MATARAM – Pimpinan Wilayah Bulog NTB David Susanto memastikan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Provinsi NTB sebagai salah satu program Pemerintah Pusat dalam stabilisasi harga beras di tengah masyarakat akan terus digencarkan. Pasalnya, program SPHP berdampak besar teradap stabilisasi harga beras di pasaran.
Hal itu disampaikan David di hadapan belasan anggota LSM Kasta NTB yang melakukan aksi demonstrasi di Kantor Bulog NTB mempertanyakan kebijakan Bulog dalam memastikan ketersediaan stok dan stabilisasi harga beras yang mengalami kenaikan cukup tinggi, Rabu (25/10).
Pimwil Bulog David menemui pengunjuk rasa dan berdialog langsung dengan cara duduk lesehan di halaman Kantor Bulog NTB di kawal aparat kepolisian.
David menjelaskan, bahwa program SPHP ini merupakan program pusat yang dilaksanakan Bulog NTB dan secara nasional yang dijual kepada masyarakat dengan harga sudah ada ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET). Beras ini juga didrop ke mitra Bulog yanga da di pasar dan lainnya untuk dijual kepada masyarakat.
“Program SPHP itu menyentuh dan mengkonsentrasikan di pasar. Karena pasar itu merupakan tempat pencatatan inflasi,” jelas David.
Pasar rakyat merupakan salah satu tempat yang sentral untuk melaksanakan SPHP, karena pencatatan inflasi yang biasa dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Perdagangan, Dinas Ketahan Pangan dan instasi terkait mengambil data harga beras medium maupun premium.
Karena , kalau di pasar tradisional tidak ada beras SPHP, maka harga beras akan naik tinggi, sehingga sasaran penjualan beras SPHP itu di fokuskan ke pasar tradisional melalui mitra Bulog dengan ketentuan sudah ada HET. David juga mengaku akan mengawasi penjualan SPHP kepada masyarakat oleh pengecer atau mitra agar tidak menjual dengan harga jauh dari ketentuan HET.
“Sebenarnya harga beras mahal ini tidak hanya terjadi di NTB, tapi menjadi masalah nasional,” terangnya.
Selain mendistribusikan beras SPHP, Bulog juga secara rutin melakukan operasi pasar dan pasar murah bekerja sama dengan pemerintah daerah, baik itu Pemprov NTB dan Pemkab/Pemkot se NTB. Gelaran pasar murah dan operasi pasar itu, juga sasaran kepada masyarakat dalam rangka stabilisasi harga beras.
Pemerintah Pusat juga melalui Bulog menggelontorkan bantuan beras masing-masing kepala keluarga sebanyak 10 kg per bulan. Bantuan itu dimulai sejak September dan sudah tersalurkan hingga Oktober 2023 ini seluruh daerah di NTB kepada keluarga penerimaan manfaat (KPM) yang terdaftar dalam data PKH (Program Keluarga Harapan) dan masyarakat miskin. Program ini berlangsung selama tiga bulan, yakni September, Oktober dan November.
Sementara itu, Ketua Kasta NTB Lalu Wink Haris mengapresiasi program Bulog dalam menstabilisasi harga beras di tengah masyarakat disaat musim paceklik dan El Nino yang berkepanjangan menyebabkan produksi beras menurun.
Wink juga sudah mendapatkan informasi yang lengkap dari Bulog NTB mengenai program pasar murah, penyaluran SPHP, operasi pasar dan stok beras di gudang dalam rangka stabilisasi harga beras di tengah masyarakat.
“Ternyata Bulog masih memiliki stok cukup banyak sampai 20 ribu ton beras dan kita harapkan mampu menekan harga beras di pasaran,” harapnya. (luk)
