bola ada pemain kurang maksimal ya diganti,” tandasnya. (yan)
